IKN akan dibuat semakin menarik, Jokowi bahkan ajak warga Singapura tinggal di IKN
JI-Samarinda. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, mengungkapkan progres pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN), Sepaku, Kalimantan Timur.
Dia mengatakan, saat ini Kementerian PUPR sedang membangun gedung Istana Presiden, Sekretariat Negara, Istana Wakil Presiden, empat gedung kementerian koordinator (Kemenko), dan rumah dinas para menteri. “Ini proyek yang besar-besarnya. Untuk Istana Presiden progresnya sekitar 26-28 persen,” ungkap Alimuddin saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/6/2023).
Selain itu, ada delapan lapangan untuk pusat latihan tim nasional (timnas) PSSI juga sedang dikerjakan. Arealnya lebih kurang 20-30 hektar. “Saya kurang tahu persis luas arealnya, tapi yang jelas itu sedang berproses dan dipercepat penyelesaiannya karena instruksi Bapak Presiden,” terang dia. Selanjutnya, beberapa proyek infrastruktur lainnya segera menyusul dibangun, yakni hunian para ASN termasuk TNI-Polri, sekolah dasar, dan rumah sakit.
Semua proyek dibangun dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN seluas 6.671,55 hektar. Berdasarkan pengamatan lapangan saat mengunjungi lokasi proyek IKN dua pekan lalu, Sekretaris Camat Sepaku Hendro Susilo mengatakan, bangunan yang paling menonjol dan tampak siap digunakan yakni tower hunian pekerja konstruksi (HPK). Tower HPK itu akan dihuni sekitar 15.000 pekerja yang didatangkan dalam waktu dekat untuk pekerjaan pembangunan proyek IKN.
Selain itu, kata dia, bangunan gedung istana presiden, wakil presiden, kantor kemenko, dan rumah menteri. Juga lapangan upacara bendera, yang rencananya dipakai untuk upacara peringatan perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara, Sepaku. “Kalau saya perhatikan proyek-proyek itu yang progres paling menonjol,” ungkap Hendro.
Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) mengklaim semakin banyak investor luar negeri yang berprogres untuk menanamkan modal di proyek IKN. Teranyar, ada dua investor Singapura yang menandatangani non disclosure agreement (NDA) atau perjanjian kerahasiaan rencana kerja sama pada Kamis, 8 Juni 2023.
“NDA ini menjadi tahapan penting karena untuk menyusun feasibility study (FS),” kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, kepada Tempo, Minggu, 11 Juni 2023.Untuk bisa memutuskan modal yang akan ditanamkan, kata Agung, investor membutuhkan proses feasibility study untuk memberikan besarnya return of investment (ROI) atau imbal hasil investasi. “Untuk proyek di IKN, tentu perlu feasibility study yang spesifik,” kata dia.
Adapun dua investor Singapura yang baru menandatangani NDA adalah State Power Investment Corporation (SPIC) dan JOE Green Pte Ltd.
SPIC dan JOE Green Pte Ltd. merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi baru terbarukan dan pengelolaan limbah. Kedua perusahaan Singapura tersebut termasuk yang sejak awal menunjukkan dukungan besar kepada Nusantara. Tak hanya memberikan Letter of Intent (LoI), mereka turut serta dalam ‘Singapore Business Mission to Nusantara’ yang diselenggarakan oleh KBRI pada 31 Mei 2023 untuk melihat langsung progres pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Dengan latar belakang bisnis tersebut, Agung sempat mengatakan kedua investor Singapura itu sejalan dengan sektor prioritas utama Otorita IKN. “Nusantara bertujuan membangun hingga 7,16 gigawatt dari pembangkit listrik dengan energi terbarukan untuk menampung 1,9 miliar penduduk di tahun 2045,” kata Agung.
Akhir Mei lalu, Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, sempat mengumumkan ada 220 letter of intent (LoI) atau komitmen awal untuk berbisnis, yang sudah diterima pemerintah Indonesia dari para calon investor.
“Kami dapat lebih dari 220. Tapi dari letter of intent yang kemudian akan digarap di lapangan butuh waktu,” kata Bambang dalam acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Mei 2023.
Hanya saja, dia belum mau menyebut berapa kisaran nilai dari LoI yang diterima itu. Dia hanya mengatakan hanya mengatakan 24 di antaranya berasal dari investor Jepang yang ditemui saat agenda KTT G7 di Hiroshima.
Meski mengklaim peminat investasi di IKN tinggi, Bambang menekankan realisasinya membutuhkan waktu. Sebab, investor yang ingin melakukan investasi ingin agar segalanya dikalkulasikan. Khususnya, tingkat profitabilitas, tingkat risiko, praktiknya, dan kapan harus memulai di lapangan.
