Solusi Permanen Atas Kekerasan Sektarian
Aksi kekerasan thd jemaah AHMADIYAH muncul kembali di NTB dan, bisa saja, akan diikuti di daerah lain. Padahal Pemerintah sudah cukup berhasil menghentikan konflik sektarian tsb, namun tak bertahan lama. Mengapa demikian?
Saya rasa aksi kekrasan terhadap kaum Ahmadiyah ( dan juga Syi’ah) di Indonesia takkan bs dituntaskan HANYA dg pendekatan yg dilandasi perspektif AGAMA saja. Pendekatan dg perspektif KEWARGANEGARAAN mesti digunakan dan menempati posisi lbh UTAMA. Karena para korban kekerasan tsb adalah warganegara RI yang secara KONSTITUSIONAL wajib dilindungi keberadaannya, keyakinannya, dan keamanannya oleh NEGARA & PEMERINTAH.
Selama ini penguasa dan elite politik bahkan elit keagamaan cenderung melihat kekerasan thd Ahmadiyah dan Syiah dari perspektif perbedaan teologis dari sebuah komunitas agama yaitu Islam. Karena iru setiap terjadi aksi kekerasan dan konflik, maka otomatis yang akan dijadikan rujukan adalah bagaimana elit dalam komunitas Islam menyikapi. Hasilnya tentu solusi-solusi yang hanya bersifat tentatif dan politis.
Jika perspektif KEWARGANEGARAAN yg dipakai maka NEGARA wajib melindungi kaum tertindas tanpa harus melihat latarbelakang agama atau keyakinan mereka. Tetapi langsung pada persoalan pokok: kewajiban konstitusional melindungi semua warganegara. Hitung2an identitas dll bisa saja akan muncul tetapi nanti setelah para korban dipulihkannhak hak asai mereka dan para pelakunya ditindak sesuai hukum secara tegas.
Polri sebagai alat negara dan hukum yang berada di barisam terdepan dalam masalah ini jelas harus mampu mengubah perspektif dari yang hanya mementingkan harmoni sosial menjadi mengutamakan perlindungan HAM khususnya hak sebagai warganegara RI. Siapapun dan pihak manapun yang melakukan kekerasan thd warganegara harus ditindak, tanpa pandang bulu termasuk latarbelakang identitas.
Dari perspektif ini akan bisa dihasilkan solusi yang tuntas dan permanen. Bukan hanya solusi2 yang politis dan temporer. Bahkan Penerintah tdk akn menjadi target kelompok2 kepentingan yang sering memakai isu sektarian utk memojokkan Pemerintah dan memobilisasi solidaritas keagaamaan demi kepentingan politik sesaat.
*) Muhammad AS Hikam, pengamat politik, dosen di President University
