Semakin panas saja, suhu politik nasional
JI-Jakarta. Yenny Wahid tiba-tiba posting foto bersama Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di tengah isu namanya mencuat di bursa cawapres Anies Baswedan. Apa maksudnya Yenny posting foto itu?
Foto itu diunggah Yenny di akun Instagramnya @yennywahid pada Jumat (30/6/2023) siang. Foto yang diunggah itu foto sedang berselfie dengan AHY.
Dalam keterangan foto itu, Yenny mengungkap foto itu tidak hanya mereka berdua, melainkan terlihat juga Presiden ke-3 almarhum BJ Habibie. Hanya saja foto itu terpotong sebaYenny lantas bersatire memuji AHY. Dia menuliskan pertanyaan bagaimana caranya agar bugar dan keren seperti AHY.
“Selfie lama dengan Mas@agusyudhoyono. Disebelah saya adalah almarhum Pak Habibie. Tapi entah kenapa fotonya kepotong 😅. Gimana ya caranya biar bisa bugar dan keren kayak Mas@AHY?#nanyaserius,” tulis Yenny.
Diketahui, baru-baru ini mencuat kalau nama Yenny Wahid muncul dalam bursa cawapres Anies Baswedan. Ketua DPP NasDem Effendy Choirie mengungkap usula itu berasal dari Partai Demokrat.
“Iya, dalam usulan Demokrat, selain Mas AHY (Ketum Partai Demokrat), juga ada nama Mbak Yenny (Wahid),” kata Gus Choi saat dihubungi, Rabu (28/6/2023).
Gus Choi mengatakan usulan nama Yenny Wahid bahkan disampaikan langsung oleh Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief. Dia juga melihat tidak ada yang salah dengan usulan tersebut.
“Justru Andi Arief yang merilis ada nama Mbak Yenny dalam usulan PD, kalau Anies memilih salah satu dari usulan itu, apa salah?” ucapnya.
Gus Choi juga menyebut tidak ada yang salah jika Anies Baswedan akhirnya tidak memilih satu pun usulan NasDem, Demokrat, dan PKS. Dia menyebut kewenangan sepenuhnya berada di tangan Anies Baswedan.
“Bahkan umpama Anies ngambil dari luar yang tidak masuk dalam usulan itu, juga boleh. Karena kewenangan untuk menentukan cawapres sudah diserahkan capres,” ujar dia.
Pelbagai lembaga survei terus merilis hasil sigi mereka terkait elektabilitas bakal calon presiden yang diproyeksi akan bertarung dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Berikut adalah 11 survei terkini yang dirangkum dari pemberitaan CNBC Indonesia sejak awal Juni 2023.
Political Weather Station (PWS) merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas bacapres, kemarin. Prabowo Subianto berada di posisi teratas, kemudian disusul Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
Jajak pendapat PWS ini dilakukan dalam periode 10-18 Juni 2023 dengan total 1.200 responden yang terbagi di 34 provinsi RI. Sampel diambil dengan teknik pencuplikan secara acak bertingkat (multistage-random sampling).
Sementara pengumpulan data dilakukan dengan wawancara melalui telepon. Adapun margin of error +/- 2,83% dan tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95%.
Elektabilitas survei ini didasari pada pertanyaan jika pemilu dilakukan hari ini, tokoh mana yang akan dipilih. PWS memberikan simulasi 10 nama dan 3 nama. Dari kedua simulasi itu Prabowo berada di posisi teratas, yang kemudian disusul Ganjar dan Anies.
“Melalui format pertanyaan tertutup, dimana PWS menyodorkan 10 nama tokoh kepada responden, tetap saja capres pilihan publik menghadapi Pemilu 2024 telah mengerucut pada tiga nama saja, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan,” ujar Peneliti PWS Sharazani MA.
“Hasil survei PWS memperlihatkan bahwa nama Prabowo Subianto semakin kokoh si puncak elektabilitas apabila Pilpres hanya diikuti oleh tiga capres saja. Ketika kepada responden diajukan pertanyaan, siapakah yang akan dipilih seandainya Pilpres hanya diikuti oleh Prabowo, Ganjar dan Anies, sebanyak 40,5% responden menyebut nama Prabowo. Setelah itu sebanyak 33,4% memilih Ganjar dan 20,8% menjatuhkan pilihan pada Anies, lalu responden yang masih belum punya pilihan sebanyak 5,3%. Dengan hasil ini Pilpres akan berlangsung dua putaran dan Anies Baswedan tereliminasi,” ujar Sharazani.
Algoritma Research and Consulting merilis hasil survei terkait simulasi tiga nama bacapres 2024. Hasilnya, Ganjar unggul atas Prabowo dan Anies.
Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terhadap 2.009 responden di seluruh Indonesia yang terbagi secara proporsional berdasarkan data pemilih di 34 provinsi Indonesia.
Hasil survei mewakili penduduk usia dewasa (usia pilih) secara nasional. Adapun margin of error +/- 2,1% pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Pengumpulan data dilakukan pada 29 Mei hingga 10 Juni 2023 yang dilakukan oleh 109 enumerator.
Direktur Eksekutif Algoritma Aditya Perdana mengatakan tiga nama masih konsisten menempati posisi elektoral tertinggi yaitu secara berurutan untuk capres yakni Ganjar Pranowo 29,3%, Prabowo Subianto 24,6% dan Anies Baswedan 16,9%.
