PEMERINTAH MEMPERSIAPKAN KERANGKA BARU YANG DIKLAIM BISA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT
Foto: Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, sumber foto: Merdeka.com
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan ada lima hal pokok yang menjadi kerangka baru pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan di Papua.
Menurut dia, kerangka baru ini nantinya akan diimplementasikan melalui otonomi khusus.
Pertama kata dia, adalah transformasi transformasi ekonomi berbasis wilayah adat.
“Itu sangat penting karena kita sangat menghormati local wisdom (kearifan lokal),” kata Moeldoko kepada wartawan pada Selasa.
Kedua, kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana di Papua.
Ketiga mewujudkan Sumber Daya Manusia unggul, inovatif, berkarakter dan kontekstual.
Keempat kata dia, pembangunan infrastruktur dasar dan persoalan ekonomi
Kelima, adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keamanan yang menghormati hak-hak masyarakat.
Menurut Moeldoko, Presiden Joko Widodo sudah merilis Keppres No 20/2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua, September lalu.
Keppres itu kata dia merupakan cara baru dalam mengelola percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat dengan meningkatkan sinergi antarlembaga/kementerian dan pemerintah daerah.
“Sekaligus mungkin sebagai informasi bahwa di dalam [Tim percepatan] Ketua Dewan Pengarah itu adalah Wapres dan Ketua Hariannya adalah Kepala Bappenas,” tambah Moeldoko.
Moeldoko memastikan selama ini pemerintah selalu menggunakan pendekatan kesejahteraan dengan melakukan pembangunan infrastruktur serta melakukan peningkatan di sektor ekonomi dengan mewujudkan BBM satu harga.
Namun kata dia, kerap kali ada upaya sistematis dari kelompok bersenjata untuk meneror dan tidak menginginkan masyarakat sejahtera.
“Karena kalau masyarakat sejahtera dia sudah tidak lagi punya pengaruh di sana,” kata Moeldoko.
“Contohnya, jalan yang sedang dibangun diganggu dan bahkan beberapa orang menjadi korban. Itu salah satu indikator. Masih ada pembakaran sekolah, itu indikator,” tambah dia.
Karena itulah kehadiran pasukan keamanan masih diperlukan untuk melindungi masyarakat.
“Jadi jangan salah bahwa pendekatan selama ini dititikberatkan pada pendekatan kesejahteraan, daripada keamanan,” pungkas dia.(Red)
