Stunting, bauksit, kondisi keuangan dan pemecahan masalah tenaga honorer : Memusingkan Pemerintah

JI-Jakarta. Presiden Joko Widodo menyoroti banyaknya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tak tepat guna. Salah satunya, terkait anggaran stunting. Jokowi mengungkap, ada daerah yang menganggarkan penanganan stunting senilai Rp 10 miliar. Namun, dari jumlah tersebut, mayoritas justru digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas.

“Contoh, ada anggaran stunting, 10 miliar, coba cek liat betul untuk apa 10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, susu, protein, sayuran,” kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, belum lama ini.

“Baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Mendagri (Menteri Dalam Negeri), coba saya mau lihat 10 miliar untuk stunting. Perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa bla bla bla Rp 2 miliar,” tuturnya.

Jokowi mengatakan, anggaran penanganan stunting seharusnya lebih banyak dialokasikan untuk pembelian telur, susu, ikan, daging, sayuran, dan lainnya. Sebab, bahan-bahan tersebut langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukannya rapat atau perjalanan dinas.

Contoh lainnya, kata Jokowi, ada wilayah yang menganggarkan Rp 2,5 miliar untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, dari jumlah itu, sebanyak Rp 1,9 miliar dipakai untuk honor pegawai dan perjalanan dinas. Hanya sekitar Rp 600 juta yang digunakan untuk pengembangan UMKM secara konkret.

Selain itu, Jokowi mengungkap, ada pula suatu daerah yang mengalokasikan Rp 1 miliar untuk membangun dan merehabilitasi balai. Mestinya, kata dia, sebagian besar dana tersebut digunakan untuk rehabilitasi. Namun, faktanya, sebanyak Rp 734 juta atau 80 persen justru dipakai untuk honor pegawai, rapat, dan perjalanan dinas.

Untuk mengatasi persoalan ini, Jokowi menyebut, dibutuhkan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP diminta serius mengawasi penganggaran dan penggunaan APBN serta APBD di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah.

Presiden berpesan agar pengawasan difokuskan pada orientasi hasil. Dia ingin, alokasi APBN dan APBD lebih tepat guna ke masyarakat, bukan malah fokus ke rapat atau perjalanan dinas.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan bahwa pemerintah sangat sulit untuk mencari uang dalam kondisi saat ini. Di tengah tantangan ini, dia berharap semua pihak memanfaatkan setiap rupiah yang didapatkan, baik APBN dan APBD, untuk kegiatan dan program yang berdampak positif.

Menurut Jokowi, mengenjot penerimaan baik PNBP hingga dividen penuh tantangan berat. Padahal, Indonesia membutuhkan dana untuk pembangunan menuju negara maju.

“Setiap Rupiah yang kita belanjakan dari APBN dan APBD harus produktif. Karena memang cari uang sulit,” tegas Jokowi saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Wasin) Pemerintah 2023.

Cita-cita Indonesia Emas 2045 memerlukan modal besar. Jokowi membenarkan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah peningkatan produktivitas utamanya menuju ke Indonesia Emas 2045. Kondisi global yang diwarnai perang dan perlambatan ekonomi di negara maju dipastikan turut memengaruhi pendapatan negara.

Adapun, jika dikaji lebih lanjut, pendapatan negara pada 2022 mencapai Rp 2.626,4 triliun atau tumbuh 115,9% dari target Perpres No.98/2022. Hal ini ditopang oleh dorongan harga komoditas yang relatif masih tinggi pada tahun lalu.

Namun pada tahun ini, ‘durian runtuh’ dari harga komoditas unggulan Indonesia akan berkurang signifikan.

Pada 2023, target pendapatan negara dipatok sebesar Rp 2.463,0 triliun. Target ini memang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Namun, lebih rendah dari pencapaian 2022 yang disampaikan sebelumnya.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, target ini akan dicapai melalui berbagai reformasi perpajakan dan pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) untuk memperkuat fondasi perpajakan yang lebih adil dan efektif.

Pada akhir kuartal I/2023, pendapatan negara masih melanjutkan kinerja baik, yaitu tumbuh 29,0% (yoy). Hingga akhir Maret 2023, pendapatan negara mencapai Rp647,2 T atau 26,3% dari target APBN 2023.

Menurut Sri Mulyani, kinerja PNBP hingga akhir Maret 2023 terus mengalami pertumbuhan, mencapai Rp142,7 T (32,3% dari Target) atau tumbuh 43,7% (yoy). Capaian positif ini terutama didorong oleh realisasi SDA non-Migas (68,3% dari Target) berkat tingginya HBA dan berlakunya PP 26/2022, serta PNBP Lainnya (39,1% dari Target) yang disumbang oleh peningkatan pendapatan atas layanan K/L dan PHT.

Sementara itu, penerimaan pajak masih kuat, yaitu mencapai Rp432,25 T atau 25,2% dari target, tumbuh 33,8% (yoy), didukung dampak implementasi UU HPP. Berdasarkan jenisnya, seluruh jenis pajak tumbuh positif secara agregat, meskipun pada bulan Maret beberapa jenis pajak mengalami kontraksi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memproyeksikan Indonesia berpotensi digugat oleh China di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Hal tersebut menyusul kebijakan larangan ekspor bijih bauksit yang dilakukan RI mulai 11 Juni 2023 lalu.