“Jika dibandingkan dengan survei Algoritma yang dilakukan pada enam bulan lalu yaitu Desember 2022, ada rotasi pilihan capres yang saat itu angka Ganjar di 25,1%, Anies 18,7% dan Prabowo 16,6%,” terang Aditya.
“Dukungan pemilih terhadap bakal calon presiden juga masih sangat volatil menggambarkan masih terbukanya pemilih untuk beraih pilihan. Hanya sekitar 33,9% pemilih yang menyatakan pilihan capresnya sudah final dan tidak akan berubah pilihan,” sambungnya.
Lembaga survei Populi juga merilis hasil survei elektabilitas bacapres 2024. Dalam survei bertajuk ‘Masa Depan Pembangunan dan Demokrasi: Menakar Komitmen Capres 2024’, Ganjar berada di posisi pertama.
Elektabilitas Ganjar menyalip Prabowo yang sempat unggul bulan lalu. Peneliti Populi Hartanto Rosojati menyampaikan elektabilitas Ganjar dalam survei terbaru mencapai 35,8%, naik dibandingkan survei pada akhir Mei 2023 sebesar 34,4%.
“Dalam simulasi tiga tokoh calon presiden, dari Ganjar, Prabowo, Anies, yang paling tinggi Ganjar dengan 35,8%, Prabowo 33,4%, dan Anies 23,2%. Sedangkan yang belum memutuskan 7,3% dan yang menolak menjawab 0,3%,” kata Hartanto.
Pada survei yang dirilis akhir Mei 2023 lalu, Prabowo unggul dengan elektabilitas 35,8%. Sementara itu, Anies di posisi ketiga dengan 21,5%.
Berdasarkan survei pemilih partai, Hartanto menyebut suara Ganjar mayoritas berasal simpatisan PDIP (77,6%) dan PKB (42,4%). Adapun simpatisan Partai Gerindra (78,2%), Golkar (47,1%), PPP (32,4%), dan PAN (40,4%) memilih Prabowo Subianto. Selanjutnya, pemilih NasDem (51,4%), PKS (63,4%), dan Demokrat (46,2%) lebih memilih Anies.
Populi juga membuat skema top of mind atau pertanyaan terbuka. Dalam pertanyaan ini, 21,9% responden memilih Ganjar sebagai presiden jika pilpres digelar saat ini, diikuti Prabowo 19,3% dan Anies Baswedan 14,4%.
Lembaga survei dan konsultan Indopol merilis hasil survei terkait elektabilitas bakal calon presiden (capres) 2024. Nama Prabowo Subianto mengungguli Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
Berdasarkan keterangan tertulis Indopol, Rabu (21/6/2023), populasi survei adalah penduduk Indonesia yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia, dengan kriteria responden mereka yang berumur 17 tahun atau sudah menikah yang memiliki hak pilih dalam pemilu.
Pengambilan sampel dilakukan dengan multistage random sampling. Responden berjumlah 1.240 tersebar secara proporsional di 38 provinsi. Margin of error survei ± 2.85% pada tingkat kepercayaan 95%.
Responden terpilih dilakukan wawancara tatap muka (face to face interview) pada 5-11 Juni 2023 oleh petugas survei yang sebelumnya telah dilatih dan responden merefleksikan laki-laki/perempuan serta berbagai jenis profesi. Hasilnya: Prabowo Subianto 28,79%; Ganjar Pranowo 27,50% dan Anies Baswedan 23,87%.
LSI Denny JA merilis survei terkait tingkat kesukaan pemilih yang menyukai Presiden Jokowi terhadap tiga nama bacapres 2024, yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies.
Survei tersebut digelar pada 30 Mei hingga 12 Juni 2023 dengan melibatkan 1.200 responden. Sample survei diambil dengan metode multi-stage random sampling.
Responden semula ditanya ‘Siapa Presiden Paling Disukai dari Bung Karno hingga Jokowi’. Pada pertanyaan ini, sebanyak 35,1% menyukai Jokowi, 31,9% menyukai Soeharto, dan 10% menyukai Soekarno.
Dari 35,1%, Prabowo unggul di pemilih yang suka dengan Jokowi, Soeharto, dan Gus Dur. Kemudian disusul Ganjar dan Anies.
“Prabowo unggul di pemilih yang menyukai Jokowi, Soeharto dan Gus Dur,” kata peneliti LSI Denny JA Adjie Alfaraby saat memaparkan hasil survei di Kantor LSI Denny JA, Rawamangun, Jakarta Timur.
“Dari kesukaan mereka terhadap presiden, ini berpengaruh terhadap pilihan capresnya. Yang suka Pak Jokowi, Pak Harto maupun Gusdur, itu larinya ke Prabowo. Sementara yang suka Bung Karno dan Megawati ini pilihannya lebih banyak Ganjar. Sedangkan yang suka Pak SBY dan BJ Habibie ini banyak memilih Anies,” tuturnya.
“Pilihan terhadap presiden yang disukai berpengaruh terhadap capresnya saat ini,” imbuh dia.