Kendati demikian, ia menilai LoI yang diterima membuat pemerintah Indonesia dapat memetakan bidang yang diminati para investor. Misalnya, investasi energi, transportasi, pusat perbelanjaan atau mall, rumah sakit, hingga fasilitas pendidikan.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, tidak sepakat ihwal ajakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada warga Singapura untuk tinggal di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia menilai ajakan yang disampaikan Jokowi dalam acara Ecosperity Week 2023 di Singapura pada Rabu, 6 Juni 2023 tersebut tidak tepat.
Menurut Trubus, ada potensi konflik jika warga Singapura mengiyakan ajakan Jokowi untuk hijrah ke IKN. Sebab, kemungkinan mereka akan membuat klaster tersendiri.
“Saya khawatir masyarakat lokal yang tidak mampu dan selama ini seperti termarginalkan, melakukan perlawanan,” kata Trubus kepada Tempo. Bagi masyarakat lokal, tanah adalah milik mereka warisan dari leluhur. Potensi konflik akan muncul saat orang Singapura yang merupakan warga asing tiba-tiba berbondong-bondong datang dan menduduki wilayah tersebut. Belum lagi jika kelompok mereka membangun kawasan elit.
“Artinya, perbedaan dengan warga lokal bisa menjadi sangat mencolok,” ujar Trubus.
Toh, menurut Trubus, mengundang orang Singapura tinggal di IKN juga tidak menjamin masuknya modal yang ditanamkan untuk proyek tersebut. “Investor datang kan sangat bergantung pada banyak faktor. Salah satunya faktor sosial politik dan kepastian hukum,” ucap Trubus.
Kemudian yang terpenting, lanjut Trubus, investor menginginkan keuntungan dari modal yang mereka tanam. Sementara, jaminan ini yang masih abu-abu dari proyek IKN. “Kan nggak mungkin seperti membuang garam di laut,” ujar dia.
Sebelumnya, dalam ajakannya kepada warga Singapura saat itu, Jokowi sempat menyinggung harga rumah di Singapura yang terus meningkat. “Saya juga tahu harga rumah di sini telah naik sangat tinggi. Mungkin tinggal di Nusantara bisa jadi pilihan,” kata Presiden Jokowi seperti yang disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta.
Ajakan Jokowi mendapat dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menilai langkah Jokowi sebagai langkah bagus.
“Pak Jokowi kan seorang marketing yang hebat, sehingga beliau selalu (dalam) setiap kunjungan ke luar negeri itu menawarkan Indonesia,” kata Hasto pada Jumat, 9 Juni 2023, dikutip dari Antara.
Menurut Hasto, Jokowi membangun IKN atas dasar perubahan cara pandang untuk merespons perpolitikan dunia. Hal ini disebabkan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar. Karena itu, PDIP bakal mendukung Jokowi dalam merealisasikan pembangunan IKN.
“Kami mendukung sepenuhnya ajakan dari Pak Presiden Jokowi karena terbukti dari G20, keketuaan kita di ASEAN, itu dijalankan dengan sangat baik oleh beliau,” ujar Hasto.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku terpaksa harus menggunakan orang asing atau bule untuk mengawasi kualitas proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN). “Kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu, saya sudah lapor Pak Presiden, pengawas itu kita dengan terpaksa, dengan segala hormat, kita pakai bule-bule untuk menjaga kualitas. Supaya jangan nanti Istana Presiden itu jadi, tapi kualitasnya tidak bagus,” kata Luhut dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Jumat, sebagaimana dipantau daring di Jakarta, Jumat (9/6/2023).
Luhut yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi di IKN itu menjelaskan telah mengidentifikasi rencana pengembangan, skema insentif dan model bisnis, hingga status tanah di IKN untuk ditawarkan kepada para investor. Ia pun terus melakukan komunikasi dengan negara-negara yang telah menyampaikan minat untuk ikut membangun IKN seperti UEA, China hingga beberapa negara Timur Tengah.
Luhut juga mengaku telah dua kali mengunjungi IKN dan turut menawarkan proyek investasi di ibu kota baru kepada sejumlah investor, termasuk dari Singapura. “Saya sudah pergi ke sana dua kali, melihat ini (IKN) dan kemarin di Singapura kita juga jualan mengenai ini dan mereka sangat antusias mau masuk. Kita berharap, bukan berharap, harus, 17 Agustus tahun depan kita bisa acara di sana,” imbuh dia.
