Stanislaus Riyanta : Collaborative Governance Cocok Untuk Penanganan Ancaman Teror

Stanislaus Riyanta : Collaborative Governance Cocok Untuk Penanganan Ancaman Teror

JI-Jakarta. Konsep Kirk Emmerson dapat melibatkan masyarakat. Penanganan terorisme memang oleh negara di beberapa negara. Di Indonesia, kelompok radikal hidup ditengah masyarakat dan masyarakat tidak peka dengan aksi teror. Dengan keterlibatan masyarakat, maka pencegahan akan diutamakan.

Kelompok teror melakukan cara-cara non kekerasan seperti Khilafatul Muslimin, disisi yang lain ada UU Ormas, namun kelompok teror tidak masuk Ormas, maka perlu ada UU Perlindungan Ideologi. Secara teknis ada Keppres. Perlu ada turunan praktis dari UU Anti Teroris dan UU Ormas. Kita mempunyai NU dan Muhammadiyah yang mau berjuang tanpa pamrih, tapi siapa penggeraknya di akar rumput yang belum diketahui. Masyarakat Indonesia dihadapkan dalam ancaman terorisme, maka mereka tidak hitung-hitungan, namun ada kelompok yang terpapar karena membela aksi teror dan mereka sebenarnya adalah korban bukan pelaku sehingga perlu direhabilitasi. Dari segi ilmu administrasi juga ada pendekatan yang cocok untuk penanganan terorisme yaitu collaborative governance. Teror adalah cara meraih tujuan, bukan tujuan. Apa faktor dan bagaimana model pencegahannya. Papua masih didebatkan teror atau bukan.

Berbagai keluhan maka ada pemahaman terorisme yang tidak bulat ditengah pemerintah, sehingga kita tidak kaget jika teror di Makassar ada yang berkomentar surat wasiat pelaku teror adalah Robin Hood. Harus ada gerakan nasional pemahaman dan aksi yang sama, karena perbedaan ini rawan dipolitisir oleh kelompok kepentingan tertentu.

Berbagai keluhan maka ada pemahaman terorisme yang tidak bulat ditengah pemerintah, sehingga kita tidak kaget jika teror di Makassar ada yang berkomentar surat wasiat pelaku teror adalah Robin Hood. Harus ada gerakan nasional pemahaman dan aksi yang sama, karena perbedaan ini rawan dipolitisir oleh kelompok kepentingan tertentu.

Pemetaan terkait faktor dominan apa yang terjadi dalam terorisme misalnya di lembaga pendidikan, Ormas termasuk pemetaan di tengah masyarakat. Perlu ada model-model tertentu dilakukan di daerah merah seperti Poso atau model seperti terorisme di Jateng. Tindakan tegas ini yang diperlukan. Landasan hukum tidak harus lewat Keppres, namun melalui Perda, sehingga ada gerakan nasional secara masif. Jika model tata kelola collaborative diikuti pemetaan dan pelibatan seluruh aktor, maka pencegahannya akan lebih baik.

Ketika seorang pejabat ada yang menyatakan terorisme adalah rekayasa intelijen, aksi teror di daerah ini sangat subur berbeda dengan daerah yang tegas terkait terorisme, maka radikalisme dapat ditekan. Penanganan terorisme harus dibuat peraturan bukan kebijakan pemimpin (Red).

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

jurnalintelijen

Subscribe

verba volant scripta manent