Pada Jumat (16/6/2023), IPO merilis hasil survei elektabilitas bakal calon presiden 2024. Nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di posisi pertama, disusul mantan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Survei tersebut dilakukan pada periode 5-13 Juni 2023. Survei dilakukan menggunakan metode multistage random sampling (MRS) atau pengambilan sampel bertingkat dengan margin of error 2,90% dengan tingkat akurasi data 95%.
Ada 1.200 orang responden yang tersebar proporsional secara nasional. Untuk menguji validitas responden, IPO melakukan spot check pada 15% dari total sampel.
IPO memulai dengan memberikan pertanyaan kepada responden ‘jika hari ini dilaksanakan pemilihan presiden, bapak/ibu hendak memilih siapa?’ Berikut hasil yang dipaparkan IPO pada Jumat (16/6/2023): Simulasi 5 nama: 1. Prabowo Subianto 34,9%, 2. Anies Baswedan 25,9%, 3. Ganjar Pranowo 24,1%, 4. Agus Harimurti Yudhoyono 7,1%, 5. Airlangga Hartanto 4,7%. Simulasi 3 nama: 1. Prabowo Subianto 37,2%, 2. Anies Baswedan 31,5% dan Ganjar Pranowo 26,8%.
LSN merilis hasil survei tingkat elektabilitas tiga bacapres yang belakangan mengemuka, yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies. Hasil survei LSN secara nasional menunjukkan Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 38,5%, Ganjar 32,8%, dan Anies 21,9%.
Survei tersebut digelar pada 24 Mei hingga 3 Juni 2023 di 34 provinsi. Populasi dari survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun atau telah memiliki KTP. Total ada sebanyak 1.420 responden.
LSN mengambil responden melalui teknik pengambilan sampel secara acak sistematis (multistage random sampling). Dengan klaim margin of error +/- 2,6 persen, dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95%.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka oleh tenaga terlatih dengan bantuan/pedoman kuesioner. Responden diberikan pertanyaan tertutup dengan simulasi terhadap tiga bacapres, yakni Prabowo, Ganjar, dan Anies.
“Seandainya saat ini dilaksanakan pemilihan presiden (Pilpres) dan hanya diikuti tiga capres di bawah ini, siapakah yang Anda pilih?”. Survei menunjukkan Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 38,5%, Ganjar 32,8%, dan Anies 21,9%.
Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi di basis pemilih Nahdlatul Ulama (NU) berdasarkan survei Litbang Kompas. Prabowo menyalip Ganjar yang menempati posisi teratas pada survei sebelumnya.
Merujuk hasil survei Litbang Kompas Mei 2023, elektabilitas Prabowo di kalangan Nahdliyin mencapai 25,8%, naik sekitar 7% dari hasil survei pada Januari 2023. Prabowo meninggalkan Ganjar yang berada di posisi kedua dengan elektabilitas sebesar 24,9%.
“Ganjar yang sebelumnya di survei Januari 2023 berada di posisi paling atas, menurun di survei Mei 2023 ini dengan 24,7%, turun 3% dari survei Januari 2023,” tulis hasil riset Litbang Kompas yang diterbitkan, Sabtu (3/1/2023).
Sementara itu, Anies berada di urutan ketiga dengan elektabilitas 12,3%. Sosok lain yang turut dipertimbangkan oleh kalangan Nahdliyin untuk dipilih sebagai capres antara lain Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (7,1%) dan Menparekraf Sandiaga Uno (1,3%).
Kemudian Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY (1,3%), Menko Polhukam Mahfud MD (0,9%), Mensos Tri Rismaharini (0,7%), Menteri BUMN Erick Thohir (0,7%), dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa (0,5%). Masih ada 22,1% responden yang tidak tahu atau tidak menjawab.
Pada Minggu (4/6/2023), Indikator Politik Indonesia merilis survei elektabilitas capres pada Pilpres 2024 2024. Dalam simulasi tiga nama itu, elektabilitas Prabowo menjadi yang tertinggi, disusul Ganjar dan Anies.
Survei ini digelar pada 26-30 Mei 2023 terhadap 1.230 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Survei dilakukan melalui panggilan telepon oleh pewawancara yang dilatih.
Pemilihan sampel dilakukan dengan metode random digit dialing (RDD), sebuah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Adapun margin of error survei +/- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.
Survei ini dilakukan setelah Timnas Indonesia U-22 berhasil meraih medali emas cabang sepak bola SEA Games 2023 Kamboja. Diketahui, pertandingan final sepak bola mempertemukan Indonesia dan Thailand digelar Selasa (16/5/2023).
Responden diberi pertanyaan ‘Jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan Ibu/Bapak pilih sebagai presiden di antara nama-nama berikut?’. Hasilnya, Prabowo menempati posisi tertinggi dengan angka 38%.
“Jadi trennya tidak berubah, Mas Anies tren penurunannya belum berhenti sejak awal 2023, sementara Pak Prabowo keunggulannya sedikit lebih tinggi tetapi masih kisaran margin of error dengan Ganjar Pranowo,” kata peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers secara virtual, Minggu, (4/6/2023).
Pada Senin (5/6/2023), SMRC merilis hasil survei bertajuk “Kualitas Popularitas dan Elektabilitas Bacapres di Pemilih Kritis” pada hari ini. Survei yang dilakukan pada 30-31 Mei 2023 melalui telepon ini dipaparkan oleh Direktur Riset SMRC, Deni Irvani.
