Kasus Gagal Ginjal Akut dan Wibawa Pemerintah
JI-Jakarta. Kasus gagal ginjal akut yang terjadi memberikan persepsi buruk dari masyarakat kepada Pemerintah. Masyarakat menilai bahwa Pemerintah tidak belajar dari kasus Covid-19 dan terkesan selalu lamban dalam mengambil kebijakan strategis pada saat-saat kritis. Saat ini Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah, tengah disorot karena meloloskan obat-obatan dengan kandungan yang diduga menyebabkan penyakit gagal ginjal akut, namun BPOM menolak dipersalahkan atas semua tuduhan yang dilayangkan kepada lembaga tersebut.
Akibat dari meningkatnya kasus gagal ginjal akut, maka Kementerian Kesehatan bersama Lembaga yang dinaunginya dipersalahkan oleh masyarakat, juga termasuk Pemerintahan. Kasus gagal ginjal akut di Indonesia tertinggi melebihi Nigeria dan Gambia yang merupakan negara tertinggal. Hal tersebut menjadi preseden buruk bagi Pemerintah. Kementerian Kesehatan pun terkesan melempar tanggung jawab kepada lembaga-lembaga lain seharusnya, Kementerian Kesehatan sebagai manajemen dan tata kelola terhadap lembaga kesehatan yang spesifik, perumus kebijakan strategis dan Standard Operating Procedure mengkoordinir lembaga-lembaga spesifik dan bekerja sama dengan kementerian lain dalam hal-hal kesehatan agar masalah kesehatan yang terjadi dapat cepat diselesaikan
Pemerintah sudah semestinya segera memperbaiki tata kelola dan melakukan investigasi mendalam terhadap Kementerian Kesehatan serta lembaga yang dinaunginya. Karena kasus kesehatan yang terjadi hingga sekarang tidak jauh dari tanggung jawab Kementerian Kesehatan sebut saja, Covid-19, Cacar Monyet, dan saat ini Gagal Ginjal Akut. Jika terdapat pelanggaran hukum maka semstinya Pemerintah memberi tindakan tegas berupa sanksi kepada oknum. Apabila Kementerian Kesehatan dibiarkan seperti sekarang, dikhawatirkan Indonesia tidak siap menghadapi Pandemi lainnya yang akan terjadi.
