Iklim politik dan situasi ekonomi tidak baik-baik saja

JI-Jakarta. Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang hadir dalam acara Istighosah Kubro dan Haul Akbar bakal calon wakil presiden (bacawapres) Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Saut menyatakan kehadirannya untuk mendukung pasangan di Pemilu 2024 yang berintegritas.

“Saya hadir di sini pokoknya untuk presiden yang berintegritas, saya hadir untuk presiden dan wapres yang berintegritas,” kata Saut di acara Haul Akbar, Stadion Kedok Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Saut mengatakan kehadirannya dapat diartikan secara luas. Adapun dalam agenda ini, relawan kuning ijo biru (KIB) hingga purnawirawan TNI-Polri mendeklarasikan dukungan ke Anies Baswedan dan Muhaimin.

“Jabarkan sendiri artinya sangat luas untuk Indonesia yang lebih baik,” kata Saut.

Dikonfirmasi secara terpisah, Saut menyebut secara informal masuk ke dalam tim pemenangan Anies-Muhaimin. Ia akan mendukung capres-cawapres yang berintegritas.

“Insyaallah secara informal iya, secara formal boleh, pokonya segala cara digunakan untuk memenangkan presiden yang berintegritas,” ucap Saut.

Sementara Ketum PKB Cak Imin menyebut tim pemenangan masih digodok oleh pihaknya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) digugat Rp. 70,5 Triliun atas dugaan perbuatan melawan hukum karena menerima pendaftaran capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan akan menghadiri sidangnya jika dipanggil.

“Kalau nanti sudah ada panggilan sidang kita hadiri sidangnya,” kata Hasyim kepada wartawan di halaman kantor KPU.

Ia menuturkan, hingga saat ini KPU belum menerima bahan gugatan tersebut. Ia mengatakan, akan memenuhi panggilan sidang jika sudah ada panggilan resmi.

“Ya nanti kalau sudah ada panggilan dari pengadilan, ada bahan gugatannnya, kita pelajari, sekarang kan belum tahu,” tuturnya.

“Nanti kan ada panggilan resminya, panggilan sidang. Gugatannya apa. Kita belum tau,” tambahnya.

Sebelumnya, Seorang dosen bernama Brian Demas Wicaksono menggugat KPU atas dugaan perbuatan melawan hukum karena menerima pendaftaran capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Gugatan itu dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Kebetulan saya sebagai penggugat terhadap KPU, saya sebagai penggugat, latar belakang saya sebagai dosen, akademisi, saya melihat bahwa ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ketua KPU. Harusnya ketua KPU itu melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR dahulu untuk melakukan perubahan PKPU,” kata Brian Demas kepada wartawan di PN Jakpus, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat.

Demas mengatakan KPU seharusnya melakukan perubahan PKPU sesuai keputusan MK terkait syarat batas usia capres-cawapres. Menurutnya, perubahan PKPU itu tidak dilakukan oleh KPU namun tetap menerima pendaftaran capres-cawares Prabowo dan Gibran.

“Tapi ini tidak dilakukan oleh ketua KPU, malah kemudian menerima pendaftaran tanpa merubah PKPU terlebih dahulu. Maka dari itu pendaftaran yang dilakukan oleh calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka itu tidak memiliki dasar hukum atau legal standing yang tepat karena tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam PKPU bahwa syaratnya hanya 40 tahun tidak ada redaksional lain sesuai dengan keputusan MK,” kata Demas.

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati menilai KPU terlambat karena baru akan merevisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat usai. Perludem menilai KPU rentan digugat.

“Kalau nanti ada yang mempersoalkan, kayak misal kemarin, KPU mengatakan ini dokumennya sudah lengkap semua, kalau kemudian ada yang mempersoalkan lengkapnya berdasarkan apa? Karena PKPU-nya belum berubah,” kata Khoirunnisa di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat.

