ASTILER MAHARADJA: PEMBANGUNAN DI PAPUA DAN PAPUA BARAT PERLU LANGKAH KONKRIT, STRATEGIS DAN KOMPREHENSIF
Foto: Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua, Ir. Astiler Maharadja, sumber foto: Papua.go.id
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua, Ir. Astiler Maharadja, mengatakan, proses Pembangunan di dua Provinsi ini tentunya, memerlukan langkah-langkah konkrit, strategis dan komprehensif dengan pendekatan baru untuk Papua (new deal for Papua).
Pendekatan itu bertumpu pada 5 point yang akan menyentuh tujuh aspek Pembangunan, dimana pada pendekatan pertama akan dilakukan Pemantapan Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan; Kedua, Peningkatan Akses Masyarakat pada Pelayanan Pendidikan yang berkualitas dan Ketiga, meningkatkan Akses Masyarakat pada Pelayanan Kesehatan yang berkualitas. Point Keempat, ikut dilaksanakan Peningkatan Infrastruktur dasar; dan point yang terakhir, membuat kebijakan perlakuan khusus (affirmative action) bagi putra-putri asli Papua.
Pemberlakuan affirmatif action dimaksudkan agar ada perlakuan khusus kepada Penduduk Asli Papua untuk berperan serta secara aktif dalam Pembangunan dan Pemerintahan melalui kesempatan yang lebih luas dalam menempuh Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun berkarier, yang tujuannya meningkatkan pengakuan terhadap Identitas Penduduk asli Papua.
Kebijakan affirmative action yang diberikan ini, mengingat adanya pertimbangan titik keberangkatan (start point) Pembangunan Daerah Papua mulai dilaksanakan secara efektif sejak tahun 1970-an dibanding dengan Daerah-daerah lain di Indonesia.
Kebijakan dan Program Pembangunan yang selama ini belum berjalan secara optimal dan merata dalam menyentuh kebutuhan dasar Penduduk Asli Papua. Disamping itu, adanya keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia serta adanya persaingan bebas dalam Pembangunan Ekonomi, Politik, Pemerintahan, dan Pendidikan.
Dalam rangka mendorong percepatan Pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat pada sektor kelautan dan perikanan, kebijakan yang akan ditempuh antara lain, dengan menyusun rencana induk percepatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan, berikut rencana aksi dan pendanaannya, serta pelaksanaan hingga pengendaliannya.
Percepatan Pembangunan di Tanah Papua. Hal ini, seiring dengan akan diterbitkannya instruksi Percepatan Pembangunan di Papua serta sejalan dengan Agenda Pembangunan Gubernur Provinsi Papua.
