PJ Gubernur Jelang Pilkada
Walaupun Tjahjo Kumolo menyatakan, penunjukkan Komjen Pol M. Iriawan sebagai Pj Gubernur jawa Barat bukan atas pesanan “Istana” namun karena Mendagri tersebut dari PDIP dan Presiden yang sekarang kadernya PDIP maka jadi lucu jika Tjahjo Kumolo tidak mengakui jika ada “tudung atau tugas terkandung” dibalik pengangkatan jenderal polisi aktif yang mengisi jabatan yang seharusnya mampu diamanahkan ke ASN atau PNS dari Kemendagri itu sendiri.
Benar semua alasan atau prasangka politik yang dikemukakan politisi Gerindra, Ferry Juliantono bahwa pengangkatan Iwan Bule panggilan akrab M. Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat telah “melabrak dan menabrak” sejumlah konstitusi atau undang undang dan hal ini bukan contoh baik yang ditunjukkan pemerintah ke publik terkait penghormatan terhadap hukum. Kejadian ini menunjukkan fenomena hukum di Indonesia bagaikan “bayonet” untuk menghabisi oposisinya.
Apalagi dari “battle ground” provinsi gemuk yang mengadakan Pilkada, pasangan calon (Paslon) kepala daerah yang diusung PDIP kemungkinan yang terkuat hanya di Jawa Tengah. Peluang menang Paslon yang didukung PDIP yang berkoalisi dengan Parpol lainnya cukup sulit terjadi di Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat, karena kontestasi politik di daerah daerah ini cukup berimbang, bahkan kemungkinan di Sumut dan Jabar dapat dimenangkan Paslon yang “bukan diinginkan Istana dan PDIP”.
Hasil Pilkada 2018 jelas bukan menggambarkan atau equivalen dengan output Pilpres 2019 karena Pilkada bernuansa lokal dan Pilpres bernuansa nasional dan internasional, karena ada faktor “unchecked surprises” yang dipicu kepentingan asing dan lanscape hegemoni pengaruh global yang bisa terjadi jelang Pilpres yang membuat incumbent bisa terkapar atau malah eksis karena dianggap menguntungkan tujuan pragmatis asing dan kompradornya di Indonesia.
Jadi adanya kebijakan politik, hukum dan ekonomi yang dinilai masyarakat dan diulas habis media massa sebagai kebijakan yang bertendensius atau memiliki hidden agenda justru akan mengurangi elektabilitas incumbent dan menggasak deviden politiknya.
*) Bayu K, Pemred www.mediakajianstrategisindonesiaglobal.com