“Di kalangan pemilih kritis, dukungan pada Ganjar Pranowo 37,9%, Prabowo Subianto 33,5%, dan Anies Baswedan 19,2%. Masih ada 9,4% yang belum menentukan pilihan,” tulis SMRC dalam rilisnya.
Menurut SMRC, pemilih kritis adalah pemilih yang punya akses ke sumber-sumber informasi sosial-politik secara lebih baik karena mereka memiliki telepon atau cellphone sehingga bisa mengakses internet untuk mengetahui dan bersikap terhadap berita-berita sosial-politik.
Mereka umumnya adalah pemilih kelas menengah bawah ke kelas atas, lebih berpendidikan, dan cenderung tinggal di perkotaan. Mereka juga cenderung lebih bisa memengaruhi opini kelompok pemilih di bawahnya. Total pemilih kritis ini secara nasional diperkirakan 80%.
Dalam presentasinya, Deni menjelaskan suara Prabowo dan Ganjar seimbang, selisihnya tidak signifikan secara statistik karena kurang dari dua kali margin of error 3,3% (selisih di bawah 6,6%). Sementara suara Anies berbeda signifikan dengan kedua bacapres lainnya.
Lebih jauh Deni menunjukkan bahwa dalam enam bulan terakhir, kesukaan pemilih kepada Anies cenderung makin lemah. Ini, menurut Deni, menjadi salah satu penjelas mengapa elektabilitas Anies cenderung melemah dalam periode ini. Sementara Ganjar dan Prabowo terus bersaing ketat dengan dukungan yang relatif seimbang.
Deni menambahkan bahwa Ganjar diperkirakan masih dapat menaikkan elektabilitas jika kedikenalannya naik. Di kalangan pemilih kritis, Ganjar baru dikenal 89%, sementara Prabowo 97%, dan Anies 91%.
Dalam analisis pada kelompok pemilih yang tahu ketiga bacapres, Ganjar mendapat dukungan 42,2%, unggul signifikan atas Prabowo yang mendapatkan suara 32,1%, dan Anies 17,4%. Yang belum tahu 8,3%.
Di kelompok pemilih kritis yang tahu ketiga calon, elektabilitas Ganjar konsisten berada di atas Prabowo dan Anies.
Pemilihan sampel dalam survei ini dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.
Survei terakhir dilakukan pada 30-31 Mei 2023 dengan sampel sebanyak 909 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Margin of error survei diperkirakan ±3.3% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.
Lembaga survei LSI Denny JA memprediksi Prabowo bakal mengalahkan Ganjar di Pilpres 2024 jika Anies tidak ikut menjadi peserta. Survei yang digelar awal bulan Mei 2023 ini mengandaikan Anies gagal mendapat tiket maju Pilpres 2024 karena Mahkamah Agung memenangkan gugatan KSP Moeldoko atas kisruh kepemimpinan Partai Demokrat.
“Apa yang terjadi jika Anies Baswedan dikalahkan dalam pemilu presiden 2024 justru sebelum kampanye dimulai? Anies tersisih bukan karena kalah suara di hari pilpres tapi karena ia gagal mendapatkan tiket calon presiden 2024,” demikian pertanyaan Denny JA, Selasa (6/5/2023).
“Ini terjadi jika Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bermasalah secara hukum karena Mahkamah Agung memenangkan gugatan Moeldoko. Kemungkinan kalahnya Demokrat versi AHY di Mahkamah Agung belum pasti. Tapi kemungkinan itu tak pula bisa sama sekali diabaikan,” tulis Denny JA.
Dari skenario Pilpres tanpa Anies, Denny JA memprediksi kontestasi hanya akan diikuti Prabowo dan Ganjar. Hasilnya, survei Denny JA mencatat Prabowo memiliki elektabilitas sebesar 50,4%, sementara elektabilitas Ganjar sebesar 43,2%. Sebesar 6,4% lainnya menyatakan tidak tahu/tidak Jawab.
“Pilpres satu putaran head to head Prabowo versus Ganjar, menempatkan Prabowo sebagai pemenang dengan selisih 7,2%,” mengutip hasil survei LSI Denny JA.
Pertanyaan tentang peningkatan elektabilitas Prabowo ketika head to head melawan Ganjar, LSI Denny JA menemukan faktornya, yakni karena migrasi pemilih yang awalnya mendukung Anies.
LSI Denny JA memprediksi pendukung Anies lebih banyak yang berpindah ke Prabowo dibanding migrasi ke Ganjar. Sebesar 50,8% pendukung Anies, berpindah ke Prabowo. “Sementara pendukung Anies yang berpindah ke Ganjar hanya separuhnya 25,4%,” bunyi temuan survei tersebut.
Pesta demokrasi Indonesia akan digelar kurang dari setahun lagi. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan pun turut serta dalam pemilihan presiden tahun 2024 mendatang.
Maka, nilai harta kekayaannya pun menjadi sorotan publik yang menarik untuk diketahui.
Menurut data e-lhkpn per 31 Maret 2022 total harta kekayaan eks Gubernur DKI Jakarta itu sepanjang 2021 mencapai Rp10,96 miliar. Melansir informasi di situs e-lhkpn, adapun harta yang tergolong sebagai harta bergerak lainnya di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), adalah perabotan rumah tangga, barang elektronik, perhiasan dan logam atau batu mulia. Juga barang seni, antik, koleksi, persediaan (barang dagang, setengah jadi, hewan ternak), hingga barang hobi maupun konsumtif lain.
