PELABELAN TERORIS HANYA UNTUK KKB BUKAN UNTUK MASYARAKAT PAPUA

PELABELAN TERORIS HANYA UNTUK KKB BUKAN UNTUK MASYARAKAT PAPUA

Foto: Kelompok Separatis Teroris Papua, sumber foto: MetroMeraukecom

Pro dan kontra merupakan hal yang biasa pada negara demokrasi, namun pada kasus ini, pemerintah melakukan upaya terbaik dalam menyelesaikan masalah dengan kelompok yang mengancam keamanan masyarakat. Kejahatan pemerkosaan, pembakaran sekolah, mengancam keamanan masyaakat setempat, yang perlu ditindak secara tegas, walaupun akan menimbulkan selisih pendapat. Sejalan dengan pemberatasan kelompok yang mengancam keamanan negara, PON tetap berlangsung, kehidupan ekonomi di Papua tetap berjalan. Selain itu, Pemerintah memberikan dana akselerasi pembangunan papua 17 kali lebih banyak dibandingkan daerah lain untuk menyeimbangkan komponen pembangunan ekonomi dan keamanan, demikian dikatakan oleh jubir BIN Wawan H. Purwanto dalam webinar terkait polemik pelabelan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai Kelompok Separatis dan Teroris (KST) melalui diskusi yang diselenggarakan oleh Pojok Perkumpulan Literasi dan Diskusi (POPULIS) Indonesia, Jum’at (28/05).

Dalam hal pelabelan, gerakan yang dilakukan kelompok KKB telah ditelaah untuk membedakan mana gerakan yang dianggap teror dan tidak. Sehingga pemerintah dapat menetapkan langkah tepat dalam perlindungan bahkan evakuasi masyarakat sipil yang menjadi korban dari waktu ke waktu. Pemerintah tidak memberikan label pada suku atau ras tertentu, dalam hal ini Papua, bahkan pemerintah memberikan dukungan lebih pada masyarakat asli Papua untuk bergabung sebagai bagian dari aparatur pemerintah dan membangun Indonesia. Namun, pemerintah tetap harus melakukan tindakan hukum, berbeda dengan GAM, bisa dilakukan rundingan dengan satu pimpinan tertinggi. Sedangkan papua memiliki banyak faksi, sehingga sulit dilakukan rundingan dalam mencapai kesepakatan damai.  Keinginan Masyarakat papua tetap ingin berada dalam NKRI juga terlihat dari 95% partisipasi aktif masyarakat Papua dalam pemilu, masyarakat Papua juga memiliki kesempatan yang sama dalam kegiatan politik di Indonesia. Labeling teroris ini bukan untuk masyarakat papua, namun khusus pada kelompok KKB. Sehingga keputusan ini untuk menjadi titik balik menuju stabilitas nasional yang aman, terang Wawan H. Purwanto.

Peneliti Senior LIPI, R. Siti Zuhro, menyampaikan bahwa kita tidak fokus hanya kepada KKB sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata, LIPI memiliki tim otonomi daerah yang melakukan penelitian terkait dana otsus dengan perspektif kesejahteraan masyarakat. Menurutnya dinamika politik sejak orde baru lebih kompleks. Kurangnya jumlah tokoh dan kelompok elit yang bisa menjadi panutan masyarakat sehingga terjadi kebingungan yang mengarah pada keinginan untuk berpisah. Dari hal tersebut kemudian mempertanyakan mengapa papua masih bergejolak meskipun bantuan dana otsus sudah diberikan sejak 2001, padahal alasan pemberian dana otsus tersebut dengan pertimbangan sejarah konflik separatisme. Sejauh ini, menurut tim nya yang turun ke papua, otsus ini belum maksimal dan belum berkontribusi aktif pada kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan dana otsus jika dilihat dari pandangan pemerintah pusat, dikarenakan belum ada sinergi BPK, BPKP dan Inspektorat, belum ada kejelasan kewenangan antar lembaga pengawas dan pemeriksa. Jika dari padangan masyarakat, kurangnya akses informasi, kooperasi LSM dan akademisi. Kemudian DPRD/DPRP yang memiliki kepentingan politik. Sedangkan optimalisasi anggaran otsus memiliki tujuan untuk membangun pelayanan publik, mengurangi ketimpangan pusat-daerah. Menghindari potensi gejolak politik lokal, dan mengurangi tendensi separatisme. Dalam prosesnya seharusnya ada partisipasi masyarakat untuk menentukan dana tersebut dianggarkan pada program yang efektif, dan diperlukan relasi yang baik dengan pemerintah lokal-daerah, sehingga tercipta good governance, ukar peneliti senior LIPI ini.