“Jadi sebetulnya ya mungkin ini terlambat ya, karena seharusnya sejak dibacakan ya itu langsung berubah. KPU langsung bersurat ke DPR dan pemerintah,” sambung dia.

Menurutnya, KPU tidak harus berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam keadaan mendesak. Dia menilai KPU cukup mengirim surat pemberitahuan jika ada putusan MK yang akan berdampak terhadap PKPU.

“Kita tahu DPR-nya sedang reses kan, kalau menunggu ya tadi lama. Jadi dengan proses bersurat saja, menurut saya sudah bisa ya, karena tadi memang putusan MK itu sudah berlaku,” ujarnya.

Sebagai informasi, KPU akan berkonsultasi dengan Komisi II DPR RI dan Pemerintah untuk merevisi PKPU sebagai tindaklanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU/XXI/2023.

“KPU sudah mengajukan surat untuk konsultasi melakukan perubahan tersebut kepada Komisi II DPR RI dan juga kepada pemerintah,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat.

Namun, Hasyim tak mengungkap secara jelas alasan sikap KPU berubah. Hasyim mengatakan untuk melakukan revisi perlu melalui tahapan-tahapan.

“Itu kan bertahap, surat dulu, baru kemudian kita menyampaikan permohonan untuk konsultasi, bertahap,” jelasnya.

Sebagai informasi, PKPU yang ada saat ini masih mengatur syarat usia capres-cawapres minimal 40 tahun. Sementara, MK memutuskan kepala daerah di bawah usia 40 tahun dapat menjadi capres-cawapres.

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati menilai para menteri atau pejabat yang ikut dalam kontestasi Pemilu 2024, sebaiknya mundur dari jabatannya. Meskipun, kata dia, dalam aturan diperbolehkan untuk mengajukan cuti.

“Kalau menurut saya demikian (mundur) ya, karena bagaimanapun juga menteri itu kan pembantunya presiden yang ketika dulu diminta itu kerjanya penuh waktu, full gitu, karena kalau nanti lebih sibuk ngurusin pencalonan, ngurusin kampanye, jadi enggak maksimal membantu pemerintahnya,” kata Khoirunnisa di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat.

Khoirunnisa menuturkan tahapan setelah pendaftaran dan penetapan calon, akan menjadi waktu krusial bagi para menteri tersebut. Nantinya, menurut dia, ada kemungkinan abuse of power di Pilpres 2024.

“Ya memang nggak ada aturan yang harus mundur ya, aturannya cuma cuti, tapi sekarang yang jadi persoalan ini kita kan belum masuk masa kampanye kan, masa kampanye masih bulan November, jadi waktu-waktu sekarang yang justru krusial, kalau sudah masa kampanye mereka harus cuti, kalau sekarang bisa berdalih ini belum masa kampanye,” paparnya.

Lebih lanjut, Khoirunnisa mendorong Bawaslu untuk mengantisipasi dan meningkatkan pengawasan terhadap para menteri dan pejabat yang ikut dalam kontestasi Pemilu 2024. Terlebih, kata dia, Bawaslu tidak bisa hanya menunggu masa kampanye dimulai saja, tetapi harus sudah mulai aktif.

“Ini yang harus diantisipasi oleh Bawaslu, pengawasannya itu nggak harus nunggu kampanye tapi kaya sekarang, kita tahulah Bawaslu kemarin beberapa hal nggak menindaklanjuti dengan alasan belum masa kampanye, belum ada calonnya. Nah ini justru yang lebih krusial,” jelas dia.

“Karena akhirnya ketika kalau tidak ada aturan-aturan ini akhirnya seruan etis saja, padahal potensi penggunaan fasilitasnya itu ada dan besar apalagi yang punya sumber daya ya, walaupun kita bisa katakan bahwa incumbent nya nggak ada, tapi kalau ada yang dia dukung bisa memanfaatkan sumber daya yang ada,” imbuhnya.

