Saling mengintai dan merusak koalisi lawan politik masih akan terus terjadi

JI-Jakarta. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau yang akrab dipanggil Cak Imin ditetapkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan. Hal ini disampaikan secara sepihak oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Selasa (29/8/2023).

Partai Demokrat melalui laman resminya telah mengonfirmasi kepada Anies Baswedan bahwa benar adanya perihal Cak Imin yang diusung sebagai cawapres dan alhasil Demokrat “dipaksa” menerima keputusan tersebut (fait accompli).

Berita ini menggemparkan Indonesia mengingat Anies selama ini lebih dikaitkan dengan nama Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sementara itu, Cak Imin kerap disandingkan dengan Prabowo Subianto. PKB sebelumnya bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto.

Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja Parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Kendati demikian, dilansir dari cnnindonesia.com, Ketua Umum NasDem Surya Paloh sendiri tidak menampik ihwal adanya koalisi baru dengan PKB. Akan tetapi, dia menyebut duet Anies dan Cak Imin masih belum final.

“Bisa terjadi. Keputusan itu belum puncak sepenuhnya,” kata Paloh di NasDem Tower, Jakarta.

PKB di sisi lain mengaku sudah resmi menerima tawaran kerja sama dari NasDem untuk menduetkan Anies dan Cak Imin.

“Barusan diputuskan, yang pertama kami menerima dan akan menindaklanjuti lamaran Partai NasDem kepada Ketua Umum kami Gus Muhaimin untuk bersama maju Pilpres 2024 dengan saudara Anies Baswedan,” kata Sekjen DPP PKB Hasannudin Wahid.

Merujuk dari detik.com, Wakil Ketua Majelis Syuro PKB Maman Imanulhaq menargetkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi bakal capres dan cawapres yang mendaftar pertama ke KPU. PKB tak mau menunggu lama, sebab duet Anies-Cak Imin menjadi pasangan yang deklarasi pertama.

“Ada pasangan pertama yang mendeklarasikan namanya Anies-Muhaimin. Nah kalau Anies-Muhaimin sudah di-declair seperti itu, pembukaan KPU pun kita tidak usah nunggu lama,” kata Maman.

“Kita Insyaallah menjadi pasangan yang mendaftar pertama, seperti itu,” lanjutnya

Lalu, seperti apa elektabilitas Cak Imin dan kekuatan PKB sendiri?

Merujuk pada berbagai survei, rata -rata elektabilitas Cak Imin ada di kisaran 2,1%. Mantan Menteri Tenaga Kerja tersebut masih kalah dibandingkan dengan Erick Thohir, AHY, ataupun Ridwan Kamil.

Namun, survei terbaru PolMark Research Center (PRC)-PolMark Indonesia menunjukkan elektabilitas Cak Imin sudah melesat. Dalam survei terbaru mereka, elektabilitas politikus berusia 56 tahun tersebut mencapai 4,8%.

Untuk wilayah Jawa Timur, Cak Imin menempati posisi teratas dalam daftar capres pilihan masyarakat dengan angka 11,5%, jauh di atas Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa 5,8%. Cak Imin akan didukung PKB dalam pemilu tahun depan. Berdasarkan rekapitulasi hasil pemilu 1999-2019, rata-rata perolehan suara PKB adalah 11,07 juta atau 9,05%.

Perolehan suara terbesar tercatat pada pemilu 2019 yakni 13,57 juta atau 9,69% sementara terendah pada pemilu 2009, yakni 5,15 juta atau 4,94%.

Namun, perlu dicatat jika kekuatan suara partai belum tentu sejalan dengan suara pemilih pribadi sehingga suara pemilih Cak Imin bisa lebih besar atau kecil dari partainya jika maju pilpres mendatang.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyesalkan situasi politik di Indonesia yang dinilai hanya bisa diikuti oleh kalangan berduit saja.

Padahal, ia mengatakan masih banyak orang baik di negeri ini yang memiliki keinginan maju sebagai wakil rakyat, tapi minim modal karena keterbatasan uang.

“Orang baik kalau tidak punya uang susah maju, susah nyaleg, bener? Ini kita harus ubah, pikirkan,” kata Prabowo dalam tayangan Youtube pada acara Konsolidasi Zona 3 Pemenangan Pileg yang digagas Partai Bulan Bintang (PBB).

Menurut dia harus ada seseorang yang ahli untuk mengubah sistem ini. Prabowo berharap jangan sampai kondisi tersebut memunculkan oknum tertentu yang ia sebut sebagai bandar politik.

“Masa orang mau mengabdi harus cari uang banyak? Dari mana? Artinya nanti ada bandar-bandar politik, tidak hanya bandar judi, nanti ada bandar politik. ‘Kamu mau maju enggak? Nanti aku biayai’,” kata Prabowo.

“Nah, setelah jadi bupati dia ada utang budi, aku minta izin ini ini ini,” sambung Menteri Pertahanan itu. Prabowo berharap Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra yang juga hadir dalam acara ini, bisa menemukan solusi atas masalah tersebut.

“Saya yakin Prof Yusril ahli tata negara bisa memikirkan bagaimana cari sistem politik yang tidak mahal untuk rakyat kita, birokrasi harus kita perbaiki gaji-gajinya,” kata dia.

Sebelumnya, Yusril mengklaim dirinya merupakan salah satu alternatif bakal cawapres Prabowo di Pilpres 2024. Meski demikian dia mengaku tidak terlalu berambisi menjadi bakal cawapres Prabowo.

Menurutnya, setelah PKB bergabung ke koalisi NasDem, partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah mengusulkan tiga nama bakal pendamping Prabowo.

“Sekarang ini calon wakil presiden yang ada di koalisi Pak Prabowo tinggal tiga orang saja sejak Cak Imin pergi. Tinggal ada Pak Airlangga Hartanto, Pak Erick yang diajukan oleh PAN, dan kemudian saya yang diajukan oleh PBB,” ucapnya.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, berpesan agar partai di Koalisi Indonesia Maju tak memaksakan kehendaknya bila usulan bakal cawapresnya tak diterima sebagai pendamping bakal capres Prabowo Subianto.

Yusril berharap Koalisi Indonesia Maju yang menyisakan Gerindra, Golkar, PAN, PBB dan Partai Gelora bisa terus harmonis.

“Koalisi kami ini kan yang tersisa–setelah PKB pergi–mudah-mudahan ini koalisi yang harmonis. Artinya tidak ambisi-ambisian terus memaksakan kehendaknya sendiri,” kata Yusril, usai menghadiri Konsolidasi Pemenangan PBB Zona II di DBL Arena, Surabaya.