Untuk mencegah permasalahan berulang, diperlukan komunikasi yang sinergi antara pusat dan daerah, diperlukan Kemendagri untuk merawat relasi yang harmonis antara pusat-daerah, dan menekankan bahwa dana otsus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat asli papua, sehingga perlu dilakukan penyiapan dan penguatan SDM, perlu pendampingan pada tingkat desa, revitalsasi lembaga pengawas di pusat-daerah. Dan sebagai evaluasi, pemberian dana otsus dilakukan secara bertahap dan dilakukan evaluasi bertahap untuk meningkatkan nominalnya. Dengan hal ini perlu dipahami lagi, apakah dengan melakukan pendekatan ekonomi atau pendekatan politik di Papua memiliki korelasi signifikan dengan menyelesaikan isu KKB di Papua, jelas Siti Zuhro.

Dengan melabeli KKB sebagai kelompok teror, tidak menyamakan dengan melabeli seluruh masyarakat Papua sebagai kelompok teror. KKB melakukan pengerusakan fasilitas masyarakat dan menyebabkan rasa takut. Bersepakat dengan pernyataan bahwa semua masyarakat papua merupakan bagian dari NKRI. Sejak orde baru, pembangunan ekonomi memang jawasentris, namun pada pemerintahan saat ini, pemerintah berupaya untuk membangun wilayah-wilayah diluar Jawa dengan mengurangi ketimpangan dari segi ekonomi. Pada hal ini, dengan pemberian dana otsus papua, yang dalam pelaksanaannya diperlukan audit yang jelas, sehingga oknum-oknum bersalah dapat ditindak, karena dana otsus ini juga sarat dengan kepentingan-kepentingan kelompok luar, terang pengamat intelijen Ngasiman Djoyonegoro.

Menurut Ngasiman diperlukan pendekatan sosial dengan pendampingan masyarakat pegunungan oleh TNI/Polri serta melakukan dialog dengan untuk mecapai titik temu dan juga membangun SDM papua, karena kekerasan jika dilawan dengan kekerasan tidak akan mencapai titik penyelesaian. Memasuki PON 2021, Papua memerlukan situasi yang aman dan nyaman sehingga acara internasional ini dapat terlaksana dengan lancar. Jika dilihat dari fungsi intelijen, diperlukan deteksi dini sehingga apa yang menjadi agenda nasional ini dapat tercapai dengan melakukan soft approach dan tercipta situasi yang aman.

Pelabelan KKB ini terkait dengan keamanan negara, jika tidak dilakukan tindakan tepat akan terjadi eskalasi masalah. Kemudian dijelaskan sejarah cikal bakal terbentuknya kelompok separatis papua, yang awalnya bermula dari terbentuknya FORERI (Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya) yang diketuai oleh Dr. Wily Mandoen dan membentuk tim 100 yang hadir di taman imbi untuk melakukan dialog dengan pemerintah dengan tujuan untuk memerdekakan Papua. Pergerakan separatisme aktif disuarakan di Papua yang mendapat respon pemerintah dengan soft dan hard approach dan dilakukan secara konsisten dengan militansi tinggi, jelas Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Paulus Waterpauw.

Pasca reformasi, kaum muda tidak lagi mendengar kelompok tua pejuang kemerdekaan. Kelompok muda ini mengajak mahasiswa papua untuk menentang Indonesia. Dengan keputusan pemerintah untuk melabeli KKB sebagai kelompok teroris, pemerintah dapat melindungi 4 wilayah rawan dari serangan KKB, yakni intan jaya, mimika, puncak, dan nduga. Kelompok KKB ini merupakan kelompok yang sadis dan brutal, sehingga dapat dikatakan sebagai kelompok teroris, seperti yang disebutkan dalan UU Terorisme No.5 Tahun 2018, atas dasar kelompok yang memberikan rasa teror dan takut secara meluas. Kelompok KKB ini melakukan pengepungan bandara, pembakaran pesawat, pengeruskaan sekolah, puskesmas, penembakan warga sipil, sehingga dapat dikatakan mencakup pengertian dalam UU Terorisme, terang Kabaintelkam Polri.

