Menggunakan sumber daya alam dan keuangan negara hanya untuk rakyat : Itu amanah konstitusi!

JI-Jakarta. KPK belum lama ini mendeteksi ekspor ilegal nikel ore alias bijih nikel 5 juta ton ke China. Merespons hal itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah sama sekali tak tahu-menahu soal ini.

“Pemerintah tidak tahu sama sekali. Kami sama sekali tidak tahu jujur,” kata Bahlil, saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Jumat (30/6/2023).

Menurut Bahlil pemerintah telah menerapkan kebijakan larangan ekspor nikel sejak Oktober 2019 silam dan resmi ditetapkannya pada Januari 2020. Atas hal ini, ia menekankan hal tersebut harus diproses secara hukum.

“Karena kami sepakat untuk melarang ekspor nikel sejak Desember, sebenarnya Oktober 2019. Kemudian legal formalnya itu dilakukan di Januari 2020. Kalau masih ada yang seperti itu, proses saja secara hukum,” katanya.

Kemudian saat ditanya lebih lanjut tentang apakah kejadian ini disebabkan oleh adanya kecolongan pengawasan, Bahlil tak dapat memastikannya. Namun ia menekankan kembali, hal ini jelas melanggar hukum.

Sebagai tambahan informasi, penemuan ekspor ilegal bijih nikel ini sebelumnya dilaporkan oleh Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria.

“(Dugaan ekspor ilegal ore nikel) dari Januari 2020 sampai Juni 2022. Sumber website Bea Cukai China,” kata Dian Patria Jumat (23/6/2023)

Merujuk dari data yang dikirimkan KPK, ada perbandingan dari selisih nilai ekspor yang dikeluarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan data Bea Cukai China. Selisih nilai ekspor itu mencapai Rp 14,5 triliun.

Masih dari data tersebut, China mengimpor biji nikel sebanyak 5,3 ton dari Indonesia sejak 2020 sampai Juni 2022. Pada 2020, China menerima impor ore nikel sebesar 3.393.251.356 kilogram.

Pada 2021, China kembali mengimpor 839.161.249 kilogram, dan 1.085.675.336 kilogram pada 2022. Jika dijumlah, total ekspor ilegal ore nikel dari Indonesia ke China mencapai 5.318.087.941 atau 5,3 ton. Dian mengatakan, hingga saat ini pihaknya pun masih terus dipelajari hal ini. Temuan ini pun belum masuk ke tahap penindakan dugaan korupsi.

“Nah, di web China tidak disebutkan. Mestinya berasal dari lumbung ore nikel Sulawesi dan Maluku Utara,” katanya.

Patung Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Sukarno akan segera dibangun di Kota Bandung, tepatnya di di GOR Taman Saparua, dan akan menjadi patung Bung Karno yang tertinggi di Indonesia.

“Insyaallah tahun ini Monumen Plaza Bung Karno di Bandung ini akan menjadi monumen tertinggi di Indonesia, mungkin tertinggi di dunia. Ini akan menjadi ikon baru di Jawa Barat,” kata Ketua Yayasan Putra Nasional Indonesia Pamriadi, dalam acara peletakan batu pertama pembangunan monumen, seperti dikutip dari Antara.

Pamriadi mengatakan pembangunan patung ini dilakukan secara gotong royong, tanpa menggunakan uang negara atau daerah.

“Patung Bung Karno setinggi 22,3 meter ini, Insyaallah tidak dibiayai APBN dan APBD, tetapi mendapatkan donatur-donatur yang sangat cinta Bung Karno, terhadap perjuangan Bung Karno,” kata Pamriadi.

Pamriadi menjelaskan pembangunan patung membutuhkan anggaran Rp14,5 miliar, dengan ide datang dari akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB). Pembangunan monumen ditargetkan rampung dalam 3-4 bulan ke depan. Berdasarkan keterangan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono, Yayasan Putra Nasional tak terkait legal dengan PDIP.

“Yayasan itu organisasi yang secara legal tidak ada kaitannya dengan PDI Perjuangan, walau pengurusnya ada yang terafiliasi dengan PDI Perjuangan,” kata Ono ketika dihubungi CNN Indonesia.

Hasto yang menjadi penasihat pembangunan Monumen Bung Karno, menilai Kota Bandung memiliki sejarah khusus tentang Bung Karno.

“Dari Bandung ini, pemikiran Bung Karno ini membentang, dari society view bergerak ke national view dan worldwide view. Inilah cara pandang yang harusnya diwujudkan oleh para pemuda-pemuda Indonesia, khususnya Bandung ini,” kata Hasto dalam sambutannya di acara tersebut, Rabu.

Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan monumen Bung Karno dibangun di Kota Bandung dengan didasarkan aspirasi dari masyarakat sehingga biaya pembangunannya pun berasal dari dana gotong royong masyarakat.

“Pembiayaannya pun datang dari masyarakat, total pembiayaannya Rp 15 miliar hasil gotong royong masyarakat dan pengusaha yang mencintai Bung Karno dan tentu kami fasilitasi,” kata Ridwan Kamil, seusai peletakan batu pertama.

Ia mengatakan alasan dipilihnya Taman Saparua sebagai lokasi pembangunan monumen karena letaknya yang dinilai strategis dan dikelilingi oleh sejumlah nama pulau di Indonesia yang dijadikan nama jalan seperti Jalan Jawa, Jalan Bali, Jalan Bali, hingga Jalan Kalimantan.

Dana Moneter Internasional (IMF) meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain.

Hal itu disampaikan IMF dalam Paparan yang diungkapkan di Article IV Consultation. IMF memberikan alasan, bahwa kebijakan hilirisasi perlu mempertimbangkan masalah analisa biaya dan manfaat. IMF mengingatkan agar kebijakan hilirisasi menimbulkan rambatan negatif bagi negara lain.

“Biaya fiskal dalam hal penerimaan (negara) tahunan yang hilang saat ini tampak kecil dan ini harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya-manfaat ini,” kata IMF dalam laporannya, dikutip Selasa (27/6/2023).

Oleh sebab itu, IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain.

Dengan demikian, IMF menilai otoritas harus mempertimbangkan kebijakan hilirisasi dalam negeri yang lebih tepat untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan nilai tambah produksi.

“Meningkatkan nilai tambah dalam produksi, dengan menghapus secara bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan untuk komoditas lain,” paparnya.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah secara tegas mengungkapkan akan menjadikan hilirisasi sebagai salah satu program unggulan dan prioritas demi meningkatkan nilai tambah komoditas yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Saat ini, Indonesia telah melakukan hilirisasi nikel yang dinilai berhasil memberikan nilai tambah signifikan. Keberhasilan tersebut memicu pemerintah untuk menggalakkan hilirisasi di sejumlah komoditas lain mulai dari bauksit hingga tembaga dan emas yang diharapkan akan segera diumumkan.

Menurut Joko Widodo atau Jokowi, sumber daya alam ini harus dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Kita ingin kekayaan alam negeri ini bermanfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Kita ingin rakyat di luar Jawa juga merasakan manfaat yang signifikan dari pembangunan yang ada,” kata Jokowi dalam pidato Hari Lahir Pancasila, dikutip Selasa (27/6/2023).

Indonesia telah menginisiasi hilirisasi nikel sejak 2020. Kebijakan ini diklaim memberikan nilai tambah dari hilirisasi nikel mencapai US$ 33 miliar atau setara dengan Rp 514,3 triliun pada 2022.