Yusril mengaku tak ingin, ada partai yang marah bila kehendaknya atau usulannya jadi bakal cawapres Prabowo, tak dituruti.

“Jadi kalau kehendaknya tidak terpenuhi, terus marah, terus keluar, kami tidak berkehendak seperti itu,” ucapnya. Dia mengklaim PBB adalah partai yang dewasa dan siap menerima bila usulannya soal bakal cawapres pendamping Prabowo tak diterima.

“Dan PBB sebenarnya sudah cukup dewasa menghadapi hal-hal seperti ini. Cukup pahamlah pergolakan politik seperti itu dalam kerjasama yang lalu,” kata dia.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengklaim Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan segara bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Partai-partai yang tergabung dalam KIM adalah partai yang akan mengusung dan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres 2024.

“Partai koalisi yang terdiri dari PBB, Golkar, PAN, Gelora, Insya Allah PSI, kemudian Garuda adalah partai-partai yang akan menyatukan diri dalam kerja sama politik bersama Pak Prabowo Subianto,” kata Muzani dalam pidatonya di acara Konsolidasi Zona II PBB di DBL Arena, Surabaya.

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengakui terdapat sejumlah perdebatan internal dewan pimpinan wilayah (DPW) soal sosok calon presiden yang bakal didukung PSI di Pilpres 2024.

Grace mengatakan perdebatan itu terjadi dalam forum musyawarah 38 DPW PSI di seluruh Indonesia yang berlangsung pada Selasa (22/8).

“Dalam musyawarah DPW ada perbedaan pendapat mengenai siapa yang layak didukung. Ada yang ingin Mas Ganjar [Bacapres PDIP Ganjar Pranowo], ada yang mendukung Pak Prabowo, dan juga ada yang bilang PSI jomblo saja,” kata Grace membacakan rekomendasi DPW dalam acara Kopdarnas PSI di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

Grace menuturkan DPW mempercayakan amanah sepenuhnya kepada dewan pembina dan DPP PSI dalam menentukan dukungan. Namun, ia menegaskan hingga saat ini PSI belum menentukan pilihan lantaran masih menyerap aspirasi sambil mengamati dinamika politik yang ada.

“Kami meminta kepada DPP untuk ojo kesusu (jangan terburu-buru) dan terus mencermati dinamika politik yang berkembang. Termasuk komitmen tegak lurus kepada Jokowi agar dipegang teguh dalam keputusan yang menyangkut masa depan bangsa,” ucapnya.

Sementara itu pada kesempatan hari ini, Muzani juga mengucapkan terima kasih kepada partai Koalisi Indonesia Maju yang tetap konsisten mendukung Prabowo yang juga Menteri Pertahanan itu.

“Kami mengucapkan terima kasih atas ketulusan partai-partai tersebut untuk mengusung ketua umum kami sebagai calon presiden. Percayalah Insya Allah sekali ini Prabowo jadi Presiden Indonesia,” katanya.

Sementara itu, soal PKB yang meninggalkan Koalisi Indonesia Maju, Muzani menyebut, Gerindra menghargai dan menghormati keputusan tersebut.

“PKB sudah mengambil keputusan dan tadi malam Pak Muhaimin sudah kontak, sudah WA kepada kami, tentu kami menghormati. Ini bukan perpisahan apalagi perpecahan. InsyaAllah kami akan ketemu dalam detik yang sama,” tutur Muzani.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni melontarkan usulan agar KPK memeriksa seluruh bacapres dan bacawapres buntut pemanggilan Ketum PKB yang juga bakal cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Gerindra, yang mengusung bacapres Prabowo Subianto, mengkritisi usulan tersebut.

“Semangatnya bagus agar mencegah tudingan politisasi kepada KPK yang menjalankan tugas, tetapi usulan tersebut tidak sesuai dengan logika hukum,” kata Waketum Gerindra Habiburokhman.

Wakil Ketua Komisi III DPR ini menilai usulan Sahroni tak sesuai dengan aturan dalam KUHAP. Menurutnya, penyidikan pidana semestinya dimulai dengan mencari peristiwa pidana dahulu, kemudian memeriksa orang yang diduga terlibat.

“Usulan Pak Sahroni berkebalikan dengan apa yang diatur dalam KUHAP. Alur penyidikan pidana dimulai dengan mencari ada tidaknya peristiwa pidana, baru kemudian mencari dan menetapkan siapa yang diduga melakukannya. Jadi tidak bisa kita periksa orang dahulu baru mencari ada atau tidak pidana yang dilakukan,” kata Habiburokhman.

Lebih lanjut, Habiburokhman menilai usulan ini bertentangan dengan ketentuan daluwarsa pidana. “Selain itu usulan tersebut justru berbahaya karena bertentangan dengan ketentuan daluwarsa pidana. Apabila KPK melakukan pemeriksaan dan belum menemukan adanya tindak pidana korupsi si calon presiden atau wakil presiden, kemudian menyatakan si calon bersih, maka jika di kemudian hari terkuak adanya tindak pidana korupsi yang melibatkan si calon, si calon akan sulit dijerat karena sudah pernah dinyatakan bersih oleh KPK,” kata dia.

Dengan begitu, dia menyarankan berbagai pihak mengawal KPK agar bekerja sesuai ketentuan.

“Baiknya sekarang kita sama-sama kawal KPK agar bekerja transparan dan profesional,” kata dia.

Sahroni sebelumnya melontarkan usulan agar KPK memeriksa seluruh bacapres dan bacawapres buntut pemanggilan Ketum PKB yang juga bakal cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Sahroni menilai langkah ini bagus untuk memastikan setiap pasangan calon yang maju, benar-benar bersih dari kasus korupsi.

“Sebagai Pimpinan Komisi III sekaligus anggota partai, saya meminta KPK sekalian membuat program pemeriksaan terhadap semua capres dan cawapres. Karena menurut saya, demi menjaga kredibilitas KPK dan persepsi publik, hal-hal seperti ini memang perlu dilakukan oleh KPK,” ujar Sahroni.

Sahroni menyebut jika semua bacapres dan bacawapres sudah diperiksa, nantinya tidak ada lagi kasus-kasus yang masih disangkutpautkan kepada para pasangan calon. Dia lantas mengungkit isu-isu yang ada seperti Anies Baswedan dengan Formula E, Ganjar dengan e-KTP dan Prabowo dengan Food Estate.

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memberi dukungan atas upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

Menurutnya, korupsi memang merupakan musuh bersama. Namun, dia mengingatkan lembaga antirasuah tersebut harus bekerja secara profesional.

“Pertama, kita selalu mendukung upaya pemberantasan korupsi. Karena korupsi itu adalah musuh kita bersama. Itu tegas. Tapi harus dilihat pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, oleh KPK, tidak boleh ada muatan politik. Tidak boleh tebang pilih,” jelasnya.

