TRUMP AKAN BALAS DENDAM KE 10 REPUBLIKAN YANG MEMAKZULKANNYA
Foto: Donald Trump, sumber foto: AP Photo/Patrick Semansky
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan berencana balas dendam, ke 10 anggota DPR dari Partai Republik yang memakzulkannya.
Trump pekan ini dimakzulkan untuk kali kedua, atas dakwaan menghasut massa pendukungnya dalam penyerbuan Capitol Hill, Rabu (6/1/2021).
Laporan dari Wall Street Journal yang dilansir New York Post pada Jumat (15/1/2021) menyatakan, Trump memanggil para ajudannya dan menanyakan apakah mereka tahu latar belakang 10 orang dari Republik yang memakzulkannya.
“Trump ingin tahu siapa mereka dan apakah dia pernah berbuat sesuatu ke mereka,” tulis Wall Street Journal.
Lalu, presiden ke-45 AS itu juga disebut ingin tahu siapa yang akan maju melawan mereka di pemilihan ulang dua tahun lagi.
Ke-10 orang Republikan itu bergabung dengan Demokrat untuk bersama memakzulkan Trump, atas tuduhan menghasut pemberontakan yang menghambat sertifikasi kemenangan presiden terpilih Joe Biden.
Salah satunya adalah Liz Cheney dari Wyoming. Dia memang kerap berselisih dengan Trump tentang kebijakan luar negeri.
Trump sendiri sempat menyuarakan agar Cheney dicopot, sesaat sebelum kerusuhan Gedung Capitol terjadi.
Kemudian sembilan nama lainnya adalah sebagai berikut: Tom Rice dari South Carolina John Katko dari New York Anthony Gonzalez dari Ohio Peter Meijer dari Michigan Adam Kinzinger dari Illinois Dan Newhouse dari Washington Fred Upton dari Michigan Jaime Herrera Beutler dari Washington David Valadao dari California Trump diperkirakan akan tetap menjadi figur kuat di Republik meski lengser sebagai Presiden AS pada 20 Januari.
Pemakzulan Trump yang kedua juga belum diketahui bagaimana kelanjutannya, dan apakah bisa dimulai bulan ini. Ketua DPR Nancy Pelosi pada Jumat (15/1/2021) dalam konferensi pers enggan mengungkap apakah dia akan mengirimkan resolusi pemakzulan ke Senat segera, atau menunggu berbulan-bulan agar tidak mengganggu agenda legislatif Biden.
Trump juga belum memilih pengacara untuk mewakilinya di persidangan Senat. Ada teori hukum bahwa sebagai mantan presiden dia tidak bisa diadili, karena tujuan pemakzulan adalah pencopotan jabatan. (Kompas)