Alasannya kenapa? China selama ini merupakan negara tujuan ekspor bijih bauksit terbesar. Oleh sebab itu, pasokan bahan baku negeri panda akan terganggu apabila keran ekspor bijih bauksit dari RI ditutup.

“Ini bauksit nanti digugat lagi, bauksit stop, gugat lagi. Saya nggak tahu yang gugat dari Tiongkok mungkin, karena memang ekspor kita memang banyak ke sana,” ujar Jokowi Dalam acara yang digelar relawan Bara JP di Hotel Salak, Kota Bogor, dikutip Selasa (20/6/2023).

Meski nantinya bakal digugat oleh China, namun Jokowi tak akan tinggal diam. Mantan Wali Kota Solo ini siap menghadapi gugatan dari negeri tirai bambu. “Digugat ya kita hadapi. Kita ini jangan kayak negara kecil gitu loh. Indonesia negara gede. Negara besar. Negara besar jangan digugat nyalinya langsung ciut, ngelindur. Nggak!,” kata dia.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan sebelumnya mengatakan hingga saat ini belum ada indikasi pihak China akan menggugat Indonesia di WTO menyusul rencana pemerintah yang akan menyetop ekspor bijih bauksit dalam waktu dekat ini.

Namun yang pasti, pihaknya siap menerima konsekuensi yang akan dihadapi atas kebijakan larangan ekspor bijih bauksit tersebut. Apalagi, kebijakan ini dilakukan untuk mendorong hilirisasi di dalam negeri.

Menurut Bara pada prinsipnya kebijakan larangan ekspor bijih bauksit ini diharapkan tidak mengganggu hubungan ekonomi secara keseluruhan yang lebih luas. Terutama dengan negara yang selama ini bergantung pada produk mineral mentah RI.

Sementara, masalah lainnya adalah pengangkatan aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN PPPK memberi peluang bagi tenaga honorer di berbagai lembaga pemerintah untuk memiliki status kepegawaian yang jelas. Namun, masih banyak tenaga honorer, baik fungsional maupun teknis, yang masih berjuang untuk menjadi ASN PPPK karena tidak lulus nilai ambang batas saat mengikuti seleksi.

Persatuan Tenaga Teknis Indonesia (PTTI) berkomitmen terus mengawal dan mendukung langkah yang akan dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait fenomena gugur massal pada seleksi PPPK teknis tahun 2022. Hal ini disampaikan Ketua PTTI Mochamad Ginanjar Riana, belum lama ini.

PTTI saat ini beranggotakan lebih dari 5.000 tenaga teknis honorer dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang pernah ikut seleksi tenaga teknis PPPK tahun 2022. Namun, mereka tidak lulus nilai ambang batas atau passing grade (PG).

Ginanjar mengatakan, PTTI terus melakukan kajian terkait langkah konkret dalam mengawal rencana reformulasi yang disiapkan pemerintah. Pekan lalu, perwakilan PTTI bertemu langsung dengan Menpan dan RB Abdullah Azwar Anas dan Pelaksana Tugas Kepala BKN dalam agenda rapat dengar pendapat Komisi II DPR.

Menurut Ginanjar, meskipun Menpan dan RB mengeluarkan pernyataan bahwa nilai hasil seleksi ASN PPPK teknis 2022 sedang dikaji dan akan dikeluarkan kebijakannya, PTTI akan terus mengawal rencana kebijakan itu di segala lini sehingga kebijakan reformulasi bisa segera dikeluarkan dan berkeadilan untuk semua.

”Hasil pertemuan dan pernyataan dari Menpan dan RB menjadi bahan kami untuk terus mengawal rencana kebijakan ini, baik ke legislatif maupun instansi pembina, agar terbuka oleh publik,” kata Ginanjar.

PTTI berharap pemerintah tetap berkomitmen menyelesaikan reformulasi dan mengeluarkan kebijakan reformulasi rekrutmen ASN PPPK teknis 2022 yang kemudian dilanjutkan dengan penyempurnaan penyelesaian permasalahan tenaga honorer di Indonesia.

PTTI berharap adanya kebijakan sistem perankingan dan penurunan PG di kisaran 15-20 persen. ”Kami meminta agar reformulasi yang dikeluarkan pemerintah dapat merangkul semua pihak sehingga tidak ada formasi kosong yang dapat mengganggu aktivitas layanan pemerintah di setiap daerah,” kata Wakil Koordinator PTTI Muhammad Lutfi.

Dari data terbaru yang dihimpun PTTI, untuk kementerian dan lembaga hanya 31,76 persen dari formasi yang dinyatakan lulus. Adapun di tingkat provinsi mencapai 39,45 persen.

”Banyak formasi yang kosong, baik yang dari swasta maupun pemerintah, padahal sudah berpengalaman. Pemerintah sudah membuka formasi, masak tiap tahun tidak bisa terpenuhi karena cara seleksi yang tidak adil bagi peserta,” kata Sekretaris Jenderal PTTI Fikri Ardiyansyah.

Menpan dan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah tengah mempersiapkan rencana penerimaan lebih dari 1 juta calon ASN baru untuk tahun 2023. Sekitar 80 persen kuota akan dialokasikan untuk formasi PPPK, sedangkan untuk formasi pegawai negeri sipil hanya 20 persen. Kuota tersebut ditetapkan berdasarkan usulan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.