Category Archives: Sosial Budaya

PNPB Is Just Only A Provocateur in Papua

West Papua National Parliament (PNPB) has declared general exclamation which is invite Papuan’s society to join at mass rallies on 31 May 2016. PNPB has argued that emergency status has been happened at Papua’s territory which is created by the Indonesian Military (TNI), National Police (Polri), Islam Defender Front (FPI) and Barisan Merah Putih. On… Read More »

PNPB Hanyalah Provokator di Papua

Parlemen Nasional Papua Barat (PNPB) telah mengeluarkan seruan umum yang mengajak masyarakat Papua untuk berunjuk rasa pada 31 Mei 2016. Mereka beranggapan status darurat sudah terjadi di wilayah Papua Barat yang menurut mereka diciptakan oleh TNI, Polri, FPI dan Barisan Merah Putih. Dalam seruannya, PNPB telah merespon dan mengumumkan tuntutan rakyat Papua Barat untuk adanya… Read More »

Melawan Propaganda Sesat KNPB

Kelompok yang menyebut dirinya sebagai Komite Nasional Papua Barat (KNPB) kembali menebar teror mengusik ketentraman masyarakat Papua dengan seruan unjuk rasa dan propaganda politik sesat yang menjurus makar dan melawan hukum. Seruan unjuk rasa yang disebar KNPB dengan isu tuntutan referendum, pembebasantapol/napol, dan dukungan terhadap segelintir orang yang menyebut dirinya sebagai United Liberation Movement for… Read More »

Tak Ada Tempat Bagi Komunis di Indonesia

Dalam  kesempatan diskusi bedah buku “Sisi Gelap Demokrasi, Munculnya Kelompok Masyarakat Madani Intoleran” yang diselenggarakan oleh Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat Tangerang pada 23 Mei 2016, Sidney Jones (Direktur Institute for Analysis of Conflict/IPAC) hadir sebagai salah satu narasumber yang mengemukakan sejumlah pandangannya mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia.  Beberapa pernyataan yang diungkapnya… Read More »

KNPB’s Action on 31 May 2016 Needs No Support

A pamphlet on behalf of West Papua National Committee (KNPB) dated on 16 May 2016 signed by Mecky Yeimo and Ones Suhuniap was reported to be spread on Kampwolker Street Perumnas III Waena, Yabansai, Heram District, Jayapura. It contains national peace action appeal for 31 May 2016. The material on the pamphlet clearly contains agitation… Read More »

Stand Up Against the Misguided Propaganda of KNPB

The group that calls itself the West Papua National Committee (KNPB) again spreads terror disturbing public tranquility in Papua by calling on for demonstrations and misguided political propaganda leading to treason and breach of the law. Protest spread by KNPB brings the issue of referendum, the liberation of prisoners/detainees, and support for a few people… Read More »

Potensi Konflik Pilkada DKI Jakarta 2017

Pilkada, atau pemilihan kepala daerah, adalah hajat atau pesta demokrasi. Merujuk pada kata pesta maka seharusnya suasana yang tercipta adalah kebahagiaan, kegembiraan, saling sapa, saling bekerjasama. Namun sebuah acara demokrasi, apalagi yang merupakan proses berbiaya mahal dan menghasilkan pihak yang menang dan pihak yang kalah, akan jauh dari istilah kebahagiaan dan kegembiraan. Hampir rutin ditemui… Read More »

Eksploitasi ISIS Melalui Media Sosial

Laporan Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) mendalami sejarah aktivisme online di Indonesia, dari Imam Samudera ke ISIS, adalah ternyata radikalisasi dan rekrutmen pada umumnya perlu adanya hubungan face-to-face dan situs radikal, sosmed menjadi reinforcement yang cukup penting. Demikian dikemukakan Sidney Jones dalam diskusi bertema “ISIS dan Ekstrimisme Online” yang diselenggarakan oleh IPAC  bekerjasama… Read More »

Biarkan Presiden Jokowi Bekerja, Jangan Diganggu!

Pada tanggal 28 Januari 2015, Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla  memasuki usia 100 hari, dan tampaknya sudah menjadi “konvensi politik informal” di negeri ini, setiap pemerintahan baru akan ditanyakan apa prestasinya dalam 100 hari pertama, walaupun sebenarnya waktu 100 hari tidak memiliki landasan ilmiah, yuridis ataupun sosiologis untuk dapat menilai pemerintahan berhasil atau tidak. Tapi,… Read More »

The Case of The so-called The  Human Right Violation in The Past is Expected to Finish Soon

The Coordinating Minister of Political, Law, and Security Affairs, General (ret) Luhut Binsar Pandjaitan to a group of journalist  said on Thursday March 17, 2016 that the case of the so-called Human Right Violation of the past is expected could be finished soon. It is hoped the final Draft of the Solution would be agreed… Read More »