Hal itu disampaikannya terkait rencana KPK besok meminta keterangan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tahun 2012.

Terkait pemanggilan terhadap Muhaimin selaku Menteri Tenaga Kerja (Menaker) periode 2009-2014 tersebut, Abraham Samad menilai sangat kental bermuatan politis. Karena dilakukan hanya beberapa hari setelah politikus yang akrab disapa Cak Imin tersebut dideklarasikan sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Anies Baswedan. Padahal yang diusut ini adalah kasus lama.

“Kenapa kasus ini baru mau diungkap, baru diperiksa setelah deklarasi Cak Imin sama Anies. Ini kan pertanyaan. Kenapa kasus ini tidak diungkap ketika Cak Imin berada di koalisi Prabowo. Jadi jangan salahkan kalau kita anggap ini kasus bermuatan politik dan tebang pilih. Nuansa politiknya keras,” tegasnya.

Soal penjelasan pihak KPK bahwa Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) kasus tersebut keluar sebelum deklarasi Anies-Muhaimin pada Sabtu, 2 September 2023 lalu, dia meragukan. Apalagi, tidak ada pengusutan langsung kepada Muhaimin begitu Sprindik tersebut diterbitkan.

“Siapa yang bisa pastikan demikian (Sprindik keluar Agustus). Kan enggak yang ada yang bisa pastikan. Kalau memang Agustus, kenapa bukan saat itu dia lakukan pemanggilan. Kenapa baru sekarang? Saya kan mantan Ketua KPK, saya tahu prosesnya. Beda kalau saya tidak pernah berada di KPK, mungkin saya ‘asbun’ (asal bunyi),” tegasnya.

Sekretaris Majelis Syuro PA 212 Slamet Maarif membantah kabar jika dirinya dan PA 212 secara organisasi telah menyatakan dukungan terhadap bakal calon presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan merespons kabar yang beredar bila dirinya telah mendukung Ganjar di Pilpres.

“Dengan ini saya Slamet Maarif menyatakan bahwa pemberitaan itu hoaks dan tidak benar karena berita itu ditulis tanpa pernah wawancara sama sekali dengan saya baik secara langsung ataupun melalui telepon,” kata Slamet.

Slamet menegaskan PA 212 sampai saat ini belum menyatakan sikap untuk mendukung capres manapun. Ia mengatakan bakal meminta nasihat dari para ulama, termasuk Rizieq Shihab untuk menyatakan sikap dukungannya.

“Kami tetap menunggu nasihat ulama dan komando IB HRS [Imam Besar Habib Rizieq Shihab],” ujarnya.

Rizieq sampai saat ini belum menyatakan dukungannya kepada capres manapun. Di sisi lain, sampai saat ini terdapat tiga bakal calon presiden yang akan bertarung di Pilpres 2024.

Alumni Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya yang tergabung Aliansi Alumni Airlangga untuk Perubahan (A3P) mendeklarasikan mendukung Anies Baswedan. Mereka siap memenangkan Anies-Muhaimin atau AMIN pada Pilpres 2024 khususnya di Jawa Timur.

Ketua A3P Ahmad Hariyono mengatakan, pembentukan simpul relawan A3P dimulai dalam dua bulan terakhir. Kepengurusan terbentuk 26 Agustus 2023 dan sehari kemudian dideklarasikan. Menurut dia, saat ini jumlah keanggotaan 225 orang yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. Namun, 70 persen alumni UNAIR yang tergabung dalam A3P ini berdomisili di Jawa Timur.

Alumni Fakultas Ekonomi UNAIR mengungkapkan, saat A3P fokus menggarap Jawa Timur karena merupakan basis alumni berada. “Alumni UNAIR terbanyak di Jawa Timur, kita garap Jatim dengan serius,” katanya saat dihubungi KBA News.

Dia mengatakan, fokus menggarap Jawa Timur bukan tanpa alasan. Selain mayoritas alumni berada di provinsi ini, Jawa Timur juga merupakan kunci pemenangan Pilpres 2024. “Dalam setiap Pilpres, Jatim selalu menjadi kunci. Gerakan kita di desa-desa insyaallah pasangan Anies dan Muhaimin bisa menang di Jatim,” tegasnya.

Pria yang berdomisili di Sidoarjo ini mengungkapkan, A3P merupakan simpul relawan dengan sumber daya ragam profesi; seperti dokter, dosen, lawyer, pengusaha, politikus, dan lainnya. “Tentu kita akan berkolaborasi dengan NasDem, PKS, PKB untuk penjabaran apa yang bisa dilakukan dari profesi kita, entah penggalangan opini, pelatihan saksi, propaganda maupun aksi nyata di lapangan,” jelasnya.

Hariyono mengungkapkan, konsolidasi untuk progam dan kegiatan yang akan dikolaborasikan dengan mesin partai maupun simpul relawan Anies Baswedan sudah dilakukan pada Rabu, 6 September 2023 yang digelar di Kantor Posko Relawan Anies Baswedan Wilayah Jawa Timur.

Dari konsolidasi rapat pengurus ini, A3P sudah membangun komitmen dengan alumni ITS pendukung Anies, untuk menggelar event yang melibatkan seluruh pendukung Anies Baswedan dari kalangan alumni perguruan tinggi negeri dan swasta di Jawa Timur. “Para alumni kampus negeri dan swasta di Jatim ini siap menjadi pendukung perubahan, bersama Anies dan Cak Imin,” tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyebut pemangilan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan bentuk politisasi hukum.

Cak Imin dipanggil KPK sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2012.

Saat itu Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja (Menaker) periode 2009-2014. Pemanggilan KPK terhadap Cak Imin itu dilakukan di tengah hiruk-pikuk dirinya dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.

Muncul berbagai isu, pengungkapan kasus itu untuk menjegal Cak Imin di kontestasi Pemilu 2024 mendatang.

Mahfud MD menegaskan, hukum tidak bisa dijadikan sebagai tekanan atau alat politik.

“Menurut saya, itu bukan politisasi hukum,” kata Mahfud MD usai hadir di acara pembukaan KTT Asean ke-43 di Jakarta Convention Center (JCC).

“Kita berpendirian bahwa tidak boleh hukum dijadikan alat untuk tekanan politik,” lanjutnya, dikutip dari akun Instagram @mahfudmd.

Mahfud MD menilai, pemanggilan KPK untuk dimintai keterangan itu hal biasa dalam proses pengusutan dugaan tindak pidana.

Ia juga meyakini bahwa KPK sudah jauh-jauh hari melakukan pengusutan kasus dugaan korupsi di Kemnaker era Cak Imin itu.