Sebagai informasi, ada sejumlah menteri yang ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Mereka, diantaranya, Menhan Prabowo Subianto sebagai bacapres Koalisi Indonesia Maju, dan Menko Polhukam Mahfud Md sebagai bacawapres PDIP-PPP-Hanura-Perindo.

Ada pula sejumlah menteri dan wakil menteri yang ikut mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Menteri

-Menaker Ida Fauziyah, Dapil Jakarta 2 (PKB)

-Menpora Dito Ariotedjo, Dapil Jakarta 1 (Golkar)

-Menkumham Yasonna H Laoly, Dapil Sumut 1 (PDIP)

-Mentan Syahrul Yasin Limpo, Dapil Sulsel 1 (NasDem)

-Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Dapil Jatim 8 (PKB)

Wamen

-Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo, Dapil Jatim 1 (Perindo)

-Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, Jabar 5 (PBB)

-Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, Papua Pegunungan (PDIP)

-Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, Sulawesi Utara (Golkar)

Sejumlah lembaga survei pernah merilis hasil riset mengenai elektabilitas tiga bakal calon presiden Pilpres 2024 di pedesaan dan perkotaan.

Tiga bakal calon presiden yang dimaksud antara lain Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Ketiganya sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut hasil survei, Prabowo Subianto dominan di pedesaan, sementara Ganjar Pranowo di perkotaan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan penjabat kepala-kepala daerah ke Istana Negara hari ini untuk menerima pengarahan khusus. Mulai dari gubernur hingga bupati dari seluruh Indonesia hadir di Istana Negara hari ini.

Jokowi memberikan arahan soal kondisi ekonomi terkini yang menurutnya makin tidak jelas. Menurutnya kepastian ekonomi global sangat sulit dihitung, bahkan bagi Menteri Keuangan sekelas Sri Mulyani Indrawati yang jam terbangnya sudah sangat tinggi pada institusi keuangan kelas dunia.

“Kita tahu semuanya bahwa dunia sekarang ini tidak sedang baik-baik saja. Saya sering katakan dunia sekarang semakin tidak jelas. Ketidakpastian ekonomi global sangat sulit dihitung, Bu Menkeu ini jam terbangnya sudah sampai mana-mana tapi kalkulasi dan menghitung ekonomi global ini betul-betul tidak gampang dan sering unpredictable,” kata Jokowi saat memberikan arahan di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Selain ekonomi dunia yang makin tidak jelas, Jokowi juga menyoroti masalah perubahan iklim. Hal ini berkaitan soal produksi pangan yang berkurang.

Di tengah perubahan iklim menurutnya produk beras dalam negeri mengalami kesulitan. Ketika ingin dipenuhi lewat impor namun banyak negara menahan diri untuk ekspor.

“Kekeringan akhirnya menurunkan produksi beras kita, kita mau tutup itu pakai impor sekarang juga tak semudah dulu, impor tak semudah dulu, 22 negara setop ekspornya karena mereka sendiri mau selamatkan rakyatnya. Situasi seperti ini bapak ibu harus paham dunia sedang tidak baik-baik saja,” beber Jokowi.

Masalah berikutnya adalah perang yang berkecamuk di mana-mana menurutnya perang Ukraina dan Rusia belum selesai, kini muncul lagi perang Hamas dan Israel. Meskipun terlihat jauh, menurutnya perang-perang ini bisa menimbulkan masalah bagi Indonesia.

Perang Hamas dan Israel menurutnya bisa menimbulkan masalah ke perekonomian melalui kenaikan harga minyak dunia. Bila harga minyak dunia naik, harga bahan pokok lainnya bisa ikutan naik.

“Kelihatannya perangnya ini jauh sekaki tapi hati-hati kalau Hamas Israel meluas libatkan Hisbullah, Suriah, Iran semuanya masuk saling bantu bantu yang terjadi adalah kenaikan harga minyak,” kata Jokowi.

“Kalau harga BBM naik inflasi akan naik kalau inflasi naik artinya harga barang jasa akan naik. Larinya ke situ,” ujarnya.