Bisa dikatakan bahwa tidak semua barang yang tergolong di harta bergerak lainnya adalah aset investasi. Begitu pula dengan kas atau setara kas lantaran aset yang satu ini merupakan aset lancar, yang tujuannya lebih diprioritaskan untuk kebutuhan jangka pendek.
Anies sendiri, tercatat memiliki aset berupa 6 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di kawasan Jakarta Selatan hingga Ponorogo senilai Rp14,72 miliar. Anies juga memiliki tiga unit kendaraan diantaranya satu unit mobil dan dua unit motor senilai Rp550 juta.
Adapun harta bergerak Anies lainnya mencapai Rp1,37 miliar. Selain itu, dia juga memiliki surat berharga senilai Rp61,1 juta dan kas setara kas sebesar Rp1,21 miliar.
Denny Indrayana buka suara perihal Bareskrim Polri yang menaikkan status perkara dugaan penyebaran berita bohong atau hoax soal putusan sistem pemilu coblos gambar partai yang menyeretnya ke tahap penyidikan. Sebagai terlapor, bakal caleg Partai Demokrat itu menilai tidak sulit menduga siapa yang akan menjadi tersangka dalam kasus itu.
“Meskipun belum ada tersangkanya, menaikkan proses ke penyidikan menunjukkan Bareskrim berpendapat sudah ada tindak pidananya. Bagi kita, tidak sulit menganalisis, siapa yang akan dijadikan tersangka dalam konstruksi pemidanaan yang demikian,” kata Denny melalui keterangan tertulis, Rabu (28/6/2023).
Menurut Denny, normalnya proses hukum menjadi jalan menghadirkan ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat. Namun, lanjutnya, hal itu baru bisa terjadi jika penegakan hukum dilakukan dengan profesional, bermoral, dan berintegritas.
“Pertanyaannya, apakah penegakan hukum kita sudah memenuhi syarat-syarat ideal tersebut? Apakah praktik mafia hukum, yang menjadikan hukum sebagai komoditas barang dagangan, di mana suap kepada oknum penegak hukum adalah praktik lazim, sudah dihilangkan? Apakah penegakan hukum kita sudah benar-benar bebas dari intervensi kekuatan kekuasaan, selain godaan sogokan uang?” tanyanya.
“Maaf saya jawab dengan bahasa terang: sayangnya, penegakan hukum kita tidak jarang masih menjadi barang dagangan, jauh dari keadilan. Tanyakanlah kepada kami rakyat kecil, yang banyak menjadi korban mafia hukum, mafia tanah, mafia tambang, mafia narkoba, dan segala bentuk mafia lainnya,” lanjut Denny.
Denny menjelaskan pernyataannya terkait putusan MK saat itu dengan niat mengingatkan lembaga tersebut agar tidak memutus berlakunya sistem proporsional tertutup. Menurutnya, niatnya itu terkabul.
“Apakah saya menghadirkan keonaran? Apakah tidak dilihat sebaliknya, kita justru mencegah terjadinya potensi kekacauan. Kalau sistem tertutup yang diputuskan, bisa muncul potensi deadlock, bahkan penundaan pemilu, karena putusan MK ditentang oleh 8 partai di DPR. Sudah ada bahasa akan memboikot pemilu, yang muncul dari parlemen. Kita semua, bukan hanya saya tentunya, bersama-sama dengan media yang memberitakan luas (memviralkan) komentar saya di socmed, terbukti bisa menjadi kekuatan suara publik menyelamatkan suara dan mayoritas aspirasi masyarakat Indonesia,” beber dia.
Denny melanjutkan, jika advokasi publiknya untuk menegakkan sistem pemilu dikriminalkan, dia anggap sebagai bagian dari perjuangan. Dia mengaku mendapatkan banyak dukungan dari para pengacara, mantan komisioner KPK, hingga LBH Muhammadiyah. Dia pun meminta doa dari seluruh masyarakat.
“Jikalau pun advokasi publik untuk menegakkan sistem pemilu dikriminalkan, tentu saya harus memandangnya sebagai bagian dari risiko perjuangan. Dalam suatu sistem penegakan hukum yang sedang tidak baik-baik saja, perjuangan melawan kezaliman, menegakkan keadilan, tidak jarang justru membawa risiko yang tidak kecil, termasuk dikriminalkan. Untuk itu, saya meminta doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia yang bersama-sama merindukan hukum yang lebih adil, Indonesia yang lebih sejahtera. Saya menerima banyak pesan moral dan dukungan, termasuk ucapan terima kasih atas hasil akhir putusan MK. Kepada semua perhatian dan dukungan demikian, saya ucapkan banyak terima kasih,” papar Denny.
Ketum Projo Budi Arie Setiadi mengungkap pernah ada rencana Presiden Jokowi menggabungkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 tapi semakin sulit terwujud. Waketum Gerindra Habiburokhman membenarkan memang pernah ada wacana menduetkan Prabowo dan Ganjar.
“Kalau wacana Prabowo-Ganjar memang pernah ada. Wacana di media maksud saya,” ujar Habiburokhman saat dihubungi, Selasa (27/6/2023).