“Dalam kasus pemanggilan Muhaimin oleh KPK, saya meyakini itu permintaan keterangan biasa atas kasus yang sudah lama berproses.”

“Muhaimin tidak dipanggil sebagai tersangka, tetapi dimintai keterangan untuk melengkapi informasi atas kasus yang sedang berlangsung,” ujar Mahfud.

Mahfud menilai KPK hanya ingin meminta keterangan dari Cak Imin sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat peristiwa dugaan korupsi terjadi.

Menurutnya, Cak Imin diperiksa untuk menyambung rangkaian peristiwa korupsi ini agar menjadi lebih terang.

“Menurut saya dalam kasus ini, Muhaimin hanya diminta keterangan seperti itu untuk menyambung rangkaian peristiwa agar perkara menjadi terang,” ujarnya.

Mahfud pun kemudian menceritakan pengalamannya dulu saat dipanggil KPK sebagai saksi atas kasus korupsi Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar (AM).

“Saya juga pernah dipanggil oleh KPK ketika Ketua MK AM di-OTT.”

“Pertanyaannya teknis saja, misalnya, betulkah Anda pernah jadi pimpinan Sdr AM? Tahun berapa? Bagaimana cara membagi penanganan perkara? Apakah Saudara tahu bahwa Pak AM di-OTT dan sebagainya? Pertanyaannya itu saja dan itu pun sudah dibuatkan isi pertanyaan dan jawabannya.”

“Waktu itu, saya hanya disuruh membaca dan mengoreksi kemudian memberi tandatangan. Setelah itu pulang, tak lebih dari 30 menit,” ujarnya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memainkan pola strategi politik mengambang. Mereka menyatakan mendukung bakal Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan. Namun PKS terkesan kurang sreg atas kehadiran Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Sejak awal Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Anies Baswedan menunjuk Cak Imin sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), PKS selalu “menghilang” dari pertemuan dan silaturahmi politik antara PKB, NasDem dan PKS.

Sikap itu ditunjukkan PKS dengan tak pernah hadir dalam pertemuan dengan Cak Imin. Diawali pertemuan konsolidasi awal koalisi parpol, kemudian puncak deklarasi penetapan resmi dukungan Capres dan Cawapres di Surabaya 2 September hingga rapat pemenangan duet Anies-Cak Imin, PKS selalu tak pernah hadir.

Beredar kabar di kalangan terbatas, PKS akan ada sinyal atau tanda-tanda akan mundur dari koalisi. Isu yang beredar santer PKS dan Demokrat sedang menyusun kekuatan mencari satu partai lagi untuk diajak berkoalisi membangun poros baru setelah poros Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Setidaknya hal itu terungkap dari sikap PKS.

Menyikapi isu akan mundurnya PKS dari koalisi KPP pendukung Anies-Cak Imin, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali menegaskan bahwa pihaknya tak bermasalah jika PKS menarik dukungan untuk Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres).

Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan sudah resmi dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.

Ahmad Ali menyebutkan bahwa apapun keputusan PKS, hal itu merupakan kedaulatan partai PKS.

Namun, Ali menjelaskan bahwa PKS telah memutuskan Anies sebagai bakal capres yang diusungnya. “Tapi sekali lagi bahwa PKS sudah mengumumkan Anies sebagai bacapresnya,” kata Ahmad Ali.

Menurut Ali, bila PKS menolak Cak Imin sebagai cawapres, maka secara otomatis partai itu menolak Anies.

Ali menuturkan PKS tak mungkin menggelar konferensi pers setelah pasangan Anies-Cak Imin dideklarasi bila tidak memiliki niat yang sama. “Kalau tentunya PKS tidak memiliki niat yang sama, mereka tidak akan melakukan konpers ketika selesai deklarasi di Surabaya,” tegasnya.

Bahkan, kata dia, Presiden PKS Ahmad Syaikhu sempat berkomunikasi dengan Cak Imin melalui sambungan telepon.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap mendukung Anies Baswedan sebagai bacapres. PKS yakin peluang Anies menang lebih besar dengan duet bersama Ketum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

“PKS dukung penuh Mas Anies. Dengan adanya Gus Imin, Insyaallah peluang menang kian besar,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Mardani menuturkan dalam waktu dekat Majelis Syuro PKS akan membuat keputusan terkait dukungan. Setelahnya, kata Mardani, akan fokus pada pemenangan duet Anies dan Cak Imin (AMIN).

“Insyaallah Majelis Syuro akan segera membuat keputusan. Sesudah itu gaspol pemenangan AMIN,” tuturnya.

Sebelumnya, Anies Baswedan dan Cak Imin menyatakan deklarasi sebagai pasangan capres-cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Mereka berdua, menyampaikan kesamaan gagasan masing-masing.

Deklarasi ini digelar di Hotel Majapahit Surabaya, Sabtu (2/9/2023). Meskipun tak hadir dalam deklarasi, PKS menyatakan tetap mendukung Anies.

Dalam pidatonya, Anies Baswedan memuji Cak Imin merupakan pribadi yang pengalamannya lengkap.

Anies menyampaikan menjadi seorang aktivis sejak masih di bangku kuliah akan terlihat manfaatnya kelak. Dia mengajak seluruh aktivis meniti aktivismenya.

“Tadi sampaikan juga ini jadi inspirasi teman-teman aktivis yang terus meniti aktivisme mulai dari kampus. Dari mulai kegiatan-kegiatan sederhana tapi itu menjadi bekal yang hari ini tampak manfaat dan buahnya,” kata Anies.

Juru bicara Anies Basweda, Sudirman Said, memuji sikap Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang meminta kader Demokrat untuk move on dari bakal capres Anies Baswedan. Sudirman mengatakan Anies tak memiliki daya untuk menentukan keputusan.

“Kita patut mengapresiasi sikap dan kematangan Mas AHY dalam menghadapi suasana yang tidak mudah ini. Sikap memaafkan dan mengajak seluruh kader untuk ‘move on’ memberi signal yang menunjukkan kedewasaan politik, baik dari Ketua Umum Mas AHY maupun seluruh jajaran Partai Demokrat,” kata Sudirman.

Sudirman mengatakan baik Anies dan AHY merupakan sosok pemimpin muda yang mumpuni. Ia membantah adanya pengkhianatan antara kedua tokoh ini.

“Saya melihat kedua tokoh muda yang saya kenal baik, Mas AHY dan Mas Anies Baswedan adalah generasi baru pemimpin Indonesia yang cerdas, santun, visioner, dan tetap menjunjung etika dan integritas,” kata Sudirman.

“Yang terjadi di antara keduanya bukanlah tindak pengkhianatan satu sama lain, melainkan niat baik dan komitmen bekerja sama yang belum bertemu momentum,” sambungnya.