Dari keputusan ini tentu akan memunculkan pro dan kontra, kontra yang dikhawatirkan dari keputusan pelabelan terorisme pada KKB seperti halnya menguatnya sentimen negatif kepada pemerintah, stigma teroris dikhawatirkan akan menggiring propaganda internasional, dan upaya dialog pemerintah akan dianggap tidak pernah ada. Dari segi pro, memudahkan pemerintah untuk menangkap aktivis dan diaspora yang pro pada KKB, baik di dalam dan di luar negeri, kemudian dapat melibatkan BNPT, Densus 88, PPATK dalam penanganan KKB sehingga aparat menjadi lebih kuat dalam memberantas KKB. Komjen Pol. Paulus Waterpauw melihat media internasional seperti Reuters baru mengetahui bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan upaya soft approach karena yang terekspos kebanyakan adalah hard approach, dialog dengan aktor politik pro separatis juga telah dilakukan namun terhambat karena adanya faksi-faksi yang belum bersepakat dan memiliki Prinsip tersendiri. Pelabelan ini ditekankan hanya kepada kelompok yang telah melakukan kegiatan kekerasan dan brutal di Papua, sehingga tidak melabeli seluruh masyarakat Papua, ungkap Komjen Pol. Paulus Waterpauw.

Sedangkan menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid, politik pelabelan KKB, pemerintah sebaiknya mengubah haluan yang lebih menitikberatkan pada keamanan, lebih berbasis pada dimensi kemanusiaan. Dimesi ini yaitu human security untuk memberikan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Konflik ini lebih komplek dari pada permasalahan pusat dan Papua, yaitu akar permaslaahannya diskriminasi masyarakat papua, agenda pembangunan yang tidak optimal, status politik yang kaku karena berada pada kebuntuan politik. Usaha untuk mencairkan kebuntuan politik telah dilakukan dengan Habibie sebagai presiden, membuka diri dalam ruang dialog, sebagai sesama saudara pejuang kemerdekaan yang bersahabat dan persamaan derajat tanpa hard approach. Sama halnya dengan Presiden Habibi, Presiden Gus Dur juga melakukan pendekatan politik rekognisi dan menurunkan jumlah korban, serta menimbulkan kedekatan persaudaraan.

Melihat kembali agenda reformasi yang menekankan bahwa pendekatan Militer telah mengalami kegagalan dan melanggar hak-hak asasi manusia. Terbunuhnya pemimpin kelompok separatis Papua yang menggambarkan pendekatan pemerintah yang melanggar hak asasi manusia, karena pada dasarnya dapat dilakukan penangkapan dan diadili melalui pengadilan karena Indonesia merupakan negara Hukum. Persoalan yang terjadi dimasa lalu dipecahkan secara demokratis, hard approach bukanlah patriotisme yang ingin dibangun. Tindak pidana yang ditetapkan seharusnya memiliki dimensi kriminal, yang menjadi fokus tuntutan adalah tindakan yang dilakukan, bukan tujuan yang ingin dicapai. Jika dilabelkan sebagai separatis atau teroris, kelompok tersebut akan dipetakan sebagai kelompok tersebut saja, sehingga harus dipahami lebih dalam lagi apakah mereka teroris atau gerakan kebebasan bersenjata. Kelompok seperti ini tetap memiliki kebebasan berekspresi. Istilah KKB bahkan merupakan istilah yang kurang tepat, karena pada surat rahasia yang diberikan Kedubes Indonesia di Jerman, mereka masih menyebut KKB sebagai OPM, istilah yang diberikan berubah ubah inilah yang merupakan pelabelan yang kosong. Untuk mengidentifikasi mereka sebagai kriminal diperlukan individual labeling dengan runtutan tindakan kejahatan secara jelas dan terperinci, papar Usman Hamid.(Red)

Pro dan kontra merupakan hal yang biasa pada negara demokrasi, namun pada kasus ini, pemerintah melakukan upaya terbaik dalam menyelesaikan masalah dengan kelompok yang mengancam keamanan masyarakat. Kejahatan pemerkosaan, pembakaran sekolah, mengancam keamanan masyaakat setempat, yang perlu ditindak secara tegas, walaupun akan menimbulkan selisih pendapat. Sejalan dengan pemberatasan kelompok yang mengancam keamanan negara, PON tetap berlangsung, kehidupan ekonomi di Papua tetap berjalan. Selain itu, Pemerintah memberikan dana akselerasi pembangunan papua 17 kali lebih banyak dibandingkan daerah lain untuk menyeimbangkan komponen pembangunan ekonomi dan keamanan, demikian dikatakan oleh jubir BIN Wawan H. Purwanto dalam webinar terkait polemik pelabelan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai Kelompok Separatis dan Teroris (KST) melalui diskusi yang diselenggarakan oleh Pojok Perkumpulan Literasi dan Diskusi (POPULIS) Indonesia, Jum’at (28/05).