Habiburokhman mengatakan wacana itu memang pernah ada. Namun, Habiburokhman mengaku tak tahu persis apakah wacana itu muncul dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kendati demikian, Habiburokhman mengungkap kesulitan keduanya bergabung. Dia mengatakan partainya menghormati PDIP yang sudah punya calon presiden sendiri.
“Tapi posisi kami menghormati PDIP sebagai partai besar yang sudah punya calon sendiri,” kata dia.
Selain itu, anggota Komisi III DPR RI ini juga menyebut perbedaan hal yang lumrah terjadi dalam kontestasi pilpres. Selama, kata dia, perbedaan itu tidak berujung permusuhan.
“Perbedaan jangan membuat kita jadi permusuhan, kontestasi ini jangan membuat kita terpecah-pecah,” imbuhnya.
Budi Arie sebelumnya mengungkap rencana Jokowi ingin menyatukan Prabowo dengan Ganjar. Budi Arie menyebut rencana itu kini makin sulit.
“Pak Jokowi juga waktu terakhir bilang sama saya, waktu Musra bulan lalu masih ngomong, ‘Saya ini pasti ingin menggabungkan Pak Prabowo dengan Ganjar, Ganjar-Prabowo, Prabowo-Ganjar’,” kata Budi Arie di diskusi Adu Perspektif yang diadakan detikcom dan Total Politik, Senin (26/6).
“Terus saya tanya ‘Gimana Pak peluangnya?’, ‘Makin lama kok makin sulit’. Karena elektabilitasnya makin berubah, siapa yang mengalah?” ucap Budi Arie menirukan Jokowi.
Selanjutnya, Budi Arie menyebut PDIP dan Partai Gerindra juga menjadi faktor sulitnya menggabungkan Prabowo dan Ganjar. Yakni permasalahan siapa capresnya dan cawapresnya.
“Kalau mereka bergabung kan idelanya gini, pasti PDIP maunya Ganjar-Prabowo, sementara Gerindra Prabowo-Ganjar, begitu aja,” ujarnya.
Untuk ke sekian kalinya, Pakar Hukum Tata Negara Prof Denny Indrayana kembali melakukan serangan ke kubu pemerintah atau Presiden Joko Widodo dengan pernyataannya, di saat merayakan Lebaran Haji di Australia.
Kali ini, Denny Indrayana menyindir para pegiat media sosial pendukung pemerintah atau Presiden Jokowi atau buzzer Jokowi yang disebutnya BuzzerRp, saat ini sedang marah dibakar angkara murka.
Sebab kata Denny Indrayana, para buzzer Jokowi tersebut atau BuzzeRp itu, sampai kini belum juga menerima bayaran dari pemerintah atau dana yang dijanjikan kepada mereka belum juga turun sampai saat ini.
“Hari ini diundang open house lebaran di rumah Pak Ali, Deer Park, Melbourne. Bakar sate dan lambchop, maknyuss! Sebenarnya pengen bakar yang lain juga, tapi hati para BuzzerRp kelihatannya sudah hangus dibakar angkara, sedang dana belum turun juga. Buktinya? Lihat komentar di bawah. Hehehe,” ujar Denny di akun Twitternya @dennyindrayana, Rabu (28/6/2023).
Denny juga menyelipkan video dirinya sedang membakar sate.
“Sate apa ini Pak Ali? Kambing. Ini Lebaran Idul Adha, jadi kita harus bakar kambing,” ujar Denny di video sambi bercengkerama dengan beberapa orang.
“Selamat Hari Raya Idul Adha, sambil menikmati sate. Sambil bersilahturahim,” kata Denny.
Sontak cuitan Denny Indrayana yang menyindir para BuzzeRp di saat merayakan Lebaran Haji dikomentari beragam oleh netizen.
Sebagian ada yang mengecamnya, sebagian juga mendukungnya.
“makna hari raya Idul Adha itu ikhlas pak bukan kompor,” ujar @deckytrianto.
“PENEBAR FITNAH…mulai lagi bikin HOAKS …”SIAPA YG MENEBAR FITNAH..DIA SENDIRI YG MENJADI KAYU BAKARNYA” (Ali bin Abi Thalib Ra) profesor kok dungu…kemplu kok profesor,” tambah @nobsiabadi.
“Sudah gendut bulat kayak gentong , masih aja makan daging bakar”, entar juga mati kena serangan jantung…dasar PENGECUT…balik loe ke INDONESIA, JANGAN BERLINDUNG KE KETIAK ORANG BARAT,” tambah @gogo74070675957.
“Anda makin hari makin ngak mutu. Penyebar hoax. Semoga polisi cepat menangkap anda!!,” kecam @jfgltm.
“Biarkan mereka yang terbakar karan niat jahatnya sudah terbongkar… mending rapatkam shof untuk 2024,” kata @harisuwarso2.
Kalangan pengusaha dalam negeri sudah menyiapkan nama calon presiden (capres) yang mereka pilih. Salah satu syarat dari capres yang akan mereka pilih pada Pilpres 2024 adalah merupakan orang yang paham ekonomi.
Sebagai mitra pemerintah dalam membangun perekonomian nasional, paling tidak, ada 10 pekerjaan rumah besar yang perlu diselesaikan, khususnya bagi calon presiden pengganti Presiden Joko Widodo pada 2024, untuk mengejar apa yang disebut upaya keluar dari jebakan kelas negara menengah, seperti dialami negara-negara Amerika Latin. Indonesia, cuma punya modal 13 tahun lagi untuk keluar dari jebakan ini, dan nahkoda itu ada di tangan pemenang Pilpres, entah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.