Meski demikian, Sudirman menyebut kedua tokoh ini memiliki keterbatasan. Ia mengatakan Anies bukanlah pengurus atau kader dari partai tertentu, oleh sebab itu Anies tak memiliki kuasa untuk memutuskan.

“Keduanya memiliki keterbatasan dalam mewujudkannya, terlebih Mas Anies yang bukan pengurus atau kader partai tertentu, sehingga tidak punya daya paksa untuk memutuskan apa yang sudah menjadi pilihannya,” kata Sudirman.

“Saya berdoa Mas AHY dan Partai Demokrat akan menemukan jalan terbaik untuk bersama-sama terus berkontribusi bagi perbaikan dan kebaikan Indonesia ke depan,” sambungnya.

Ia menyebut jika tidak bisa bekerja sama, masih ada agenda besar negara yang bisa diselesaikan secara bersama. Ia mengatakan jalan masih terbuka lebar untuk Pemilu 2024.

“Kita semua menyadari bahwa pemilu dan pilpres hanyalah satu fragmen pengelolaan bangsa dan negara. Bila dalam pemilu belum bisa bekerja sama, masih banyak agenda-agenda besar yang dapat mempertemukan kedua tokoh muda ini,” ujar Sudirman.

“Bila pun karena satu dan lain hal, takdir tetap membawa keduanya untuk tetap bekerja sama dalam Pemilu 2024, jalan masih terbuka lebar,” pungkasnya.

Keutuhan Koalisi Perubahan untuk Persatuan masih simpang siur setelah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dideklarasikan menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Setelah Partai Demokrat memilih hengkang, hingga kini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menyatakan sikap terkait dukungan terhadap pasangan Anies-Cak Imin.

Juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said mengatakan komunikasi antara Koalisi Perubahan dengan PKS terus berlangsung secara informal. Menurut dia, pihaknya tengah menunggu keputusan Majelis Syuro PKS soal dukungan untuk Cak Imin sebagai cawapres Anies, “Kami tidak punya skenario tanpa PKS,” kata dia seperti dikutip dari CNNIndonesia.

Sebelumnya, internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan memanas setelah Partai Nasdem dan PKB mengusung Cak Imin sebagai bakal cawapres pendamping Anies di Pemilihan Presiden 2024. Dimotori oleh Partai Nasdem dan PKB, deklarasi Anies-Imin dilakukan di Hotel Majapahit, Surabaya pada 2 September 2023.

Deklarasi ini mengejutkan buat Partai Demokrat dan PKS yang lebih dahulu menjadi anggota koalisi perubahan bersama dengan Partai Nasdem. Partai Demokrat yang sejak semula mendorong Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono untuk menjadi pendamping Anies, memilih hengkang dari koalisi.

Sementara masa depan PKS di koalisi perubahan masih sulit ditebak. PKS telah menyatakan bahwa partainya masih mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Namun, sepekan setelah deklarasi, partai dengan basis pemilih Islam itu belum juga menyatakan sikap dukungan terhadap Cak Imin.

PKS juga tidak hadir dalam rapat pemenangan antara Nasdem dan PKB di Nasdem Tower Jakarta. Hubungan PKS dan PKB saat ini juga menjadi sorotan. PKS telah menyatakan bahwa tak akan menggelar rapat Majelis Syuro sebelum PKB berkunjung ke partainya. Di sisi lain, PKB menyatakan tak akan berkunjung ke PKS jika belum ada keputusan Majelis Syuro mendukung duet Anies-Imin.

Sudirman Said meyakini bahwa dukungan PKS terhadap Muhaimin tinggal menunggu waktu. Menurut dia, sikap PKS yang tidak datang ke rapat pemenangan pertama Anies-Imin adalah hal wajar. “Dalam hal ini PKS sudah ada di dalam koalisi yang tinggal memutuskan pencalonan Pak Muhaimin,” kata dia.

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mengatakan PKS memiliki peran strategis dalam pemenangan Anies. Menurut dia, PKS memiliki basis pendukung yang kuat di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Dia menilai keberadaan PKS dengan basis dukungan kelompok Islamis, akan melengkapi keberadaan Nasdem dengan basis dukungan nasionalis.”

Jadi semuanya sangat penting dan kami punya harapan besar supaya tiga partai ini bisa terus bersama-sama,” kata Sudirman. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menduga PKS saat ini tengah dalam keadaan bimbang. Di satu sisi, kata dia, PKS hampir tidak mungkin meninggalkan Anies, sebab mayoritas pemilih Anies juga merupakan pemilih PKS. “Anies dan PKS cukup identik,” kata dia seperti dikutip dari 20 Detik.

Namun di sisi lain Adi menduga PKS sebenarnya tidak nyaman dengan masuknya PKB ke koalisi. Ada dua sebab, pertama PKB merupakan partai pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo, ketika koalisi perubahan banyak diisi partai oposisi. Alasan kedua, menurut Adi, basis pemilih PKS yang merupakan kaum Islam perkotaan dan basis pendukung PKB dari kelompok Nahdlatul Ulama cenderung cenderung sulit disatukan. “Saya kira PKS galau akut,” ujar dia.

Muncul usul nama koalisi pendukung bakal capres dan cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ‘Koalisi PBNU’. Usul nama ‘Koalisi PBNU’ menuai pro-kontra di dalam koalisi pendukung Anies-Cak Imin sendiri.

Usul ‘Koalisi PBNU’ berasal dari Ketua DPP PKB Lukmanul Khakim, padahal nama koalisi Anies-Cak Imin saat ini Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Lukmanul mengatakan Anies-Cak Imin memiliki komitmen kuat terhadap ‘PBNU’.

“Saya mengusulkan nama koalisi NasDem-PKB: Koalisi PBNU. Koalisi Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945,” kata Lukmanul.

Lukmanul mengatakan Anies-Cak Imin memiliki komitmen kuat terhadap Pancasila hingga Undang-Undang Dasar 1945. Anies dan Cak Imin disebut sosok yang menjunjung pluralisme dan komitmen terhadap NKRI.

“Kenapa saya mengusulkan nama Koalisi PBNU, karena pasangan Anies-Gus imin (AMIN) keduanya adalah sosok pemimpin yang selama ini punya komitmen yang kuat terhadap PBNU, komitmen terhadap pancasila sebagai ideologi dan dasar negara,” ujar Lukmanul.

“Komitmen terhadap kebinekaan dan pluralisme, komitmen terhadap NKRI sebagai negara kesatuan yang tidak tergantikan oleh apapun, baik yang mewacanakan khilafah maupun negara federal, juga komitmen terhadap UUD 1945 sebagai konstitusi,” sambungnya.