Dalam hal pelabelan, gerakan yang dilakukan kelompok KKB telah ditelaah untuk membedakan mana gerakan yang dianggap teror dan tidak. Sehingga pemerintah dapat menetapkan langkah tepat dalam perlindungan bahkan evakuasi masyarakat sipil yang menjadi korban dari waktu ke waktu. Pemerintah tidak memberikan label pada suku atau ras tertentu, dalam hal ini Papua, bahkan pemerintah memberikan dukungan lebih pada masyarakat asli Papua untuk bergabung sebagai bagian dari aparatur pemerintah dan membangun Indonesia. Namun, pemerintah tetap harus melakukan tindakan hukum, berbeda dengan GAM, bisa dilakukan rundingan dengan satu pimpinan tertinggi. Sedangkan papua memiliki banyak faksi, sehingga sulit dilakukan rundingan dalam mencapai kesepakatan damai.  Keinginan Masyarakat papua tetap ingin berada dalam NKRI juga terlihat dari 95% partisipasi aktif masyarakat Papua dalam pemilu, masyarakat Papua juga memiliki kesempatan yang sama dalam kegiatan politik di Indonesia. Labeling teroris ini bukan untuk masyarakat papua, namun khusus pada kelompok KKB. Sehingga keputusan ini untuk menjadi titik balik menuju stabilitas nasional yang aman, terang Wawan H. Purwanto.

Peneliti Senior LIPI, R. Siti Zuhro, menyampaikan bahwa kita tidak fokus hanya kepada KKB sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata, LIPI memiliki tim otonomi daerah yang melakukan penelitian terkait dana otsus dengan perspektif kesejahteraan masyarakat. Menurutnya dinamika politik sejak orde baru lebih kompleks. Kurangnya jumlah tokoh dan kelompok elit yang bisa menjadi panutan masyarakat sehingga terjadi kebingungan yang mengarah pada keinginan untuk berpisah. Dari hal tersebut kemudian mempertanyakan mengapa papua masih bergejolak meskipun bantuan dana otsus sudah diberikan sejak 2001, padahal alasan pemberian dana otsus tersebut dengan pertimbangan sejarah konflik separatisme. Sejauh ini, menurut tim nya yang turun ke papua, otsus ini belum maksimal dan belum berkontribusi aktif pada kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan dana otsus jika dilihat dari pandangan pemerintah pusat, dikarenakan belum ada sinergi BPK, BPKP dan Inspektorat, belum ada kejelasan kewenangan antar lembaga pengawas dan pemeriksa. Jika dari padangan masyarakat, kurangnya akses informasi, kooperasi LSM dan akademisi. Kemudian DPRD/DPRP yang memiliki kepentingan politik. Sedangkan optimalisasi anggaran otsus memiliki tujuan untuk membangun pelayanan publik, mengurangi ketimpangan pusat-daerah. Menghindari potensi gejolak politik lokal, dan mengurangi tendensi separatisme. Dalam prosesnya seharusnya ada partisipasi masyarakat untuk menentukan dana tersebut dianggarkan pada program yang efektif, dan diperlukan relasi yang baik dengan pemerintah lokal-daerah, sehingga tercipta good governance, ukar peneliti senior LIPI ini.

Untuk mencegah permasalahan berulang, diperlukan komunikasi yang sinergi antara pusat dan daerah, diperlukan Kemendagri untuk merawat relasi yang harmonis antara pusat-daerah, dan menekankan bahwa dana otsus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat asli papua, sehingga perlu dilakukan penyiapan dan penguatan SDM, perlu pendampingan pada tingkat desa, revitalsasi lembaga pengawas di pusat-daerah. Dan sebagai evaluasi, pemberian dana otsus dilakukan secara bertahap dan dilakukan evaluasi bertahap untuk meningkatkan nominalnya. Dengan hal ini perlu dipahami lagi, apakah dengan melakukan pendekatan ekonomi atau pendekatan politik di Papua memiliki korelasi signifikan dengan menyelesaikan isu KKB di Papua, jelas Siti Zuhro.

Dengan melabeli KKB sebagai kelompok teror, tidak menyamakan dengan melabeli seluruh masyarakat Papua sebagai kelompok teror. KKB melakukan pengerusakan fasilitas masyarakat dan menyebabkan rasa takut. Bersepakat dengan pernyataan bahwa semua masyarakat papua merupakan bagian dari NKRI. Sejak orde baru, pembangunan ekonomi memang jawasentris, namun pada pemerintahan saat ini, pemerintah berupaya untuk membangun wilayah-wilayah diluar Jawa dengan mengurangi ketimpangan dari segi ekonomi. Pada hal ini, dengan pemberian dana otsus papua, yang dalam pelaksanaannya diperlukan audit yang jelas, sehingga oknum-oknum bersalah dapat ditindak, karena dana otsus ini juga sarat dengan kepentingan-kepentingan kelompok luar, terang pengamat intelijen Ngasiman Djoyonegoro.