Selengkapnya saksikan diskusi Maria Katharina bersama Sekjen Gapensi Andi Rukman, Head of CNBC Indonesia Research Muhammad Ma’ruf, Ekonom Indef Faisal Basri, Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association Carmelita Hartoto, Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia Bobby Gafur Umar di Program Your Money Your Vote CNBC Indonesia, Rabu (28/06/2023).
Kondisi rumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SU GBK) disebut rusak acak-acakan usai acara partai pada akhir pekan lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan belum bersuara hingga Rabu 28 Juni 2023 pagi.
Video viral menampakkan kondisi rumput di Stadion GBK rusak dan ramai diperbincangkan di media sosial Twitter hingga Instagram, Erick Thohir kecolongan lagi?
Ya, tampak dalam video viral tersebut kondisi lapangan rumput Stadion GBK rusak terinjak-injak tak karuan dan membuat geram warganet, belum ada klarifikasi dari Erick Thohir secara terbuka mengenai hal itu.
Selain kondisi rumput Stadion GBK yang terinjak-injak, nyatanya juga dipenuhi sampah plastik dan kertas bertebaran di area lapangan. Video ini salah satunya diunggah pada akun Instagram @stadionlovers Selasa 27 Juni 2023.
“Kondisi GBK pasca dipakai acara partai politik. Kondisi lapangan yang rusak juga menjadi alasan pembukaan Liga 1 dipindah ke Bali,” tulis akun tersebut.
Kondisi rumput Stadion GBK yang rusak ini bukan yang pertama kali di era kepemimpinan Ketua PSSI Erick Thohir di tengah prestasi mengejutkan yang dibuatnya. Ketua Umun PSSI Erick Thohir seperti tak bisa apa-apa, untuk menihilkan Stadion GBK dari acara non Sepak Bola yang berpotensi merusak Stadion.
PDI Perjuangan menyayangkan monolog seniman Butet Kartaredjasa yang menyinggung sejumlah hal di puncak perayaan Bulan Bung Karno di Stadion Utama GBK, Jakarta, Sabtu (24/6) lalu.
Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat menyebut sejak dulu Butet juga kerap membuat monolog. Namun untuk monolog di GBK akhir pekan lalu, dianggapnya kurang elok.
“(Menyayangkan) Kalau sudah seperti itu, ya sebetulnya disampaikan di acara partai kita itu seperti itu tidak bagus lah. Tidak bagus. Kurang elok lah, kurang elok,” ujar Djarot di Political Show, Senin (26/6).
Menurut Djarot, Butet sebagai seniman dan budayawan tentu memiliki dasar, sehingga dapat menyampaikan isi hati ketika memiliki unek-unek.
“Tapi kalau seumpama itu akan disampaikan pada panggung yang lain akan lebih bagus. Kenapa? Karena kita dalam peringatan puncak Bulan Bung Karno itu kan temanya kepalkan tangan persatuan. Jadi kita harus menyatukan berbagai macam komponen-komponen bangsa ini untuk bisa bersatu, untuk arahnya bagaimana mewujudkan tujuan bernegara kita,” jelas Djarot.
Monolog Butet pada puncak perayaan Bulan Bung Karno menyinggung sejumlah. Ia bicara banjir, sekaligus menyindir pihak yang menyebut banjir sebagai ‘air yang markir’. Butet lantas menyebut tokoh yang menyatakan demikian sebagai orang yang pandir.
Kemudian, Butet menyampaikan pantun dan menyinggung perihal sosok yang sedang dipantau oleh KPK, tapi mengaku tengah dijegal.
Selain itu, monolog Butet juga membahas calon presiden pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, capres pilihan Jokowi adalah sosok berambut putih dan pekerja keras.
Selanjutnya Butet berujar Indonesia akan bersedih jika presiden terpilih adalah tukang culik.
Walaupun Butet tidak spesifik menyampaikan identitas sosok yang disindir, monolog Butet turut mengundang respons dari sejumlah politisi, contohnya Gerindra dan NasDem.
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan siapapun yang menyindir Ketua Umumnya Prabowo Subianto akan dibalas dengan kebaikan.
Riza mengklaim, hal itu berlaku bagi seluruh kader dan simpatisan Gerindra. Mereka diminta untuk tak membalas sentilan baik dari Butet atau siapapun.
“Jadi, apapun yang mereka sampaikan menjelek-jelekkan, menghina ,menghujat, memfitnah dan lain-lain Pak Prabowo dan kami semua jajaran kader simpatisan relawan akan membalas itu semua dengan kebaikan,” kata Riza di Gelanggang Remaja Jakarta Utara, Minggu (25/6).
Di sisi lain, Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie alias Gus Choi menilai pernyataan Butet tak lebih dari seorang buzzer bayaran. Gus Choi menyampaikan demikian dalam merespons pernyataan Butet yang menyinggung ada orang yang tengah dipantau KPK, tapi mengaku tengah dijegal.