Lukmanul menyebut jika disetujui nama koalisi tersebut akan menepis anggapan Anies yang seolah-olah pro-khilafah. Menurutnya nama koalisi itu akan menjawab keraguan dari masyarakat.

“Nah jika disetujui nama koalisi Anies-Gus Imin nantinya Koalisi PBNU, tentu ini jawaban bagi yang selama ini sangsi, apalagi belakangan muncul black campaign yang menyerang Mas Anies seolah pro-khilafah,” katanya.

Ia berharap nama koalisi itu akan disetujui oleh banyak pihak. Menurutnya Anies dan Cak Imin adalah tokoh yang akan mengawal kepentingan nasional, bukan kelompok semata.

“Harapan saya tentu jika disetujui sekaligus agar masyarakat jangan gampang termakan provokasi dengan isu-isu yang tidak benar, Anies-Gus Imin tokoh nasional sekaligus pemimpin yang komit terhadap NKRI dan siap menjaga dan mengawal kepentingan nasional (national interest),” pungkasnya.

Usul Lukmanul Khakim soal nama koalisi Anies-Cak Imin menjadi ‘Koalisi PBNU’ mendapat penolakan dari internal koalisi. Partai NasDem tak setuju dengan usulan nama itu.

“Yang pertama, PBNU kan udah memiliki organisasi sendiri. Jadi janganlah bawa-bawa nama PBNU,” kata Bendum NasDem Ahmad Sahroni.

Sahroni menegaskan sikap partainya soal penamaan koalisi masih menunggu keputusan para pimpinan partai di koalisi pendukung Anies-Cak Imin.

“NasDem terkait nama koalisi tunggu para bos duduk bersama untuk menamakan tag line koalisi. Apapun usulan nama nanti tunggu para bos datang dan duduk bersama saja, baru tentukan nama tag line ke depan,” ujarnya.

Sahroni sendiri menegaskan tak setuju dengan usulan penamaan koalisi itu. Dia mewanti-wanti penamaan itu berdampak pada organisasi lainnya.

“Saya nggak setuju nanti akan berdampak pada organisasi lainnya,” katanya.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat siap ‘mengetuk pintu’ terlebih dahulu untuk membuka peluang mempertemukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri.

Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Putra Mahendra menyadari partainya saat ini sebagai tamu untuk membuka komunikasi kedua partai. Oleh karenanya, ia ingin menghargai PDIP sebagai tuan rumah.

“Jadi kalau bicara kebersamaan atau kemungkinan bersama sangat terbuka. Tapi kalau Demokrat bagaimana pun ini kan tergantung tuan rumah,” kata dia kepada CNNIndonesia.com.

“Tentu kita yang mengetuk pintu. Pasti kita yang mengetuk pintu. Enggak mungkin kita enggak mengetuk pintu,” imbuhnya.

Partai Demokrat, kata Herzaky, terbuka soal peluang kerja sama dengan PDIP. Dia menyebut kedua partai tak memiliki masalah ideologis.

Apalagi, baik Megawati dan SBY juga pernah bersama. SBY pernah menjadi menteri di era kepemimpinan Megawati sebagai presiden. Dia menganggap pertentangan atau perselisihan di antara keduanya belakangan sebagai satu hal yang wajar.

“Namanya dalam perjalanan bangsa ada perbedaan jalan, pandangan wajar-wajar saja. Tapi yang penting bagi kita, berbicara masa lalu keduanya pernah begitu baik dan dekat,” kata dia.

Partai Demokrat saat ini telah mencabut dukungan dari Anies Baswedan dan memilih hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Keputusan itu diambil setelah Anies memilih Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, sebagai cawapres.

Teranyar, politikus PDIP Deddy Yevry Sitorus mengatakan pihaknya akan menjalin komunikasi secara intensif dengan Partai Demokrat mulai pekan depan. Keduanya siap membuka peluang untuk bekerja sama.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto buka suara soal kabar rencana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hasto memastikan peluang pertemuan antara dua petinggi partai tersebut sangat dimungkinkan terjadi. Terlebih, kata dia, pertemuan yang sebelumnya terjadi antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga berjalan baik.

Hasto menyebut pertemuan yang telah terjadi itu akan menjadi modal tersendiri untuk nantinya dilaksanakan pertemuan lanjutan antara Megawati dan SBY. Apalagi ia menyebut antara masing-masing sekjen partai terus menjalin komunikasi politik.

“Ya, nanti kita akan melihat (SBY-Megawati). Bagaimana saat itu, pertemuan antara Mbak Puan dan Mas AHY itu kan berjalan dengan positif. Tentu saja ini menjadi suatu modal yang sangat baik,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (9/9).

Meski begitu, Hasto menyebut pertemuan antara Megawati dan SBY tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba. Menurutnya, pertemuan itu baru akan terjadi apabila Demokrat secara resmi telah memberikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo selaku bakal calon presiden yang akan diusung.

“Kita lihat dalam perjalanan partai politik yang bertemu Mbak Puan terlebih dahulu didampingi jajaran DPP. Setelah ada komitmen memberikan dukungan kepada Pak Ganjar, baru pertemuan itu dilakukan formal,” jelasnya.

“Itu yang terjadi terhadap PPP, Perindo, dan Hanura. Jadi berikan dukungan terlebih dahulu, baru (pertemuan) secara formal. Sehingga kerja sama ini akan kokoh karena didasari oleh kepentingan masa depan bangsa dan negara,” imbuhnya.

Sebelumnya, wacana pertemuan antara Megawati dan SBY mencuat setelah Demokrat resmi keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pengusung Anies Baswedan.

Ketua BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron memohon doa restu agar SBY dan Megawati bisa bertemu.

Dia juga menyinggung soal PDIP yang masih membuka pintu bagi partai-partai yang hendak mendukung Ganjar Pranowo. Menurutnya, Partai Demokrat masih berkomunikasi dengan PDIP.

Teranyar, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K. Harman menilai selama ini hubungan kedua tokoh baik. Demokrat, menurutnya, senang jika keduanya bisa bertemu.

“Ibu Megawati tidak pernah jahat dengan Demokrat, tidak pernah jahat dengan Pak SBY, ya kan? Saya rasa kami pun, Pak SBY pun menghormati Ibu Mega,” kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Aksi Calon Presiden (Capres) RI dari PDIP Ganjar Pranowo yang heboh masuk ke dalam tayangan Azan di sebuah stasiun TV swasta turun mengundang komentar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

PKB menilai munculnya gambar Ganjar Pranowo di TV itu sebagai pencitraan. “Kami yakin publik yang cerdas akan menilai sepertinya sudah kehabisan akal untuk pencitraan, sehingga azan pun akhirnya ditunggangi,” ujar Waketum PKB, Jazilul Fawaid.

