MULTAQA ULAMA ASWAJA PANTURA JATIM: HENTIKAN SEMUA BENTUK KRIMINALISASI, PERSEKUSI, KEKERASAN HINGGA PEMBUNUHAN SESAMA ANAK BANGSA

Foto:Tangkapan layar Multaqa ulama Aswaja Pantura Jatim

Merupakan kewajiban setiap muslim, lebih-lebih kewajiban para ulama, oleh karena itu ulama harus menjadi corong umat dalam menyampaikan kebenaran. Ulama harus berada di garda terdepan dalam menyampaikan dakwah amar ma’ruf nahi munkar. Salah satu aktivitas penting dalam dakwah, tidak lain adalah menyampaikan nasehat, berani menyampaikan kebenaran di depan para penguasa tatkala melihat penguasa-penguasa yang ada ini berbuat dzhalim, tidak berhukum pada hukum Allah SWT, ujar Kyai Lukman Hakim dalam Multaqa Ulama Aswaja  Pantura-Jawa Timur yang mengangkat tema “Kiprah Ulama Cinta Negeri, Jaga Keutuhan Negeri, Tolak Kedzhaliman, Terapkan Islam Kaffah”, Minggu malam (03/01/21).

Kondisi umat islam bukan semakin baik, umat islam tetap terpuruk. Kita lihat banyak ulama di kriminalisasi, umat Islam dipinggirkan. Siapa saja yang pro syariah, yang menginginkan syariat Islam ditegakkan, yang terjadi adalah kedzhaliman yang dialami, ucapnya,

Mengawal kekuasaan agar tetap berjalan diatas syariat Islam, ulama harus memperhatikan perilaku, kebijakan, kecenderungan penguasa serta orang-orang yang ada di sekeliling penguasa. Rusaknya rakyat disebabkan karena rusaknya penguasa, rusaknya penguasa disebabkan karena rusaknya ulama. Rusaknya ulama dikarenakan dikuasai oleh cinta harta dan ketenaran, kata Kyai Didik Abdurrahman.

Kyai Agus Budi mengatakan bahwa hampir setiap tahun pada saat kemerdekaan atau ulang tahun dari gerakan separatis yang ada di wilayah Papua selalu menjadi sorotan dunia. Kenapa di negeri muslim yang termasuk besar ini masih ada permusuhan, masih ada perpecahan yang diakibatkan oleh perkara-perkara yang seharusnya tidak terjadi ketika kedzhaliman yang terjadi yang muncul dari satu sistem yang katanya ini sangat merakyat, demokrasi, itu selalu berulang setiap tahun.

Kita perlu menyelidiki bahwa setiap terjadinya perpecahan, pemberontakan, separatism, atau apa pun itu bentuknya di negeri-negeri kaum muslimin itu semata-mata terjadi karena adanya campur tangan dari musuh-musuh Islam, ucap Kyai Agus Budi.

Gus Sohibul Huda menyampaikan  bahwa pemimpin yang dzhalim yang lahir dari rahim demokrasi tidak akan pernah melahirkan pemimpin yang adil. Maka kalau kalian berharap pemimpin yang lahir dari rahim demokrasi itu menjadi pemimpin yang adil, maka itu adalah mimpi. Karena demokrasi itu ketika melahirkan seorang pemimpin butuh biaya yang besar. Dan tidak mungkin rasanya individu yang mencalonkan menjadi pemimpin dengan biaya sendiri, tidak mungkin.

Sedangkan menurut Kyai Faturrahman Al Faruq, kerusakan itu sudah tidak tersembunyi lagi, sudah umum, sudah jelas tanpa tedeng aling-aling, tidak ada yang menyelimuti. Kerusakan didarat dan di lautan itu tanpa harus menganalisis dengan mendalam, sudah tahu itu kerusakannya. Kerusaa  itu adalah rusak kehidupan mereka, rusak tatanan mereka, perputaran kehidupan mereka menjadi berhenti menjadi rusak.

Dan kehiduoannya menjadi berkurang, ekonominya menjadi berkurang dan nyawanya menjadi berkurang, banyak yang mati. Dan didalam diri mereka, diliputi dengan penyakit, diliputi dengan wabah, dan juga selain itu banyak sekali, tandas Kyai Faturrahman.

Dalam Mulataqa Ulama tersebut juga dibacakan pernyataan sikap ulama oleh KH. Drs. Soeparno Effendi Hamdani, yang berisi antara lain:

Kiprah ulama cinta negeri, jaga keutuhan negeri, tolak kedhaliman, terapkan Islam kaffah.

Fenomena adanya berbagai kedhaliman terhadap Islam, ulama, aktivis dan pejuang islam di negeri tercinta ini, Mulai dari kriminalisasi ulama, hingga pembunuhan sadis yang tidak berkeperikemanusiaan, yang diduga kuat merupakan tindakan tanpa hukum atau extra judicial killing. Meniscayakan penjelasan sikap dari para ulama, para ulama berkewajiban untuk menyerukan penghentian semua bentuk kriminalisasi, persekusi, bahkan kekerasan, hingga pembunuhan sesama anak bangsa,

Menuntut adanya pertanggungjawaban melalui proses pengadilan yang obyektif, independen dan transparan. Demikian pula dengan ketidakmampuan bahkan ketidakberdayaan pemerintah dalam menangani secara efektif wabah pandemi Covid-19. Carut marut kinerja, serta ditambah lagi korupsi di hampir semua lini pemerintahan. Tentu hal ini semakin menjatuhkan harkat dan martabat, wibawa serta semakin menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Begitu pula dengan kesimpangsiuran informasi, tentang pengadaan vaksin, vaksinasi maupun sikap pemerintah terhadap perlindungan tenaga kesehatan, sebagai garda terdeoan dalam menghadapi pandemi covid 19.(Red)