PROPAGANDA NEGATIF KELOMPOK ANTI PEMERINTAH

PROPAGANDA NEGATIF KELOMPOK ANTI PEMERINTAH

JI-Jakarta. Kelompok separatis TPNOPM-PB beserta underbownya tidak hanya melakukan perlawanan bersenjata, namun mereka terus militan melakukan perlawanan dengan menyebarkan narasi-narasi negatif atau anti NKRI di Papua melalui media sosial dan media massa. Selain mereka, kelompok anti pemerintah dan kelompok pro khilafah juga terus mendesiminasi atau menyebarkan propaganda negatifnya dengan tujuan untuk menjauhkan relasi, dukungan dan hubungan emosional antara pemerintah dengan masyarakatnya.

Adapun pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam kajian ini antara lain : pertama, baik kelompok anti pemerintah, kelompok separatis dan kelompok pro khilafah menyebarluaskan propaganda negatif anti pemerintah melalui jalur media sosial dan media-media internal yang dikelola mereka sendiri.

Kedua, media sosial tetap menjadi primadona penyebaran propaganda negatif anti pemerintah karena pengguna media sosial yang cukup banyak di Indonesia mencapai 210 juta orang dengan kelompok yang mengkritisi kebijakan pemerintah pada umumnya adalah netizen berusia 19 sampai 40 tahun.

Ketiga, kemampuan cipta opini dan mengonter propaganda negatif anti pemerintah di kalangan jajaran pemerintahan harus diakui masih menggunakan “old fashioned public communications” atau masih menggunakan analog public relations yang sudah tidak sesuai dengan kaidah komunikasi publik di era digital saat ini, sehingga fenomena kelemahan komunikasi publik jajaran pemerintahan ini sering disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.

Kesimpulannya yaitu eks-HTI atau kelompok pro khilafah mempertahankan eksistensinya dengan terus merekrut pendakwah baru untuk menyebarkan paham khilafah ke orang-orang terdekat maupun melalui media sosial, karena media sosial sangat luas dan mudah untuk dijangkau oleh masyarakat hingga ke tingkat individu, sehingga sangat mudah untuk menarik massa dan membentuk persepsi publik agar bersebrangan dengan Pancasila dan mendiskreditkan Pemerintah dan sistem politik yang telah berjalan saat ini dalam rangka melancarkan agenda “Syariat Islam” di Indonesia.

Sementara, penyebaran konten provokatif terkait penolakan DOB Papua, tuntutan referendum dan mendiskreditkan pemerintahan yang dilakukan oleh aktifis dan underbow TPNOPM-PB berpotensi memicu peningkatan penyebaran isu maupun dukungan masyarakat Papua terhadap Kemerdekaan Papua, sehingga perlu dilakukan upaya penengakkan hukum dengan dugaan tindak pidana UU ITE atas penyebaran konten provokatif dan hoax yang dilakukan aktifis dan underbow TPNOPM-PB melalui media massa dan media sosial.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

jurnalintelijen

Subscribe

verba volant scripta manent