Satgas Nusantara Polri: Semakin Banyak Tantangan Pilkada Serentak 2018
Jakarta. Tantangan dalam Pilkada serentak mengingat mengingatnya suhu politik bergeraknya mesin politik, maraknya black campaign dan negative campaign provokasi dan agitasi (hasutan), keberpihakan penyelenggara Pilkada, money politics, memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas, black campaign dan negative black campaign adalah eksploitasi peristiwa yang tidak terbukti kebenarannya (Fitnah) untuk menjatuhkan ekstabilitas lawan politik.
Demikian dikemukakan Irjen Pol Drs. Gatot Edy Pramono, M.Si dalam diskusi bertema “Rembuk Nasional Mewujudkan Pemilu 2019 yang aman dan bermartabat” yang diselenggarakan Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI) di Jakarta belum lama ini seraya menambahkan, negative campaign adalah peristiwa yang terbukti kebenarannya maka untuk menjatuhkan ekstabilitas lawan politik.
“Isu sentimen SARA tidak diantisipasi konflik sosial media sosial berita hoax ujaran kebencian dan isu SARA. Dampak media sosial intoleransi penyebaran permusuhan dalam bentuk info hoax dan meme yang dapat memicu konflik radikalisme pro kekerasan penyebaran paham radikal melalui propaganda cybercrime pornografi, judi online, dan sebagainya,” kata Kepala Satgas Nusantara Polri ketika mewakili Kapolri tersebut.
“Mapping kerawanan Pilkada serentak 2018 adalah tahapan Pilkada bersinggungan dengan pemilu 2019. Pilkada yang mempertemukan paslon yang didukung partai pemerintah versus partai oposisi di Jawa Tengah. Data tindak pidana Pilkada 2018 sampai tanggal 7 Mei 2018 sebanyak enam perkara pemalsuan surat dua perkara kekerasan atau halangi penyelenggara pelaksanaan 8 perkara money politic dua perkara hasutan fitnah 32 perkara atau tindakan yang menguntungkan atau rugi kan salah satu pasal satu perkara daftarkan paslon tidak sesuai SK parpol pusat tiga perkara perusak alat peraga kampanye satu perkara kampanye di tempat pendidikan strategi Polri menghadapi Pilkada pro aktif proactive profession manajemen sosial intelijen deteksi dini,” ujar jenderal berbintang dua ini.
Dr. Bahtiar yang juga Direktur Politik Kemendagri mengatakan, untuk Pemilu 2019 kita membutuhkan 8 jt penyelenggara Pemilu, bukan pekerjaan yang mudah mengelola para penyelenggara yang tidak korup.
“Saat ini kami sedang melaksanakan seleksi dengan metode yang berbeda dari tahun kemarin, kita harus pastikan mereka adalah orang yang berintegritas, bangsa ini terlalu besar maka disayangkan jika hanya tumbang gara gara Pemilu,” ujarnya.
Sedangkan Komisioner KPU RI, Dr. Hasyim Ashari mengatakan, soal pemilu serentak, 17 April 2019, pemilih akan di hadapkan situasi yang rumit dimana kalau setiap partai mencalonkan 10 kursi berarti di DPR RI akan ada 160 calon dan kalu ada 3 tingkat maka tinggal di kalikan saja. KPU harus berpikir secara rasional. (Bayu K).