Menurut Ngasiman diperlukan pendekatan sosial dengan pendampingan masyarakat pegunungan oleh TNI/Polri serta melakukan dialog dengan untuk mecapai titik temu dan juga membangun SDM papua, karena kekerasan jika dilawan dengan kekerasan tidak akan mencapai titik penyelesaian. Memasuki PON 2021, Papua memerlukan situasi yang aman dan nyaman sehingga acara internasional ini dapat terlaksana dengan lancar. Jika dilihat dari fungsi intelijen, diperlukan deteksi dini sehingga apa yang menjadi agenda nasional ini dapat tercapai dengan melakukan soft approach dan tercipta situasi yang aman.

Pelabelan KKB ini terkait dengan keamanan negara, jika tidak dilakukan tindakan tepat akan terjadi eskalasi masalah. Kemudian dijelaskan sejarah cikal bakal terbentuknya kelompok separatis papua, yang awalnya bermula dari terbentuknya FORERI (Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya) yang diketuai oleh Dr. Wily Mandoen dan membentuk tim 100 yang hadir di taman imbi untuk melakukan dialog dengan pemerintah dengan tujuan untuk memerdekakan Papua. Pergerakan separatisme aktif disuarakan di Papua yang mendapat respon pemerintah dengan soft dan hard approach dan dilakukan secara konsisten dengan militansi tinggi, jelas Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Paulus Waterpauw.

Pasca reformasi, kaum muda tidak lagi mendengar kelompok tua pejuang kemerdekaan. Kelompok muda ini mengajak mahasiswa papua untuk menentang Indonesia. Dengan keputusan pemerintah untuk melabeli KKB sebagai kelompok teroris, pemerintah dapat melindungi 4 wilayah rawan dari serangan KKB, yakni intan jaya, mimika, puncak, dan nduga. Kelompok KKB ini merupakan kelompok yang sadis dan brutal, sehingga dapat dikatakan sebagai kelompok teroris, seperti yang disebutkan dalan UU Terorisme No.5 Tahun 2018, atas dasar kelompok yang memberikan rasa teror dan takut secara meluas. Kelompok KKB ini melakukan pengepungan bandara, pembakaran pesawat, pengeruskaan sekolah, puskesmas, penembakan warga sipil, sehingga dapat dikatakan mencakup pengertian dalam UU Terorisme, terang Kabaintelkam Polri.

Dari keputusan ini tentu akan memunculkan pro dan kontra, kontra yang dikhawatirkan dari keputusan pelabelan terorisme pada KKB seperti halnya menguatnya sentimen negatif kepada pemerintah, stigma teroris dikhawatirkan akan menggiring propaganda internasional, dan upaya dialog pemerintah akan dianggap tidak pernah ada. Dari segi pro, memudahkan pemerintah untuk menangkap aktivis dan diaspora yang pro pada KKB, baik di dalam dan di luar negeri, kemudian dapat melibatkan BNPT, Densus 88, PPATK dalam penanganan KKB sehingga aparat menjadi lebih kuat dalam memberantas KKB. Komjen Pol. Paulus Waterpauw melihat media internasional seperti Reuters baru mengetahui bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan upaya soft approach karena yang terekspos kebanyakan adalah hard approach, dialog dengan aktor politik pro separatis juga telah dilakukan namun terhambat karena adanya faksi-faksi yang belum bersepakat dan memiliki Prinsip tersendiri. Pelabelan ini ditekankan hanya kepada kelompok yang telah melakukan kegiatan kekerasan dan brutal di Papua, sehingga tidak melabeli seluruh masyarakat Papua, ungkap Komjen Pol. Paulus Waterpauw.

Sedangkan menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid, politik pelabelan KKB, pemerintah sebaiknya mengubah haluan yang lebih menitikberatkan pada keamanan, lebih berbasis pada dimensi kemanusiaan. Dimesi ini yaitu human security untuk memberikan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Konflik ini lebih komplek dari pada permasalahan pusat dan Papua, yaitu akar permaslaahannya diskriminasi masyarakat papua, agenda pembangunan yang tidak optimal, status politik yang kaku karena berada pada kebuntuan politik. Usaha untuk mencairkan kebuntuan politik telah dilakukan dengan Habibie sebagai presiden, membuka diri dalam ruang dialog, sebagai sesama saudara pejuang kemerdekaan yang bersahabat dan persamaan derajat tanpa hard approach. Sama halnya dengan Presiden Habibi, Presiden Gus Dur juga melakukan pendekatan politik rekognisi dan menurunkan jumlah korban, serta menimbulkan kedekatan persaudaraan.

