MENYOAL PENGGANTIAN PANGLIMA TNI

MENYOAL PENGGANTIAN PANGLIMA TNI

JI-Jakarta. Menurut Lodewijk Freidrich Paulus yang juga Wakil Ketua DPR RI, Presiden Joko Widodo perlu untuk mengirim Surat Presiden (Surpres) terkait penunjukan Panglima TNI pengganti Jendral Andika Perkasa. Berdasarkan informasi yang diterima oleh DPR, Istana sendiri sudah memproses Surpres tersebut. “Kita menunggu nama-nama calon Panglim TNI yang akan diajukan oleh Presiden Joko Widodo,” ujar politikus Partai Golkar tersebut.
Sementara itu, Tubagus Hasanuddin menyatakan, proses pergantian Panglima TNI sudah memasuki waktu tenggat dan DPR RI akan memasuki masa reses pada tanggal 16 Desember 2022. Merujuk pada UU TNI, nama Panglima TNI baru hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR harus segera diserahkan ke Presiden 20 hari sebelum reses atau terakhir 24 November 2022, sehingga, saat ini persis tersisa waktu sembilan hari sebelum nama panglima TNI baru disetujui DPR.
“Terdapat tiga nama pengganti Panglima TNI, ketiganya berpotensi untuk lulus tes kelayakan di DPR, masing-masing adalah KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman, KSAL Laksamana TNI Yudo Margono, dan KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo. Namun, nama KSAL Yudo disebut menguat melihat tradisi giliran penunjukan Panglima dari ketiga matra tersebut,” ujar pensiunan jenderal bintang dua yang menjadi anggota Komisi I DPR RI dari PDIP ini.
Sedangkan, Khairul Fahmi menyatakan, pada penunjukan Jenderal Andika Perkasa terdahulu, Presiden Jokowi ternyata tidak meletakkan usia dan masa aktif sebagai pertimbangan utama. Artinya, pola tersebut masih mungkin diterapkan juga pada saat penggantian Jenderal Andika Perkasa. Memperhatikan hal tersebut, ujarnya sepanjang belum pensiun, peluang besar dan kuat untuk (KSAL) Laksamana Yudo Margono. Selama masa pemerintahan Jokowi, belum pernah ada Panglima TNI dari lingkungan TNI AL.
“Meski tidak ada ketentuan normatif yang mengharuskan pergiliran di antara ketiga matra secara berurutan, namun hal tersebut bukan berarti tidak penting untuk menjadi pertimbangan. Jangan sampai penunjukan tersebut menimbulkan konflik terpendam di bawah permukaan yang kemudian berpotensi menghadirkan kerawanan bagi soliditas TNI, terlebih stabilitas nasional. Presiden juga punya cita-cita membangun poros maritim dan jika mencermati dinamika lingkungan strategis, di masa depan kita jelas punya banyak menghadapi tantangan dan ancaman di perairan yang membutuhkan kesiapan,” ujar Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies ini.
Meskipun demikian, ujar Khairul Fahmi. penunjukan Panglima TNI merupakan hak preogatif Presiden dan ada banyak aspek dan kepentingan nasional yang akan menjadi pertimbangan Presiden.
“Siapapun yang dipandang paling layak, tentunya tidak ada alasan untuk tidak diusulkan. Hal tersebut sepenuhnya hak Presiden, dan tentunya Presiden juga bertanggung jawab penuh atas usulan tersebut,” tegasnya.
Redaksi menggarisbawahi Jenderal Andika Perkasa akan memasuki usia pensiun pada 21 Desember mendatang. Jika merujuk pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara serta tamtama. Pada 21 Desember 2022, Jenderal Andika Perkasa akan berusia 58 tahun. Jika dihitung per hari Senin 21 November 2022, berarti masa jabatan Jenderal Andika Perkasa tinggal sekitar sebulan lagi.
Tahun depan merupakan tahun politik, Presiden harus mempertimbangkan kesiapan TNI bersama dengan Polri untuk menjamin stabilitas nasional dan apabila ada pergantian mendadak mengenai Panglima TNI di saat tersebut, dikhawatirkan akan terjadi konflik internal di TNI dan ketidaksiapan TNI dalam menghadapi Pemilu 2024 serta dikhawatirkan penunjukan pada masa tersebut akan disusupi oleh kepetingan Politik.
Panglima TNI harus berfokus pada tugas dan fungsi TNI dari berbagai Matra dan mampu mengakomodir seluruh Matra TNI. Selain perihal tersebut, Presiden juga perlu menimbang dari aspek masa pengabdian, solidaritas TNI, dan juga keinginan Presiden untuk menguatkan poros maritim Indonesia.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

jurnalintelijen

Subscribe

verba volant scripta manent