BENNY WENDA BUKAN REPRESENTASI PAPUA
Foto: Benny Wenda, sumber foto: Suara.com
Jakarta. Pemerintah Indonesia mencoba lagi untuk “memecah belah dan memerintah rakyat saya” dengan memecah Papua menjadi tiga provinsi baru, kata presiden sementara Benny Wenda dari United Liberation Movement of West Papua (ULMWP).
Dan dia mengatakan bahwa Jakarta akan membawa 450 tentara lagi untuk “menegakkan dengan keras” kebijakannya.
“Tentara Indonesia menyiksa dan menikam tubuh kami , perusahaan internasional membelah hutan dan gunung kami , dan sekarang pemerintah Indonesia sedang berusaha untuk memecah belah persatuan kami,” kata Wenda dalam sebuah pernyataan.
“Kami bukan tiga wilayah yang terpisah, kami adalah orang Papua Barat, satu orang dengan satu jiwa dan satu misi: kebebasan.
“Rakyat Papua Barat telah menolak proposal ini, bagian dari pembaruan undang-undang ‘Otonomi Khusus’ 2001. “Lebih dari 600.000 dari kami telah menandatangani petisi yang menolak ‘Otonomi Khusus’. Bahkan Ketua Majelis Rakyat Papua, sebuah lembaga yang didirikan oleh Jakarta, menolak program palsu tersebut. Wenda mengatakan ‘Otonomi Khusus’ adalah “jalan buntu”.
Sejak 1 Desember 2020, orang Papua telah menolak semua hukum Indonesia dan membentuk Pemerintahan Sementara ULMWP. “Kami tidak lagi tunduk pada aturan Jakarta. Saya menyerukan kepada semua rakyat saya untuk bersatu dan menolak semua hukum Indonesia. Kami sedang membangun pemerintahan berdaulat kami sendiri, ”kata Wenda.
Wenda mengatakan komunitas internasional harus membantu memaksa Indonesia untuk bernegosiasi dengan menarik semua dukungan untuk “proyek ‘Otonomi Khusus’ yang gagal”. “Dunia mungkin dilarang melihat apa yang terjadi di Papua Barat. Tapi kita bisa melihatnya, ”kata Wenda. Dan kami akan dengan damai melanjutkan perjuangan panjang kami untuk kebebasan sampai dunia akhirnya mendengar tangisan kami.
Wenda Tidak Mewakili Papua.
Sementara itu, pengamat masalah Papua, Alfons Jigibalom mengatakan, pernyataan Benny Wenda jelas tidak merepresentasi suara hati nurani rakyat Papua, apalagi masyarakat Indonesia yang semakin banyak mendesak agar Benny Wenda dan OPM dimasukkan dalam organisasi terlarang.
Buktinya adalah Aliansi Masyarakat Papua Barat (AMPB) yang dipimpin Anton Worabai (Ketua AMPB/Ketua BINUS) dan Frengki Umpain (Sek. LMA Papua Barat) melakukan aksi simpatik dengan membagikan selebaran berisi dukungan terhadap program Otsus. Dalam kesempatan itu, Anton Worabai menyampaikan, AMPB akan melaksanakan pembagian selebaran yang intinya mendukung keberlanjutan Otsus dan mohon maaf apabila kegiatan kami mengganggu pengguna jalan. Sementara Jalil Lambara menyampaikan, kegiatan ini adalah bentuk dukungan kami untuk keberlanjutan program Otsus Jilid 2 di Papua Barat maupun Papua.
“Apalagi figur Benny Wenda juga sudah mulai ramai-rama ditolak oleh NRFPB misalnya di wilayah Domberai. Pembentukan pemerintahan sementara yang dipimpin Wenda juga tidak dukung oleh OPM melalui Egianus Kogoya cs,” tambahnya (Red/berbagai sumber).