Melihat kembali agenda reformasi yang menekankan bahwa pendekatan Militer telah mengalami kegagalan dan melanggar hak-hak asasi manusia. Terbunuhnya pemimpin kelompok separatis Papua yang menggambarkan pendekatan pemerintah yang melanggar hak asasi manusia, karena pada dasarnya dapat dilakukan penangkapan dan diadili melalui pengadilan karena Indonesia merupakan negara Hukum. Persoalan yang terjadi dimasa lalu dipecahkan secara demokratis, hard approach bukanlah patriotisme yang ingin dibangun. Tindak pidana yang ditetapkan seharusnya memiliki dimensi kriminal, yang menjadi fokus tuntutan adalah tindakan yang dilakukan, bukan tujuan yang ingin dicapai. Jika dilabelkan sebagai separatis atau teroris, kelompok tersebut akan dipetakan sebagai kelompok tersebut saja, sehingga harus dipahami lebih dalam lagi apakah mereka teroris atau gerakan kebebasan bersenjata. Kelompok seperti ini tetap memiliki kebebasan berekspresi. Istilah KKB bahkan merupakan istilah yang kurang tepat, karena pada surat rahasia yang diberikan Kedubes Indonesia di Jerman, mereka masih menyebut KKB sebagai OPM, istilah yang diberikan berubah ubah inilah yang merupakan pelabelan yang kosong. Untuk mengidentifikasi mereka sebagai kriminal diperlukan individual labeling dengan runtutan tindakan kejahatan secara jelas dan terperinci, papar Usman Hamid.(Red)

Pro dan kontra merupakan hal yang biasa pada negara demokrasi, namun pada kasus ini, pemerintah melakukan upaya terbaik dalam menyelesaikan masalah dengan kelompok yang mengancam keamanan masyarakat. Kejahatan pemerkosaan, pembakaran sekolah, mengancam keamanan masyaakat setempat, yang perlu ditindak secara tegas, walaupun akan menimbulkan selisih pendapat. Sejalan dengan pemberatasan kelompok yang mengancam keamanan negara, PON tetap berlangsung, kehidupan ekonomi di Papua tetap berjalan. Selain itu, Pemerintah memberikan dana akselerasi pembangunan papua 17 kali lebih banyak dibandingkan daerah lain untuk menyeimbangkan komponen pembangunan ekonomi dan keamanan, demikian dikatakan oleh jubir BIN Wawan H. Purwanto dalam webinar terkait polemik pelabelan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai Kelompok Separatis dan Teroris (KST) melalui diskusi yang diselenggarakan oleh Pojok Perkumpulan Literasi dan Diskusi (POPULIS) Indonesia, Jum’at (28/05).

Dalam hal pelabelan, gerakan yang dilakukan kelompok KKB telah ditelaah untuk membedakan mana gerakan yang dianggap teror dan tidak. Sehingga pemerintah dapat menetapkan langkah tepat dalam perlindungan bahkan evakuasi masyarakat sipil yang menjadi korban dari waktu ke waktu. Pemerintah tidak memberikan label pada suku atau ras tertentu, dalam hal ini Papua, bahkan pemerintah memberikan dukungan lebih pada masyarakat asli Papua untuk bergabung sebagai bagian dari aparatur pemerintah dan membangun Indonesia. Namun, pemerintah tetap harus melakukan tindakan hukum, berbeda dengan GAM, bisa dilakukan rundingan dengan satu pimpinan tertinggi. Sedangkan papua memiliki banyak faksi, sehingga sulit dilakukan rundingan dalam mencapai kesepakatan damai.  Keinginan Masyarakat papua tetap ingin berada dalam NKRI juga terlihat dari 95% partisipasi aktif masyarakat Papua dalam pemilu, masyarakat Papua juga memiliki kesempatan yang sama dalam kegiatan politik di Indonesia. Labeling teroris ini bukan untuk masyarakat papua, namun khusus pada kelompok KKB. Sehingga keputusan ini untuk menjadi titik balik menuju stabilitas nasional yang aman, terang Wawan H. Purwanto.