Namun demikian, Jazilul menilai hal yang baik jika Ganjar tampil di video azan. Dia juga mengaku senang jika ganjar menjadi imam salat. “Bagus, bagus kami senang saja terlebih kalau dia jadi imam salat dan fasih membaca surat Al-Fatihah, akan kami sahut dengan AMIN yang keras,” tutur dia. Jazilum menyebut ‘amin’ yang dimaksud adalah kata yang diucapkan setelah membaca surat Al-Fatihah. Diketahui kader PKB ada yang mengusulkan akronim pasangan Anies Baswedan dan Muahimin Iskandar adalah AMIN. “Habis Fatihah pasti ‘amin’ jawabnya. Itu sih terserah yang menafsirkan saja,” jelas dia.

Lebih lanjut, Jazilul juga mempersilakan Bawaslu untuk mendalami video azan yang menampilkan gambar Ganjar itu. Dia berharap pengkajian dilakukan secara objektif.

“Silakan Bawaslu mengkaji secara obyektif dan terbuka, agar tidak ada yang menuding politik identitas atau menggunakan sarana ibadah ‘azan’ untuk iklan kampanye,” katanya.

Atas kejadian itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) buka suara dan meminta stasiun TV itu untuk memberikan klarifikasi. “Kami tengah lakukan kajian terhadap hal tersebut dan kami minta segera klarifikasi Lembaga Penyiaran yang menayangkan,” ujar Komisioner bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Aliyah.

Aliyah menyebut KPI telah mengirimkan surat ke stasiun tv tersebut. Hal itu guna menanyakan kesediaan waktu pihak stasiun tv untuk klarifikasi. “Kami sudah mengirimkan surat tinggal nunggu respons kesediaan waktu dari pihak lembaga penyiaran,” tambah Aliyah.

Aliyah belum bisa memastikan potensi pelanggaran yang dilakukan stasiun tv. “Ini yang sedang kita kaji,” jelasnya.

PDIP pun buka suara mengenai tayangan azan yang menampilkan gambar Ganjar ini. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Ganjar Pranowo merupakan sosok yang sopan dan religius.

Menurutnya, munculnya Ganjar dalam tayangan azan magrib itu bukan politik identitas. “Bukan (politik identitas), karena dari sisi Pak Ganjar Pranowo, saya sendiri belum melihat ya, sehingga sebelum nanya lebih lanjut ya nanti saya lihat dulu. Tetapi Pak Ganjar Pranowo ini kan sosok yang religius, religiositasnya tidak dibuat-buat, istrinya Bu Siti Atiqah juga dari kalangan pesantren, menampilkan kehidupan spritualitas yang mencerminkan sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhan, bukan sesuatu yang dibuat-buat,” kata Hasto kepada wartawan usai acara senam sicita di Senen, Jakarta Pusat.

Lembaga riset internasional Ipsos Public Affairs merilis hasil elektabilitas partai politik yang akan berkontestasi dalam Pileg 2024. Hasil survei menyatakan PDIP unggul dari partai lainnya.

Survei dirilis melalui YouTube channel Ipsos in Indonesia. Survei dilakukan pada 22-27 Agustus 2023 di 24 Provinsi di Indonesia. Responden survei sebanyak 1.200.

Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan aplikasi Ipsos Ifield yang merupakan system computer-asissted personal interviews (CAPI) yang merupakan standar global Ipsos dalam melakukan interview tatap muka. Metode survei multistage random sampling. Margin of eror survei plus minus 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Responden diberi pertanyaan ‘Pada Pemilu 2024, terdapat 24 Partai Politik yang akan menjadi peserta. Partai Politik apa yang akan Anda pilih?’.

Adapun hasil surveinya adalah:

PDIP 24,33%

Gerindra 18,42%

Golkar 9,5%

NasDem 7%

PKB 4,92%

PKS 4,67%

Lainnya 9,84%

Belum menentukan pilihan 21,33%.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut salah satu keputusan dalam pertemuan 38 DPD Demokrat yaitu meminta DPP dan majelis tinggi menutup pintu dukungan kepada Anies Baswedan. DPD menegaskan tidak boleh sampai ada cinta lama bersemi kembali (CLBK).

Herzaky menjelaskan pertemuan DPD ini berlangsung sejak 14.00 WIB dan dijadwalkan rampung pada pukul 16.00 WIB. Namun hingga saat ini, rapat masih berlangsung.

“Satu hal yang pasti, tidak ada kata CLBK. Ini masalah kehormatan partai yang dianggap dilukai dan dianggap dikhianati. Bahasanya seperti itu, sehingga bagi mereka CLBK tidak mungkin terjadi,” kata Herzaky di DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat.

Herzaky mengatakan sebagian besar DPD juga sudah mengusulkan agar Demokrat melihat pada dua pilihan dan bahkan sudah mengerucut ke kubu tertentu. Namun, ia tidak menyebut jelas dua pilihan tersebut.

Ia pun mengatakan usulan DPD bukan merupakan keputusan akhir. Sebab, hasil pertemuan ini akan ditindaklanjuti pembahasan di DPP dan majelis tinggi.

“Ini kan masukan, pandangan. Dari daerah 38 ini ternyata ada sudah lebih banyak ke kubu tertentu,” ujarnya.

Partai Demokrat telah keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) setelah Anies menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden.

Demokrat merasa terkhianati lantaran menurut mereka Anies sudah terlebih dahulu meminang Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal cawapres melalui panggilan telepon pada 12 Juni dan surat tertulis pada 25 Agustus.

Tawaran bergabung dari koalisi Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo pun telah datang ke Demokrat. Namun, Demokrat belum menentukan sikap.

Putri sulung almarhum Presiden ke-4 Indonesia Abdurahman Wahid (Gus Dur), Alissa Wahid menjadi saksi pernyataan ayahnya ketika menyikapi konflik internal PKB yang terjadi pada 2008 silam.

Gus Dur, lanjut Alissa, sempat berbicara kepadanya bahwa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin telah merebut PKB, sehingga tak bisa dibiarkan.

“Saya memang tidak pernah terlibat masuk di PKB. Tapi saya jelas mengingat betul ucapan #GusDur langsung kepada saya: ‘Imin merebut PKB dan tidak bisa dibiarkan’,” kenang Alissa mengikuti pernyataan Gus Dur kala itu yang diunggah di akun media sosial X, @alissawahid, Selasa (5/9) malam.

