OMNIBUS LAW DAN INVESTASI

Foto: Ilustrasi/Infografis Red.

Oleh : Yitno Roto Suprayogitomo

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai bahwa minat investor terhadap obligasi global yang diterbitkan BUMN menunjukkan Indonesia masih menjadi salah satu tujuan investasi menarik di dunia. “Di tengah kondisi pasar global yang tidak pasti, banyaknya minat investor terhadap global bond yang diterbitkan BUMN ini menjadi bukti bahwa Indonesia menjadi salah satu tujuan investasi menarik di dunia,” kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangan resmi di Jakarta, belum lama ini.

Untuk itu, Erick Thohir mendorong kepada BUMN lain terus kreatif dalam mencari pendanaan dan penerbitan obligasi dalam dolar AS ini patut untuk ditiru. Hal itu ditegaskan Erick menyusul keberhasilan PT Bank Mandiri (persero) Tbk sukses menerbitkan instrumen obligasi dalam dolar AS atau global bond pada Selasa, (5/05). Besaran dana yang diperoleh dari penerbitan surat utang ini ialah US$500 juta. Dalam proses penawarannya, obligasi Bank Mandiri ini mencatatkan kelebihan permintaan (oversubscribed) hampir 5 kali.

Dari size yang ditawarkan Bank Mandiri sebesar US$500 juta, total permintaan investor mencapai US$2,4 miliar. Investor yang membeli global bond Bank Mandiri ini dari Asia sebanyak 66% dan sisanya 34% dari Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Serikat.

Sementara itu, kupon yang ditawarkan Bank Mandiri sebesar 4,75%. Kupon yang ditawarkan ini lebih tinggi dari global bond yang ditawarkan pemerintah awal April lalu, yakni sebesar 3,9%, sedangkan jangka waktu kontrak surat utang ini hingga 2025 atau memiliki tenor selama lima tahun. Sebelumnya, Bank Mandiri mendapat rating Baa2 Stable dari Moody’s, BBB- negative dari S&P dan BBB- stable dari Fitch.

Seperti diketahui, sehari sebelumnya, PT Hutama Karya (persero) juga sukses menerbitkan global bond sebesar sebesar US$600 juta dengan kupon yang ditawarkan sebesar 3,75%. Dalam penawarannya, HK mencatat kelebihan permintaan hingga 6 kali dari nilai yang diterbitkan. Adapun investor yang terlibat dalam pembelian global bonds HK berasal dari Asia (42%), Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (30%), dan Amerika Serikat (28%).

Indonesia jelas menarik bagi investor global untuk menanamkan modalnya, hanya saja kendala utama yang dihadapi mereka adalah obesitas regulasi dan seringkali terjadi aksi unjuk rasa atau mogok kerja massal yang dilakukan oleh organisasi buruh, termasuk terkait dengan hak-hak ulayat dan hak-hak adat lainnya.

Omnibuslaw yang sedang dibahas secara virtual dan maraton oleh DPR RI dan mendapatkan dukungan dari 6 fraksi dari 9 fraksi yang ada di DPR-RI jelas menunjukkan keinginan politik yang kuat dari pemerintah dan DPR RI untuk segera membenahi perekonomian Indonesia, karena hantaman Covid-19 jelas tidak tanggung-tanggung, karena negara kuat semacam Jerman saja membutuhkan waktu setidaknya 8 tahun untuk recovery ekonomi pasca Covid-19, padahal Jerman jelas lebih baik performa birokrasi pemerintahan dan aturan atau regulasinya dibandingkan Indonesia.

Namun, aspirasi yang disampaikan kalangan buruh dan mahasiswa juga harus didengar oleh negara, dan sebagai bukti kenetralan negara, seharusnya pembahasan Omnibuslaw dilakukan dengan membuka partisipasi publik seluas-luasnya, bukan seperti sekarang ini yang dikritik berbagai elemen mahasiswa, termasuk elemen buruh seperti Jumisih dari Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP, red), Elly Rosita Silaban yang juga Presiden KSBSI bahwa walaupun ada perintah Presiden untuk menunda omnibuslaw namun DPR RI tetap bersikeras melanjutkannya, adalah watak asli wakil rakyat kita yang kurang menunjukkan empati kepada konstituennya di saat pandemi Covid-19.

Kita semua sepakat bahwa kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran di Indonesia semakin membengkak akibat hantaman Covid-19 yang sempat “disepelekan” tidak akan menyambangi Indonesia yang terlihat dari beberapa pernyataan pejabat dan berbagai kalangan sebelum Covid-19 itu datang ke Nusantara.

Untuk menanggulangi kemiskinan, ketimpangan sosial dan pengangguran jelas Indonesia membutuhkan anggaran yang besar, dan “menjual daya tarik bangsa” untuk menarik investasi adalah salah satunya, karena menambah hutang luar negeri dan mengimpor bukanlah kebijakan yang cerdas, malah kebijakan yang membangkrutkan Indonesia di masa depan, sehingga kedatangan Omnibuslaw yang pembahasannya dilakukan secara terbuka, emansipatif, demokratis dan egaliter akan sangat membantu mendongkrak perekonomian nasional pasca meredanya Covid-19. Semoga.

*) Penulis adalah pemerhati masalah Indonesia.

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.