Peneliti Senior LIPI, R. Siti Zuhro, menyampaikan bahwa kita tidak fokus hanya kepada KKB sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata, LIPI memiliki tim otonomi daerah yang melakukan penelitian terkait dana otsus dengan perspektif kesejahteraan masyarakat. Menurutnya dinamika politik sejak orde baru lebih kompleks. Kurangnya jumlah tokoh dan kelompok elit yang bisa menjadi panutan masyarakat sehingga terjadi kebingungan yang mengarah pada keinginan untuk berpisah. Dari hal tersebut kemudian mempertanyakan mengapa papua masih bergejolak meskipun bantuan dana otsus sudah diberikan sejak 2001, padahal alasan pemberian dana otsus tersebut dengan pertimbangan sejarah konflik separatisme. Sejauh ini, menurut tim nya yang turun ke papua, otsus ini belum maksimal dan belum berkontribusi aktif pada kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan dana otsus jika dilihat dari pandangan pemerintah pusat, dikarenakan belum ada sinergi BPK, BPKP dan Inspektorat, belum ada kejelasan kewenangan antar lembaga pengawas dan pemeriksa. Jika dari padangan masyarakat, kurangnya akses informasi, kooperasi LSM dan akademisi. Kemudian DPRD/DPRP yang memiliki kepentingan politik. Sedangkan optimalisasi anggaran otsus memiliki tujuan untuk membangun pelayanan publik, mengurangi ketimpangan pusat-daerah. Menghindari potensi gejolak politik lokal, dan mengurangi tendensi separatisme. Dalam prosesnya seharusnya ada partisipasi masyarakat untuk menentukan dana tersebut dianggarkan pada program yang efektif, dan diperlukan relasi yang baik dengan pemerintah lokal-daerah, sehingga tercipta good governance, ukar peneliti senior LIPI ini.

Untuk mencegah permasalahan berulang, diperlukan komunikasi yang sinergi antara pusat dan daerah, diperlukan Kemendagri untuk merawat relasi yang harmonis antara pusat-daerah, dan menekankan bahwa dana otsus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat asli papua, sehingga perlu dilakukan penyiapan dan penguatan SDM, perlu pendampingan pada tingkat desa, revitalsasi lembaga pengawas di pusat-daerah. Dan sebagai evaluasi, pemberian dana otsus dilakukan secara bertahap dan dilakukan evaluasi bertahap untuk meningkatkan nominalnya. Dengan hal ini perlu dipahami lagi, apakah dengan melakukan pendekatan ekonomi atau pendekatan politik di Papua memiliki korelasi signifikan dengan menyelesaikan isu KKB di Papua, jelas Siti Zuhro.

Dengan melabeli KKB sebagai kelompok teror, tidak menyamakan dengan melabeli seluruh masyarakat Papua sebagai kelompok teror. KKB melakukan pengerusakan fasilitas masyarakat dan menyebabkan rasa takut. Bersepakat dengan pernyataan bahwa semua masyarakat papua merupakan bagian dari NKRI. Sejak orde baru, pembangunan ekonomi memang jawasentris, namun pada pemerintahan saat ini, pemerintah berupaya untuk membangun wilayah-wilayah diluar Jawa dengan mengurangi ketimpangan dari segi ekonomi. Pada hal ini, dengan pemberian dana otsus papua, yang dalam pelaksanaannya diperlukan audit yang jelas, sehingga oknum-oknum bersalah dapat ditindak, karena dana otsus ini juga sarat dengan kepentingan-kepentingan kelompok luar, terang pengamat intelijen Ngasiman Djoyonegoro.

Menurut Ngasiman diperlukan pendekatan sosial dengan pendampingan masyarakat pegunungan oleh TNI/Polri serta melakukan dialog dengan untuk mecapai titik temu dan juga membangun SDM papua, karena kekerasan jika dilawan dengan kekerasan tidak akan mencapai titik penyelesaian. Memasuki PON 2021, Papua memerlukan situasi yang aman dan nyaman sehingga acara internasional ini dapat terlaksana dengan lancar. Jika dilihat dari fungsi intelijen, diperlukan deteksi dini sehingga apa yang menjadi agenda nasional ini dapat tercapai dengan melakukan soft approach dan tercipta situasi yang aman.

Pelabelan KKB ini terkait dengan keamanan negara, jika tidak dilakukan tindakan tepat akan terjadi eskalasi masalah. Kemudian dijelaskan sejarah cikal bakal terbentuknya kelompok separatis papua, yang awalnya bermula dari terbentuknya FORERI (Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya) yang diketuai oleh Dr. Wily Mandoen dan membentuk tim 100 yang hadir di taman imbi untuk melakukan dialog dengan pemerintah dengan tujuan untuk memerdekakan Papua. Pergerakan separatisme aktif disuarakan di Papua yang mendapat respon pemerintah dengan soft dan hard approach dan dilakukan secara konsisten dengan militansi tinggi, jelas Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Paulus Waterpauw.

