RAIH KETAHANAN ENERGI

oleh : Andi Naja FP Paraga

Kini Energi sudah menjadi kebutuhan dasar manusia dan semakin meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk,pertumbuhan ekonomi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Dewasa ini penggunaan energi dunia masih didominasi energi yang bersumber dari bahan bakar Fosil seperti minyak bumi,batubara dan gad baik untuk sektor transportasi,pembangkit listrik maupun untuk keperluan rumah tangga.

Berdasarkan data dari Badan Energi Dunia permintaan kebutuhan energi mengalami peningkatan yang signifikan dan hingga tahun 2030 meningkat sebesar 45 persen dan rata mengalami kenaikan sebesar 1,6 persen per tahun danndimana posisi permintaan kebutuhan energi dunia sekitar 80 persen masih didominasi dan dipasok oleh bakan bakar fosil.

Kemandirian Energi
Kita harus memiliki kemandirian dan ketahanan energi. Kemandirian Energi adalah suatu kondisi terjaminnya kesedian energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri. Sementara Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan dan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Untuk itu Indonesia saat ini tengah gencar memperbaiki dan terus mengembangkan produksi energi demi mencukupi kebutuhan masyarakatnya.

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah adalah diversifikasi energi,konservasi energi,feed-in tariff,dan beberapa kebijakan lainnya. Berangkat dari kondisi tersebut pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional akhirnya mengeluarkan jurus baru yang diyakini ampuh yakni menggenjot pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan(EBT) dan mengerem penggunaan energi fosil. Dalam kebijakan tersebut target bauran EBT pada Tahun 2020 sebesar 17 persen dan pada Tahun 2225 sudah mencapai 23 persen. Pemerintah telah merilis 5(lima) langkah pengembangan EBT antara lain : Pertama menambah kapasitas pembangkit untuk produk energi dalam beberapa tahun kedepan baik PLTA dan PLTP. Kedua menambah penyediaan akses terhadap energi modern bagi daerah terisolasi khususnya pembangunan energi pedesaan dengan mikrohidro,tenaga surya,biomassa dan biogas. Ketiga mengurangi subsidi BBM,keempat mengurangi emisi rumah kaca dan kelima melakukan penghematan energi secara besar besaran.

Indonesia memiliki potensi besar mengembang Energi Baru dan Terbarukan(EBT) diantaranya : Energi Angin sebesar 950 Megawatt,Tenaga Surya sebesar 11 Gigawatt,Tenaga Air sebesar 75 Gigawatt,Energi Biomasa sebesar 32 Megawatt,Biofuel sebesar 32 Megawatt,Potensi Energi Laut sebesar 60 Gigawatt dan Panas Bumi(Geothermal) yang diperkirakan memiliki potensi sebesar 29 Gigawatt. Pemanfaatan EBT saat ini belum maksimal sementara energi dari minyak bumi masih menjadi tumpuan utama sebesar 47 persen,Batubara dan Gas sebesar 24 persen dan sisanya 5 persen dari EBT. Jika ditinjau angka 5 persen itu sangat sedikit lantaran hanya 59 juta barel minyak dalam setahun jika dibandingkan dengannkonsumsi munyak bumi yang mencapai 550 juta setara barel minyak pertahun,padahal kenyataannya pertumbuhan konsumsi energi melonjak sampai 8 persen per tahun. Kondisi ini tidak diimbangi dengan penemuan sadangan baru energi fosil secara signifikan menyusul berkurangnya kegiatan eksplorasi akibat anjloknya harga minyak dunia.

Pada akhirnya salah salah jalan keluar dari ketetgantungan terhadap energi fosil yang tinggi serta untuk menjaga ketahanan energi nasional dengan nelakukan substitusi energi fosil murni dengan biofuel. Pemerintah wajib menggalakkan pemanfaatan biofuel sehingga bisa terjadi penghematan sebesar 8 persen dan masukkan kendaraan roda dua sebesar 17 persen.

Penghematan 8 persen dari penerapan biofuel dapat digunakan untuk membiayai proyek pengembangan EBT lainnya. EBT yang bisa dikembangkan nantinya dapat berbasis terhadap pemanfaatan alam di setiap pulau seperti energi matahari,angin dan mikrohidro. Pengembsngan Energi Baru dan Terbarukan(EBT) sangat vital dalam skenario energi nasional dan rancangan energi nasional harus disinergikan dengan rancangan daerah dan yang tidak kalah penting harus ada langka yang baik dalam penguatan industri energi(21/10/18)

*) Penulis adalah Ketua Komite Politik DPP SBSI