VERONICA KOMAN: SEJAK PELABELAN TERORIS, DI KABUPATEN PUNCAK SUDAH ADA 8000 LEBIH PENGUNGSI

VERONICA KOMAN: SEJAK PELABELAN TERORIS, DI KABUPATEN PUNCAK SUDAH ADA 8000 LEBIH PENGUNGSI

Foto: Tangkapan layar Youtube Dema KM Fisipol UGM

Pelabelan teroris ini makin mencerminkan pendekatan Jakarta ke Papua gak jelas. Jadi maunya perang gak mau damai, kesan yang disampaikan jadi seperti itu. Maunya damai atau tidak, kok malah eskalasi. Bersamaan dengan itu, eskalasi di Kabupaten Puncak terutama kontak bersenjata setelah pelabelan teroris itu memang meningkat tajam, dan jadi semacam deklarasi perang, soalnya teroris jadi harus dibasmi semua. Jadi sejak pelabelan teroris itu hanya di Kabupaten Puncak saja itu sudah ada pengungsi 8000 lebih, belum di Kabupaten-Kabupaten lain, kata pengacara HAM Veronika Koman dalam webinar tentang “Menyingkap Problematika Labelisasi Terorisme KKB di Papua”, Minggu (30/05).

Menurut Koman, dirinya sempat tweet, BIN ada bilang dalam analisa BIN, MRP itu dianggap sebagai pendukung separatis, jadi ngapain semua di DPR, MRP itu produk otsus. Kalau memang misalnya MRP sudah dianggap sebagai pendukung separatis berarti gagal, ya sudah berarti otsus kenapa dilanjutkan.

Benar kan kata orang Papua kalau otsus itu gagal, jadi ngapain lagi pansus yang ada di DPR itu, pertama sudah tidak lagi melibatkan MRP, padahal UU Otsus itu mengamanatkan yang berwenang mengevaluasi otsus itu adalah MRP, tapi mereka tidak ada di DPR situ. Jadi siapa itu yang katanya wakil dari Papua yang ada di DPD, Jakarta lagi, jadi dimana suara asli rakyat Papua, ungkap pengacara HAM ini

Dampak teroris yang dikatakan oleh Menko Polhukam dan elit-elit Jakarta terkait dengan iu, sebelum pelabelan teroris terhadap KKB, sekarang pelabelan teroris ini membuat satu kemarahan besar. Artinya kemarahan besar ini dampaknya dapat dilihat langsung dari rakyat yang di Papua maupun yang diluar Papua, kata aktivis Aliansi Mahasiswa Papua Yance Yobee.

Dampak ini tidak terlepas dari pelabelan terorisme KKB dan sebagainya, tidak terlepas dari sejarah panjang perjalanan perjuangan rakyat Papua itu sendiri. Kita lihat mulai dari 1 Desember 1961, rakyat Papua menyatakan sikap untuk berdiri diatas tanahnya sendiri, dengan menyatakan sikap, menentukan lambing negara., lagu kebangsaan dan sebagainya. Itu sudah terlihat bahwa rakyat Papua siap, artinya dari 15 partai lokal yang disitu menyatakan sikap yang tergabung dalam ‘‘Dewan New Guinea” . Dari ‘‘Dewan New Guinea” ini kita sudah lihat bahwa pelabelan itu terjadinya bukan sejak hari ini, tetapi jauh sebelum itu sudah terjadi. Kita bisa lihat menjelang Trikora itu sendiri, saat Soekarno mengatakan bubarkan negara boneka buatan Belanda, artinya bahwa rakyat Papua itu adalah boneka, dan itu membuktikan kemarahan rakyat Papua dengan melakukan aksi-aksi diberbagai tempat, melakukan perlawanan, hingga sampai dibentuknya satu alat perjuangan yaitu OPM, terang Yance.

Bagaimana melihat tuduhan terorisme terhadap orang-orang Papua, dari segi hukum internasional Papua itu sah milik negara Indonesia. Dalam voting tahun 1969 hasil penentuan pendapat rakyat (Pepera) itu disetujui oleh sidang umum PBB, 82 negara setuju dan 30 negara abstain, tidak ada satu pun yang tidak setuju walaupun ada tuduhan bahwa Pepera itu dilakukan dengan manipulasi, seharusnyan one man-one vote, tetapi hanya 1.026 orang saja yang diperbolehkan untuk memilih. Dan tentu ada kekerasan terhadap orang-orang Papua yang kritis pada waktu itu, jelas Aktivis Human Rights Watch Andreas harsono.

Menurut Andreas, bagaimana dengan tuduhan teroris terhadap 5 kelompok ini, 5 kelompok dari Tekagak Telengen, Murib di Tingginambut, Egianus Kogoya, Goliath Tabuni, maupun Sabinus Waker, mereka yang menurut BNPT yang dikategorikan sebagai teroris. Secara legal, secara internasional belum ada kesepakatan tentang definisi terorisme. Namun setiap negara tentu berhak membikin definisi sendiri termasuk Indonesia. Ditempat saya (Human Right Watch) belum punya tentang posisi beberapa kelompok di papua yang dituduh sebagai teroris. Namun kami punya posisi terhadap undang-undang terorisme 2018, undang-undang ini menurut kami terlalu lebar definisinya, masa penahanannya lebih panjang dari kasus kriminal biasa.

Kalau makin lama orang ditahan, itu makin besar mengalami penyiksaan, bisa ditahanan baik Polisi maupun Kejaksaan. Jadi siapa pun yang jadi sasaran undang-undang terorisme, baik itu orang Papua atau orang non Papua, menurut kami konsekuensi untuk resiko mengalami penyiksaan itu membesar, tandas Aktivis Human Rights Watch ini.(Red)

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

jurnalintelijen

Subscribe

verba volant scripta manent