Luhut menambahkan, faktor lahan dan harganya memiliki peran krusial dalam pengembangan IKN. Oleh karena itu, ia ingin segera ada appraisal (taksiran harga) untuk menghitung harga lahan di IKN.
“Setiap enam bulan harga tanah itu akan berubah karena infrastruktur yang dibangun makin berkembang sehingga mereka harus menyesuaikan dengan itu,” kata Luhut.
Luhut juga memastikan minat investor untuk pembangunan IKN begitu besar. Bahkan, salah satu pakar pengembang kota asal Shenzen, China, sudah meminta untuk bisa segera masuk. Antusiasme yang tinggi juga ditunjukkan investor Singapura yang ditemui Luhut dalam acara Temasek Ecosperity.
“Kemarin di Singapura, itu mereka apresiasi terhadap ini karena ini adalah green city, green capital pertama di dunia,” kata Luhut.
Otorita Ibu Kota Nusantara Otorita IKN melakukan seleksi terbuka untuk mengisi jabatan sebagai Kepala Biro dan Direktur di lingkungan Otorita IKN. Mengutip laman resmi karier IKN, jabatan Kepala Biro/Direktur yang dibuka yakni Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat dan Direktur Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. Direktur Pengembangan Ekosistem Digital, Direktur Data dan Kecerdasan Buatan, serta Direktur Sarana dan Prasarana Sosial. Pendaftaran sudah dibuka pada Senin, 5 Juni 2023 dan akan ditutup pada 23 Juni 2023 pukul 23.59 WIB.
Persyaratan untuk lowongan kerja IKN ini tertuang dalam Pengumuman Nomor P.015/Otorita IKN/VI/2023 tentang Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Kepala Biro/Direktur di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara.
Dikutip dari pengumuman tersebut, berikut adalah persyaratan yang perlu dilengkapi calon pendaftar lowongan kerja IKN:
1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana (S1) atau diploma (IV) dan diutamakan pelamar dengan latar belakang pendidikan pascasarjana (S2).
3. Diutamakan bagi yang telah lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat II
4. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan. 5. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 5 tahun.
6. Pelamar adalah Pejabat yang sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau Jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 tahun atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
7. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik.
8. Usia paling tinggi 56 tahun pada saat pendaftaran.
9. Sehat jasmani dan rohani.
10. Mendapat persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang bertanggung jawab di bidang administrasi kepegawaian. 11. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Telah menyerahkan SPT tahunan dalam 2 tahun terakhir.
13. Penilaian Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. 14. Memiliki pangkat paling rendah Pembina Tingkat I (IV/b).
15. Pelamar Perempuan dianjurkan untuk mendaftar.
16. Pelamar hanya diperkenankan untuk melamar satu posisi jabatan. Masing-masing lamaran dikirimkan pada alamat email sesuai dengan jabatan yang dituju, sebagai berikut :
a. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat
Alamat email pendaftaran : [email protected]
b. Direktur Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif
Alamat email pendaftaran : [email protected]
c. Direktur Pengembangan Ekosistem Digital
Alamat email pendaftaran: [email protected]
d. Direktur Data dan Kecerdasan Buatan
Alamat email pendaftaran : [email protected] e. Direktur Sarana Prasarana Sosial
Alamat email pendaftaran : [email protected]
Untuk informasi lebih lengkap mengenai seleksi terbuka jabatan Kepala Biro dan Direktur di lingkungan IKN ini bisa dilihat di laman ikn.go.id.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia siang ini menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait pengajuan anggaran 2024.
Dalam kesempatan tersebut, DPR menanyakan soal proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Salah satunya dari Harris Turino, Fraksi PDI Perjuangan Bahlil menjawab bahwa kini baru ada 228 perusahaan dalam dan luar negeri yang sudah menandatangani letter of intent (LOI). Per tanggal 31 Mei 2023, sudah ada kunjungan dari 95 perusahaan.
Harris pun menagih berapa nilai investasi yang akan dikeluarkan.
“Kalau begitu karena kami punya komitmen jangan dulu diumumkan. Pada saat mereka masuk konstruksi baru kami umumkan,” jawab Bahlil.
“Kami Kementerian Investasi mengumumkan bukan nanti akan. Kami punya satu medotologi, teken running, baru kita umumkan. Kalau baru rencana tidak kami umumkan,” lanjutnya.
Bahlil juga menyampaikan, kini tengah dilakukan pembangunan infrastruktur dasar, melengkapi pelabuhan dan jalan yang sudah ada. Di samping itu dilakukan pembagian tanah untuk penyusunan paket investasi.