Pasca reformasi, kaum muda tidak lagi mendengar kelompok tua pejuang kemerdekaan. Kelompok muda ini mengajak mahasiswa papua untuk menentang Indonesia. Dengan keputusan pemerintah untuk melabeli KKB sebagai kelompok teroris, pemerintah dapat melindungi 4 wilayah rawan dari serangan KKB, yakni intan jaya, mimika, puncak, dan nduga. Kelompok KKB ini merupakan kelompok yang sadis dan brutal, sehingga dapat dikatakan sebagai kelompok teroris, seperti yang disebutkan dalan UU Terorisme No.5 Tahun 2018, atas dasar kelompok yang memberikan rasa teror dan takut secara meluas. Kelompok KKB ini melakukan pengepungan bandara, pembakaran pesawat, pengeruskaan sekolah, puskesmas, penembakan warga sipil, sehingga dapat dikatakan mencakup pengertian dalam UU Terorisme, terang Kabaintelkam Polri.

Dari keputusan ini tentu akan memunculkan pro dan kontra, kontra yang dikhawatirkan dari keputusan pelabelan terorisme pada KKB seperti halnya menguatnya sentimen negatif kepada pemerintah, stigma teroris dikhawatirkan akan menggiring propaganda internasional, dan upaya dialog pemerintah akan dianggap tidak pernah ada. Dari segi pro, memudahkan pemerintah untuk menangkap aktivis dan diaspora yang pro pada KKB, baik di dalam dan di luar negeri, kemudian dapat melibatkan BNPT, Densus 88, PPATK dalam penanganan KKB sehingga aparat menjadi lebih kuat dalam memberantas KKB. Komjen Pol. Paulus Waterpauw melihat media internasional seperti Reuters baru mengetahui bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan upaya soft approach karena yang terekspos kebanyakan adalah hard approach, dialog dengan aktor politik pro separatis juga telah dilakukan namun terhambat karena adanya faksi-faksi yang belum bersepakat dan memiliki Prinsip tersendiri. Pelabelan ini ditekankan hanya kepada kelompok yang telah melakukan kegiatan kekerasan dan brutal di Papua, sehingga tidak melabeli seluruh masyarakat Papua, ungkap Komjen Pol. Paulus Waterpauw.

Sedangkan menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid, politik pelabelan KKB, pemerintah sebaiknya mengubah haluan yang lebih menitikberatkan pada keamanan, lebih berbasis pada dimensi kemanusiaan. Dimesi ini yaitu human security untuk memberikan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Konflik ini lebih komplek dari pada permasalahan pusat dan Papua, yaitu akar permaslaahannya diskriminasi masyarakat papua, agenda pembangunan yang tidak optimal, status politik yang kaku karena berada pada kebuntuan politik. Usaha untuk mencairkan kebuntuan politik telah dilakukan dengan Habibie sebagai presiden, membuka diri dalam ruang dialog, sebagai sesama saudara pejuang kemerdekaan yang bersahabat dan persamaan derajat tanpa hard approach. Sama halnya dengan Presiden Habibi, Presiden Gus Dur juga melakukan pendekatan politik rekognisi dan menurunkan jumlah korban, serta menimbulkan kedekatan persaudaraan.

Melihat kembali agenda reformasi yang menekankan bahwa pendekatan Militer telah mengalami kegagalan dan melanggar hak-hak asasi manusia. Terbunuhnya pemimpin kelompok separatis Papua yang menggambarkan pendekatan pemerintah yang melanggar hak asasi manusia, karena pada dasarnya dapat dilakukan penangkapan dan diadili melalui pengadilan karena Indonesia merupakan negara Hukum. Persoalan yang terjadi dimasa lalu dipecahkan secara demokratis, hard approach bukanlah patriotisme yang ingin dibangun. Tindak pidana yang ditetapkan seharusnya memiliki dimensi kriminal, yang menjadi fokus tuntutan adalah tindakan yang dilakukan, bukan tujuan yang ingin dicapai. Jika dilabelkan sebagai separatis atau teroris, kelompok tersebut akan dipetakan sebagai kelompok tersebut saja, sehingga harus dipahami lebih dalam lagi apakah mereka teroris atau gerakan kebebasan bersenjata. Kelompok seperti ini tetap memiliki kebebasan berekspresi. Istilah KKB bahkan merupakan istilah yang kurang tepat, karena pada surat rahasia yang diberikan Kedubes Indonesia di Jerman, mereka masih menyebut KKB sebagai OPM, istilah yang diberikan berubah ubah inilah yang merupakan pelabelan yang kosong. Untuk mengidentifikasi mereka sebagai kriminal diperlukan individual labeling dengan runtutan tindakan kejahatan secara jelas dan terperinci, papar Usman Hamid.(Red)

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

jurnalintelijen

Subscribe

verba volant scripta manent