Tidak Perlu Ragu Terhadap Tito Karnavian

Secara mengejutkan Presiden Joko Widodo mengajukan Komjen Pol Tito Karnavian (51 tahun) sebagai calon Kapolri untuk dilakukan fit and proper test oleh DPR. Hal yang membuat banyak pihak terkejut adalah masih mudanya Tito (51 tahun) dan masih banyak angkatan di atas Tito yang menjadi senior Tito di Polri yaitu angkatan 1983-1986 dengan jumlah 8 (delapan) orang berpangkat Komjen. Tito sempat menolak untuk dicalonkan sebagai Kapolri, Tito paham bahwa ini masih terlalu dini dan Tito lebih memilih fokus pada BNPT, namun perintah Presiden tidak bisa ditolak. Tito menjadi calon tunggal Kapolri pilihan Presiden Joko Widodo yang rencana akan menggantikan Jendral Pol Badrodin Haiti yang akan memasuki masa pensiun Juli 2016.

Ketika Presiden Joko Widodo memilih Tito sebagai calon Kapolri, ada sinyal yang ingin ditunjukkan oleh Joko Widodo kepada dunia politik bahwa Joko Widodo mempunyai hak untuk memilih Kapolri sebagai prerogatif presiden yang lepas dari pengaruh dan tekanan politik. Tito adalah calon yang cukup netral. Ketika Tito diajukan sebagian besar publik berkometar tentang prestasi Tito yang disusul dengan usia Tito yang cukup muda, hampir tidak ditemukan komentar orientasi politik Tito. Pilihan ini menunjukkan bahwa Joko Widodo mulai bebas dari “cengkeraman” partai politik dalam memilih dan mengambil keputusan dalam konteks hak prerogatif.

Tugas Berat Tito

Jika DPR meloloskan Tito maka ada beberapa tugas berat yang menghadang Tito sebagai Kapolri. Tugas pertama adalah konsilidasi, walaupun hal ini sudah dimulai  oleh Tito sesaat setelah ditunjuk oleh Joko Widodo menjadi calon Kapolri. Tito menemui atau “sowan” ke senior-seniornya di Polri terkait dengan pencalonan ini. Personality Tito yang cukup cerdas, menghormati dan menghargai senior,  dan humanis ini harus diteruskan begitu dilantik menjadi Kapolri. Ada alumni Akpol tahun 1983-1986, senior Tito, yang akan menjadi bawahan/anak buah Tito. Dengan profesionalitas dan kompetensi Tito maka seharusnya konsilidasi di internal Polri dapat dilakukan oleh Tito.

Tanggung jawab sebagai Kapolri yang dipercayakan oleh Presiden kepada Tito harus dibalas dengan hasil kinerja sesuai dengan harapan Presiden dan masyarakat Indonesia. Tito harus memperbaiki  dua hal yang menjadi sorotan publik yaitu penegakan hukum dan pelayanan publik. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri masih dinilai belum memuaskan terutama terkait isu tebang pilih.

Pelayanan publik oleh polisi harus diperbaiki. Kesan polisi yang masih menakutkan harus diubah. Polisi harus menciptakan citra sebagai pelayan dan pengayom masyarakat. Ketika masyarakat masih takut untuk datang ke kantor polisi, masih enggan untuk melaporkan masalah pelanggaran hukum kepada polisi, dan masih menghindar jika bertemu polisi, maka pelayanan publik polisi harus diperbaiki. Polri harus mengedepankan aspek pelayan masyarakat, bukan sebagai penguasa masyarakat. Tito Karnavian wajib untuk melakukan reformasi pelayanan publik oleh Polri.

Hal penting lain yang harus dilakukan Tito adalah reformasi mental Polri termasuk mekanisme rekruitmen dan seleksi. Citra bahwa masuk Polri harus mengeluarkan uang yang besar masih beredar di masyarakat. Input dan proses yang kurang baik tentu outputnya akan senada. Dengan rekruitment yang bersih, transparan dan berkualitas setidaknya akan menghasilkan polisi yang berkualitas pula. Masyarakat sangat berharap terhadap hal ini.

Dampak Sampingan

Bagaimana dengan Komjem Pol Budi Gunawan yang sekarang menjadi Wakil Kapolri dan sempat tertunda pencalonannya menjadi Kapolri? Perkara hukum Budi Gunawan sudah selesai, dan kedekatan Budi Gunawan dengan PDI Perjuangan harusnya memudahkan Budi Gunawan menuju kursi Kapolri. Hal ini tentu perlu dicermati oleh Joko Widodo dan Tito Karnavian.

Beberapa kemungkinan untuk menciptakan situasi harmonis terkait tidak terpilihnya Budi Gunawan akan dilakukan oleh Joko Widodo. Pertama Joko Widodo mungkin akan memberikan kursi di kebinetnya kepada Budi Gunawan, hal ini kemungkinan akan dilakukan setelah lebaran pada saat perombakan kabinet. Peluang seperti Menteri PAN RB sangat besar untuk diberikan kepada Budi Gunawan. Kemungkinan kedua adalah memberikan jabatan Kepala BIN kepada Budi Gunawan. Dengan jabatan-jabatan tersebut maka Budi Gunawan dan PDI Perjuangan tidak merasa ditinggalkan oleh Joko Widodo.

Dampak sampingan lain adalah perlawanan dari kubu ekstrim radikal kanan. Tito mempunyai track record yang cukup berhasil dalam menumpas kelompok radikal. Tentu saja akan ada manuver-manuver untuk menjegal dan mengganggu Tito. Namun hal ini akan mudah diatasi oleh Tito mengingat kelompok ini bersebrangan dengan hukum, mudah untuk mengatasinya.

Kesimpulan

Pencalonan Tito Karnavian sebagai Kapolri diperkirakan akan mulus. Joko Widodo memilih Tito Karnavian sebagai alternatif terbaik dan risiko politik paling rendah. Alternatif terbaik ini ditunjukkan dengan kompetensi dan pengalaman Tito selama menjadi anggota Polri yang berprestasi cukup bagus. Latar belakang akademik yang prestisius sangat mendukung kinerja Tito.

Jika dilantik sebagai Kapolri, maka Tito akan menjadi Kapolri dengan masa kerja yang panjang, 7 tahun, jika bertahan hingga masa pensiun. Tidak mustahil jika kinerja bagus karir Tito tidak berhenti sebagai Kapolri, walaupun terlalu dini membahas ini.

Mendeskripsikan pengalaman dan kemampuan Tito tidak cukup satu dua halaman, dan sudah banyak ulasan tentang hal itu. Paling penting adalah bahwa pengalaman Tito menujukkan kemampuan di lapangan, latar belakang akademik menunjukkan kapasitas manajerial dan kemampuan konsepnya. Tito adalah pilihan terbaik sebagai Kapolri. Tidak perlu lagi ragu dengan Tito Karnavian. Reformasi Polri akan dimulai dengan pelantikan Tito Karnavian sebagai Kapolri.

*) Stanislaus Riyanta, menempuh studi S2 Kajian Stratejik Intelijen di Universitas Indonesia, tinggal di Jakarta.