Hal ini membuat Harris. Pasalnya belum lama dirinya ke sana dan tidak melihat ada pembangunan kecuali tiang pada titik 0 Km.
“Bayangan kami ini kita punya mimpi, sampai ke sana kita melihat tiang-tiang panjang yang berdiri mesin-mesin yang lagi ngeborin, itu ternyata kita melihat monumen pendek setengah meter ini, dan dengan bangganya pak Demer menunjuk inilah titik nol KM IKN saat itu itu yang kami lihat,” kata Haris.
Pemerintah berencana membangun Bandara VVIP untuk mendukung Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara di Kalimantan Timur. Rencana pembangunan ini tertuang dalam Peraturan Presiden no 31 tahun 2023 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandara Udara Very Very Important Person untuk Mendukung Ibu Kota Baru.
Beleid itu diteken beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 6 Juni 2023.Dalam pasal 3 ayat 1 Perpres 31 2023, disebutkan secara rinci lokasi Bandara VVIP IKN.
“Pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berlokasi di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur,” bunyi pasal tersebut, dikutip Kamis (8/6/2023).
Sementara itu, untuk pendanaan untuk penugasan pembangunan dan pengoperasian Bandara VVIP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian, saat masa konstruksi nantinya pemilihan penyedia jasa konsultan perencana teknis dan atau perencana desain teknis dilakukan melalui penunjukan langsung dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jokowi ingin agar pembangunan Bandara VVIP ini pembangunannya dipercepat. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sampai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah mendapatkan tugas khusus untuk percepatan pembangunan Bandara VVIP IKN ini.
Untuk masa pembangunannya, Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan mendapatkan tugas paling utama.
“Presiden menugaskan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Perhubungan untuk membangun Bandar Udara VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,” tulis pasal 4 ayat 1, dikutip Kamis (8/6/2023).
Pelaksanaan penugasan pembangunan itu meliputi perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, hingga pendanaan. Yang akan dibangun adalah fasilitas keselamatan dan keamanan, fasilitas sisi udara yang meliputi landas pacu, runway strip, runway end safety area (RESA), stopway, clearway, landasan hubung atau taxiway, hingga landasan parkir atau apron.
Kemudian, pembangunan fasilitas sisi darat, termasuk jalan di dalam kawasan, serta jalan akses menuju Bandar Udara VVIP.
Menteri PUPR mendapatkan tugas untuk menyusun perencanaan desain teknis/rencana teknis rinci pembangunan fasilitas sisi udara dan jalan akses menuju Bandar Udara VVIP. Setelah itu, Kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono itu juga ditugaskan melakukan pembangunan dari desain yang sudah jadi.
Sementara itu, Menteri Perhubungan ditugaskan untuk menyusun perencanaan teknis berupa studi kelayakan dengan fokus kepada kelayakan teknis pembangunan kebandarudaraan dan kelayakan operasi penerbangan, masterplan, rencana teknis terinci, kajian kebutuhan fasilitas dan operasi bandar udara, dan studi lingkungan.
Kementerian perhubungan itu juga diminta menyusun rencana desain teknis/rencana teknis rinci pembangunan fasilitas keselamatan dan keamanan bandara serta fasilitas sisi darat, termasuk taman meteo. Setelah perencanaan teknis selesai dibentuk Kementerian Perhubungan juga harus melaksanakan pembangunannya. Kemudian ada juga tugas juga harus menetapkan rencana desain teknis/rencana teknis rinci fasilitas keselamatan dan keamanan fasilitas sisi udara dan fasilitas sisi darat.
Setelah itu, Kementerian Perhubungan juga ditugaskan melakukan verifikasi terhadap hasil pembangunan Bandar Udara VVIP. Selanjutnya, Kementerian Perhubungan juga ditugasi mengoperasikan dan memelihara Bandara VVIP.
Selain Basuki dan Budi Karya, menteri lain dalam kabinet juga dapat tugas khusus untuk mempercepat pembangunan Bandara VVIP IKN. Misalnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto ditugasi melakukan fasilitasi penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
Kementerian yang dipimpin Hadi juga ditugaskan untuk mendukung penyiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan dan pengoperasian Bandara VVIP termasuk jalan akses menuju Bandara VVIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah.
Urusan penyediaan tanah sendiri dalam beleid tersebut dijelaskan akan menggunakan tanah yang telah disediakan oleh Badan Bank Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar ditugaskan untuk memberikan perizinan lingkungan yang diperlukan dalam pembangunan dan pengoperasian Bandara VVIP.
Selanjutnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diminta untuk memberikan jalur penerbangan yang dibutuhkan bagi pelayanan penerbangan untuk kepentingan pengoperasian penerbangan VVIP.
Lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga ditugaskan memberikan dukungan dalam rangka penganggaran untuk program dan kegiatan pembangunan dan pengoperasian Bandara VVIP.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga diberi tugas untuk memberikan dukungan dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Bandara VVIP melalui perusahaan BUMN. Dalam beleid tersebut, Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNI/Airnav) ditugasi menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan Bandara VVIP.
Selanjutnya, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati ditugasi membangun dan menyediakan fasilitas dan peralatan taman meteo sesuai dengan rencana induk Bandara VVIP.
Terakhir Pemprov Kalimantan Timur dan Pemkab Penajam Paser Utara ditugaskan untuk melakukan penyesuaian rencana tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
Kemudian, memberikan kemudahan dan percepatan terhadap proses perizinan, penetapan lokasi, pengadaan tanah, dan dukungan lainnya yang diperlukan dalam pembangunan dan pengoperasian Bandara VVIP. Pemerintah Daerah juga ditugasi melakukan relokasi jalan kabupaten yang terdampak pembangunan Bandara VVIP.
Akademisi memberikan sejumlah pelajaran dari kegagalan pemindahan ibu kota negara di sejumlah negara seperti Malaysia dan Myanmar. IKN Nusantara diharapkan bisa belajar dari kedua negara tersebut. Dosen Dept. Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Erda Rindrasih menilai kegagalan tersebut salah satunya dipicu lokasi yang kurang strategis dan skema pemindahan yang tak efektif.
“Ternyata untuk Malaysia dan Myanmar ini kurang efektif ya, dari yang saya pelajari karena mungkin relatif dekat jaraknya sehingga banyak mereka yang seharusnya pindah itu tidak mau pindah,” kata Erda, Senin (5/6/2023). Rencana pemindahan ibu kota Myanmar dari Yangon ke Naypyidaw dinilai gagal karena tidak ada partisipasi publik ketika merancang, membentuk, dan memindahkan ibu kota.
Awalnya, proyek yang digarap pada 2001 itu berjalan lancar hingga rampung pada 2005. Namun, Ibu Kota Myanmar tersebut justru sepi, kendati infrastruktur telah didirikan. Sementara itu, Malaysia pun memiliki rencana pemindahan ibu kota pada tahun 1999 lalu ke Putrajaya. Pemindahan ibu kota tersebut gagal karena pegawai pemerintah yang menolak untuk pindah ke lokasi baru.
Padahal, jarak antar kota terbilang dekat. Sejumlah kantor pemerintahan pun telah dipindahkan ke Putrajaya meskipun pusat perekonomian dan Gedung Parlemen masih berlokasi di Kuala Lumpur. Melihat sejarah tersebut, Erda tak menampik potensi IKN Nusantara sebagai Ibu Kota Indonesia yang baru. Namun, dia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan populasi dan kebutuhan elemen di IKN itu sendiri.
“Saya yakin dalam waktu 2-3 tahun pertama ini tidak akan keseluruhan keluarga ASN pindah, pasti yang bersangkutan dulu yang pindah, ASN nya dulu yang pindah itu sekitar 170.000 orang,” ujarnya.
Pegawai negeri di Malaysia menolak pindah karena alasan tidak ingin meninggalkan keluarganya. Maka, dalam hal ini, pemerintah perlu memberikan siasat lain untuk mendorong minat ASN ke IKN. Alih-alih ASN, menurut Erda, ketika suatu penduduk bertransmigrasi maka diperlukan elemen-elemen penting di sektor pertanian untuk mengelola kebutuhan pangan, kesehatan, hingga industri kreatif untuk menopang ekosistem masyarakat. Dia pun mempertanyakan jika yang didatangkan ke IKN hanya sekelompok milenial dari instansi pusat tanpa ada penopang di sektor lain.
“Mereka yang memang punya keahlian tapi bukan keahlian ‘nyangkul’, bengkel, kesehatan, kreativitas, bisa gak? Nah ini belum bisa diperhatikan oleh pemerintah. Yang transmigrasi itu bukan mereka yang bisa produktif saja, tetapi juga yang aktif di sektor pendukung, perikanan, peternakan, dan lainnya,” tuturnya.
IKN Nusantara dapat dikatakan sebagai model perpindahan ibu kota negara yang sukses apabila transmigrasi penduduk dari berbagai segmen seimbang, termasuk sesuainya pembagian lahan permukiman, produktif, hingga lahan lindung.
