Ketua KPU RI : Partisipasi Pemilih DI Pilkada 2018 Capai 73%
Partisipasi secara keseluruhan pada pelaksanaan Pilkada 2018 mencapai 73 persen ini angka yang cukup baik dan kita berharap pada Pilpres nanti bisa meningkat. Mengenai gangguan keamanan sampai dengan saat ini masih bisa aman dan tertib, hanya ada beberapa titik yang terjadi gangguan keamanan.
Demikian dikemukakan Arief Budiman dalam acara talkshow Polemik bertema “Pilkada, Kotak Kosong dan Pilpres” di Jakarta belum lama ini seraya menambahkan, jajaran KPU RI akan terus melakukan pemantauan dan memonitor sampai dengan tahapan tahapan selanjutnya, proses rekapitulasi semua berjalan secara terbuka. Pilkada 2018 terdapat 16 Provinsi yang hanya menyediakan satu pasangan calon, dan kita juga dikejutkan tentang fenomena penemuan Kotak kosong pada Pilkada tahun ini.
“KPU sudah membuat beberapa catatan penting atas pelaksanaan Pilkada serentak 2018, tetapi secara umum Pilkada kemarin berjalan lancar dan tidak ada masalah yang cukup berarti serta peran serta pemerintah juga berperan dengan sangat baik,” tegas Ketua KPU RI ini.
Sementara, TB Ace Hasan Syadzily mengatakan, Pilkada serentak yang telah dilaksanakan kemarin relatif berjalan dengan lancar, aman dan tertib. Pilkada serentak kemarin tidak seheboh Pilkada 2017, Pilkada DKI tetap menjadi perhatian publik.
“Demokrasi Indonesia dirasakan semakin matang, kekhawatiran masyarakat tentang fregmentasi yang dirasakan akan terjadi tidak terbukti, dan demokrasi berjalan lancar. Awalnya kita sempat khawatir tentang adanya intervensi dari aparat hukum dan keamanan soal penyelenggaran Pilkada ini atau ketidaknetralan aparat kita, tetapi sampai sekarang aparat penegak hukum kita bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak ikut campur dalam kegiatan politik,” ujar Ketua DPP Partai Golkar ini.
Menurutnya, Partai Golkar mengapresiasi terhadap KPU, Bawaslu, KPUD dan aparat keamanan kita telah menyelenggarakan Pilkada 2018 dengan baik dan berjalan dengan lancar, aman dan tertib.
Sedangkan, Didi Irawadi Syamsuddin yang juga Wasekjen DPP Partai Demokrat mengatakan, berdasarkan catatan kami, dimana survei-survei yang dilakukan oleh lembaga survei meleset di beberapa tempat, karena lembaga survei ini adalah acuan masyarakat dan pedoman masyarakat, jadi lembaga survei memperbaiki kinerjanya kedepan.
Pembicara lainnya, Ferry Juliantoro mengatakan, Partai Gerindra mengapresiasi soal pelaksanaan Pilkada 2018, tetapi kita juga tetap menyoroti tahapan tahapan berikutnya sampai dengan penetapan dan kami meminta kepada penyelenggara agar tetap fokus.
“Pilkada 2018 ini untuk Partai Gerindra memakai strategi yang berbeda dengan Pilkada sebelumnya, karena Pilkada tahun ini berdekatan dengan Pemilihan Legislatif dan Pilpres, ini menjadi acuan kita untuk memanaskan mesin Partai agar bisa bekerja lebih baik kembali,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Menurutnya, untuk hasil survei yang dilakukan kemarin oleh lembaga lembaga survey apakah lembaga survei ini melakukan tugas nya dengan baik dan tidak melakukan margin eror.
Komisioner Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar mengatakan, temuan Bawaslu RI pada pelaksanaan Pilkada serentak 2018 seperti kesalahan Maladministrasi, kesalahan pidana dan kesalahan procedural masih terjadi kembali.
“Ada 110 TPS yang direkomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang disemua wilayah.Temuan money politics sampai saat ini ada sekitar 40 temuan lebih yang terbanyak adalah di Sulawesi Selatan. Kesalahan terbanyak pada Pilkada serentak kemarin terletak pada pelanggaran administratif yaitu sekitar 1.700 kasus,” ujarnya.
Sampai dengan saat ini, ujar Fritz, ada laporan 35 kasus pelanggaran ketidaknetralan ASN tapi untuk TNI dan Polri sampai dengan detik ini belum ada laporan pelanggaran, TNI dan Polri sejauh ini netral.
“Mayoritas pelaksanaan Pilkada serentak kemarin sudah sangat sesuai dengan apa yang kita harapkan hanya ada beberapa hal dan faktor yang harus kita perbaiki bersama dengan KPU mengenai pelaksanaan kedepannya,” tegasnya.
*) Bayu/Ertama