Dalam unggahan selanjutnya di akun media sosialnya tersebut, Alissa mengaku bukan sekali almarhum ayahnya mengatakan hal tersebut padanya. Terakhir, kata dia, sekitar tiga pekan sebelum wafat pada Desember 2009.

Pengakuan dari Gus Dur kepada anaknya itu kemudian Alissa tuangkan dalam tulisan blognya dengan judul Bapakku bukan Perekayasa Konflik.

Lebih lanjut, Alissa meminta Cak Imin untuk berhenti mengeluarkan pernyataan yang tak jujur terkait konflik dengan Gus Dur kala itu hanya demi keuntungan PKB-nya.

“Smp saat ini problem saya hanya ini kok : masih jualan GusDur tapi tidak mengakui mengkhianati GusDur, dg gunakan macam² narasi,” tulis Alissa.

Ia juga meminta Cak Imin mengakui sempat menyakiti Gus Dur. Bahkan, Alissa menjadi saksi konflik tersebut berdampak pada kesehatan Gus Dur kala itu.

“Stop jualan #GusDur buat mencari dukungan publik. Toh sudah merasa sukses. Sudah itu saja,” demikian rangkaian cuit dari pentolan Jaringan Gusdurian itu.

Bukan hanya Alissa, adiknya yakni Yenny Wahid pun menyanggah pernyataan terbaru Cak Imin terkait konflik internal PKB pada 2008 silam.

Yenny yang merupakan putri kedua Gus Dur menyatakan saat itu sudah jelas bahwa ayahnya dikudeta dari PKB.

Konflik internal PKB sempat terjadi antara barisan pendukung Gus Dur dan barisan pendukung Cak Imin kala itu.

Konflik kedua kubu pun berujung pada digelarnya Musyawarah Luar Biasa (MLB) oleh dua kubu. Kubu Gus Dur menggelar MLB di Pesantren Ashriyah Nurul Iman, Bogor pada 30 April-1 Mei 2008. Sementara barisan Cak Imin menggelar MLB di salah satu hotel kawasan Ancol, Jakarta Utara, pada 2-4 Mei 2008.

Baru-baru ini Cak Imin membantah anggapan yang menyebut dirinya berkhianat terhadap Gus Dur di PKB. Cak Imin menilai narasi itu selalu berkembang setiap lima tahun saat pemilu.

“Selalu muncul, setiap pemilu selalu dimunculkan, dibesarkan, tentu musiman lah saya bilang. Tetapi tuduhan saya berkhianat itu sama sekali tidak beralasan,” kata Cak Imin dalam tayangan wawancara khusus bersama Mata Najwa.

Cak Imin bahkan mengatakan ada narasi yang menyebut dirinya mengkudeta Gus Dur. Alih-alih mengkudeta, ia mengklaim bahwa dirinya adalah korban kudeta saat diberhentikan sebagai Ketua Umum PKB.

“Bahkan ada yang bilang saya kudeta, yang benar adalah justru saya dikudeta, dikudeta oleh orang-orang yang kemudian Gus Dur memberhentikan saya,” katanya.

Cak Imin telah dideklarasikan sebagai bakal cawapres mendampingi Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. Keduanya didukung koalisi NasDem dan PKB. Deklarasi pasangan ini digelar di Hotel Majapahit Surabaya.

Media asing menyorot lagi pemilihan presiden (Pilpres) RI. Kali ini terkait bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan yang sudah menunjuk pasangan wakil presidennya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

The Diplomat menulis judul “Indonesia’s Anies Baswedan Picks Head of Islamic Party as Presidential Running Mate”. Media tersebut membuat keterkejutan banyak pihak soal langkah Anies memilih politis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. “Pengumuman Anies ini sempat menimbulkan kejutan, mengingat PKB pimpinan Muhaimin bukan bagian dari tiga partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mendukung Anies sebagai calon pada pemilu tersebut,” muatnya dikutip Rabu (6/9/2023).

“Bahkan, para pejabat Partai Demokrat, salah satu anggota koalisi, menyatakan kemarahannya karena Anies mengambil keputusan secara sepihak, tanpa masukan dari mereka,” tulis media itu lagi. Laman itu pun menyoroti bagaimana Anies sebelumnya mengalami kesulitan untuk mendapatkan dukungan. Di mana jajak pendapat saat ini memberi peluang kecil bagi Anies untuk bertahan dalam pemilihan presiden putaran kedua.

“Sebuah survei baru-baru ini terhadap 1.220 pemilih yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia menemukan bahwa hanya sekitar seperlima yang berencana memilih Anies, jauh di belakang Ganjar (37%) dan Prabowo (36%),” tulisnya lagi memuat capres lain Ganjar Pranowo dari PDI-Perjuangan dan Prabowo Subianto dari Gerindra.

“Keduanya telah menerima dukungan dari Jokowi. Survei yang dilakukan pada bulan Juli oleh lembaga survei Indikator menunjukkan hasil yang serupa, hanya saja Prabowo sedikit lebih unggul dari Ganjar,” tambahnya lagi. Dimuat pula bagaimana memilih Muhaimin tampaknya merupakan upaya untuk membangun dukungannya di kalangan umat Islam moderat di Indonesia. Sebelumnya pada masa lalu, Anies, muat media itu yang juga merujuk Reuters, lebih mengarah ke terhadap elemen-elemen yang lebih “garis keras”.

“Saat Anies mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta pada 2016-2017, ia sukses memanfaatkan kontroversi penistaan agama yang terjadi setelah lawannya, Basuki Tjahaja Purnama dituduh melakukan penistaan agama karena mengutip Al-quran saat berpidato di kampanye,” muatnya.

“Massa dalam jumlah besar berkumpul di Jakarta, menuntut pengunduran dirinya dan pemenjaraannya,” tulis media itu lagi.

“Anies memanfaatkan gelombang momentum tersebut untuk meraih kemenangan signifikan pada pemilu bulan April 2017. Ahok, begitu ia biasa disapa, didakwa, ditangkap, dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara pada bulan Mei tahun itu,” muta Diplomat.

Pandangan analis dari Universitas Melbourne Helen Pausacker juga dimasukkan ke dalam pemberitaan. Disebut Anies sebelumnya dikenal sebagai seorang intelektual Muslim yang progresif, “tetapi kontroversi tersebut mengisolasinya dari para pendukungnya yang moderat.

“Dalam beberapa bulan terakhir, Anies telah melakukan upaya untuk mempromosikan prestasinya dalam mempromosikan toleransi beragama dan etnis, yang memberikan konteks penting dalam pemilihan pasangannya,” kutip media itu dari Pausacke.

“Untuk saat ini, Anies sedang belajar dan melakukan rebranding,” tambah media itu menulis pengamatan Pausacker lagi yang melihat usia Anies yang relatif muda.