“Butet itu seniman enggak usah ditanggapi, mungkin juga buzzerRp, sehingga ucapannya bau alkohol politik,” kata Gus Choi ketika dikonfirmasi, Senin (26/6).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara perihal Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai mendengar keluhan warga saat blusukan di pasar di Jakarta Utara. Apa kata Jokowi?
“Tanya aja Pak Heru. Tanyakan ke Pak Heru,” kata Jokowi yang didampingi Heru Budi di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023).
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah yang juga bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo, menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Sekda DKI Jakarta Joko Agus usai mendengar keluhan warga. Aksi Ganjar itu dilakukannya usai blusukan di pasar di Jakarta Utara.
Pedagang di Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok, Jakut, awalnya mengeluhkan besarnya biaya retribusi bulanan saat bertemu Ganjar. Pedagang yang mendatangi Ganjar itu juga mengeluhkan pasar yang sepi karena kalah dengan penjualan online.
Ganjar tiba-tiba mengambil ponselnya dan mencoba menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Namun, Heru Budi tengah menghadiri acara pernikahan dan tak bisa berbincang lama.
Ganjar lalu menghubungi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus. Ganjar Pranowo lalu menyampaikan keluhan warga tersebut.
Ganjar pun mengaku heran soal banyaknya komentar negatif terhadap dirinya usai menelepon pejabat Pemprov DKI Jakarta. Telepon itu dilakukan karena Ganjar sebelumnya mendengar keluhan warga setelah blusukan di Jakarta Utara.
“Ini soal pelayanan publik biasa saja. Karena kemarin saya datang ke salah satu pasar saya telepon Pak Gubernur DKI, saya telepon Pak Sekda DKI yang kebetulan dua-duanya saya kenal, terus diupload, kok dibully ya?” kata Ganjar kepada wartawan di Jati Padang, Jakarta Selatan, Minggu (25/6/2023
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menanggapi terkait Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ‘cawe-cawe’ mengurus permasalahan DKI Jakarta. Menurutnya, hal tersebut tidak pantas karena jabatan Ganjar setara dengan Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
“Memang tidak pas, tidak cocok, tidak elok dalam konteks itu. Ada kesan perintah kepada Heru, padahal kan Ganjar juga Gubernur setara gitu,” kata Ujang saat dihubungi Republika.co.id pada Rabu (28/6/2023). Kemudian, ia mengaku heran karena Ganjar bukanlah presiden melainkan masih menjadi calon presiden (Capres). Tetapi sikapnya seperti sudah jadi Presiden.
Ia menyarankan boleh saja jika Ganjar ingin menyampaikan aspirasi dari masyarakat DKI Jakarta tetapi dengan cara berkirim surat bukan langsung menelepon. “Ketika menelepon Heru, menelepon Sekda DKI gitu. Seolah-olah, Heru dan Sekda itu bawahannya Ganjar, ini kan tidak bagus, tidak tepat cawe-cawe itu,” kata dia.
Ia menambahkan bagaimanapun Ganjar merupakan Gubernur Jawa Tengah. Seharusnya menyelesaikan masalah-masalah daerah Jawa Tengah (Jateng) saja.
“Jateng saat ini masih banyak persoalan seperti soal kemiskinan dan lain-lain. Itu juga kan harus diprioritaskan oleh Ganjar untuk bisa diselesaikan,” kata dia.
Menurutnya, Ganjar cawe-cawe masalah DKI Jakarta dan menelepon Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono itu seperti bagian daripada strategi untuk mendegradasi Anies dan untuk mendapatkan simpati dari warga Jakarta bahwa dia paling ingin memperjuangkan kepentingan warga Jakarta.
“Tapi saya melihatnya salah kaprah ya, blusukan boleh, sosialisasi boleh, kampanye silahkan di DKI Jakarta sebagai kandidat Capres, tapi ya menelepon Pj Gubernur lalu Sekda itu tidak pas karena Ganjar pun masih Capres dan Ganjar pun bukan pimpinan mereka,” kata dia.
Lebih baik Ganjar berprestasi di daerahnya sendiri dan punya kinerja bagus dibandingkan harus ke daerah orang lain yang justru kontraproduktif.
“Ya kalau berprestasi di daerahnya sendiri, baik di tingkat kemiskinan mengecil, banyak pembangunan di anggap sukses itu kan bagus untuk pencitraan ganjar. Kalau di daerah lain itu kesannya kan ingin mendegradasi pihak lain dan kesannya cawe-cawe. Sehingga menjadi kontraduktif paradoks sebagai Gubernur,” kata dia.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS M Taufik Zoelkifli mengaku tersinggung dengan langkah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang blusukan ke Jakarta Utara lalu menyampaikan keluhan warga ke PJ Gubernur DKI.
Taufik mengatakan yang punya wewenang untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap Pemprov DKI adalah DPRD. Ia menyebut Ganjar tidak punya wewenang untuk itu.
“Sebagai anggota legislatif saya sebenarnya tersinggung ya bahwa ada orang yang tidak punya kan, dia tidak punya tupoksi di sini, tidak punya wewenang untuk ngurus Jakarta,” kata Taufik saat dihubungi, Senin (26/6).
Ia pun mempertanyakan langkah Ganjar yang mengurus permasalahan Jakarta dan melaporkannya ke Pj Gubernur Heru Budi. Taufik menyatakan Ganjar hanya punya wewenang mengurus masalah di Jawa Tengah.
