The government has claimed a diplomatic “victory” after blocking a Papuan separatist movement from becoming a full member of the Melanesian Spearhead Group (MSG). Coordinating Political, Legal, and Security Affairs Minister Luhut B. Pandjaitan has confirmed that Indonesia’s negotiations with
Papua has become an integral part of the independent Indonesia since the meeting of Indonesian Independence Preparation Committee (PPKI) on 18 August 1945, one day after Soekarno-Hatta proclaimed the independence of the country on 17 August 1945. Papua is, in
Menyusul masyarakat Perbatasan Papua New Guinea (PNG) sebagaimana disampaikan Ondoafi Wutung Stanis Tanfa Cilong menolak aksi demontrasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB), untuk menyambut Perwakilan Papua Barat United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) menjadi observer di Melanesian Spreadhead Group (MSG) tahun
Papua merupakan bagian integral Indonesia Merdeka sejak rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Sukarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, pada 17 Agustus 1945. Wilayah Papua secara umum merupakan daerah yang kaya akan keanekaragaman hayati, dengan berbagai
There are two anticipated moments for the separatist activist of Papua affiliated with the Free Papua Movement (OPM). Those are the proclamation day of West Papua on 1 July 2016 and the Melanesian Spearhead Group (MSG) summit on 14 July
Ada dua momentum yang ditunggu-tunggu kalangan aktivis separatis Papua yang berafiliasi dengan Gerakan Separatis Papua atau OPM yaitu Hari Proklamasi West Papua tanggal 1 Juli 2016 dan rencana pelaksanaan KTT pemimpin negara Melanesian Spearhead Group (MSG) tanggal 14 Juli 2016
The political situation of the region of Papua (The Province of West Papua and The Province of Papua), since the creation of KNPB, especially in the Province of Papua it has been continuously crucial. KNPB that was said to be
Massa aktifis Komite Nasional Papua Barat (KNPB), menolak keras kedatangan Menkopolhukam ke Papua dalam penyelesaian pelanggaran HAM, melalui aksi demo damai yang berlangsung, Rabu (15/4/2016). Penolakan itu sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Papua atas tidak selesainya permasalahan pelanggaran HAM di tanah
The activities of the activists of KNPB in supporting ULMWP of all around Jayapura were still existing. However their plan to launch a demonstration that had been detected before by the Security resulted the demonstration could be cancelled by the
Rencana aksi unjuk rasa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tanggal 15 Juni 2016 ternyata ditolak oleh masyarakat Papua itu sendiri. Penolakan itu antara lain dikemukakan oleh Elias Ayakeding, Kepala Polisi Negara Federal Papua Barat belum lama ini di Cafe Prima
The National Committee of West Papua (KNPB) and the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) which is indicated influenced by the idea of Western Colonialism apparently has resulted problem in The Province of Papua and the Province of West
Unfortunately, the invitation of KNPB etc to Papuan’s society and West Papua to join at mass rallies on 31 May 2016 was heard by Papuan’s itself. Those mass rallies had been happened at several places such as in front of
Sangat disayangkan, ajakan KNPB dkk agar masyarakat Papua dan Papua Barat mengadakan unjuk rasa damai pada 31 Mei 2016 masih didengarkan oleh masyarakat Papua itu sendiri. Unjuk rasa itu terjadi di beberapa tempat antara lain di depan Gapura Universits Cendrawasih,
Recent Comments