Prestasi-Prestasi Presiden Joko Widodo
Tidak mudah untuk menjadi Presiden Indonesia, namun tampaknya bagi Ir. H. Joko Widodo cukup berhasil memmpin negara yang berpenduduk lebih dari 250 juta jiwa tersebut, yang juga negara kepulauan terbesar di dunia memiliki lebih dari 17.100 pulau, memiliki lebih dari 1.128 etnis, 746 bahasa yang beragam, 1.000 macam makanan tradisional dan keanekaragaman hayati, memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada dengan total panjang 99.093 Km, memiliki 8 situs budaya warisan dunia. Bonus demografi Indonesia : usia 15 tahun dan kurang dari 64 tahun (34%), usia 15 tahun sampai 64 tahun (66%). Penduduk usia produktif Indonesia mencapai 170 juta jiwa lebih besar dibandingkan gabungan penduduk usia produktif di Malaysia, Singapura, Australia dan Thailand.
Ada beberapa keberhasilan fenomenal selama pemerintahan Presiden Jokowi berduet dengan Wapres Jusuf Kalla dalam berbagai sektor kehidupan antara lain : pertama, nilai investasi di 13 kawasan industri mencapai Rp 250,7 Trilun. 13 kawasan industri yaitu Kawasan Industri Dumai, Riau; Kawasan Industri Lhokseumawe Aceh; Kawasan Industri Tanjung Bunten-Riau; Kawasan Industri Wilmar Serang, Banten; Kawasan Industri Sei Mangke, Sumut; Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah; Kawasan Industri Ketapang Kalimantan Barat; Kawasan Industri JIIPE Gresik, Jawa Timur; Kawasan Industri Morowali, Sulteng; Kawasan Industri Palu Sulteng; Kawasan Industri Bitung, Sulut; Kawasan Industri Konawe, Sultra; Kawasan Industri Bantaeng, Sulsel.
Kedua, sejak tahun 2014, belanja untuk infrastruktur meningkat sangat signifikan. Setidaknya sampai tahun 2017, ada 244 proyek strategis nasional (PSN) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan nilai investasi lebih dari Rp 4.000 triliun. Beberapa dari proyek itu telah selesai dikerjakan.
Kemajuan pembangunan infrastruktur di era Jokowi yaitu pembangunan jalan Trans Papua; revitalisasi Bandara Silangit di Sumut; revitalisasi Bandara Komodo di Labuan Bajo-NTT; Tol Trans Jawa sampai Batang dan Tol Trans Jawa sampai Solo; Pembangunan bandara dan pelabuhan Tapaleo, Bicoli dan Wayabula di Maluku Utara; pembangunan jalan sepanjang 1.900 Km dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Utara; pembangunan pembangkit listrik 35GW; penyediaan kapal terjadwal lewat program tol laut; pembangunan 69 bendungan diseluruh Indonesia hingga tahun 2019. Pemerintah sedang membangun Palapa Ring yakni infrastruktur serat optik sepanjang 36.000 Km untuk menjangkau 440 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Palapa Ring akan selesai pada tahun 2018. Disamping itu, pemerintah akan membangun infrastruktur jaringan internet dengan satelit yang ditargetkan selesai tahun 2021.
Disamping itu, pemerintah sedang mengembangkan dan membangun 11 proyek tol laut. Anggaran yang dialokasikan pada 2017 mencapai Rp 132,38 triliun. Lokasi tol laut yaitu Pelabuhan Patimban di Subang (Jabar), Inland Waterways atau Kanal Cikarang-Bekasi-Laut Jawa di Cikarang, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan KEK Maloy, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Kalibaru, Pelabuhan Makassar New Port, Pelabuhan Palu, Terminal Kijing dan Pelabuhan Kupang.
Sementara, percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan Jokowi dengan membangun 52 proyek jalan tol, 17 proyek bandara, 13 proyek pelabuhan, dan 19 proyek kereta api. Fokus prioritas pilihan Jokowi sudah benar yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia dan relaksasi regulasi (deregulasi) yang akan bermuara pada peningkatan daya saing.
Target infrastruktur nasional tahun 2018 yaitu sektor sumber daya air membangun 47 bendungan (11 baru, 36 masih berlangsung); 106 Km pembangunan sarana dan prasarana pengendalian banjir; pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengamanan pantai (11 Km); pembangunan jaringan irigrasi baru (54.000 hektar); rehabilitasi jaringan irigasi (160.000 hektar); pembangunan pengendali lahar/sedimen (16); pembangunan embung (54 buah); pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air baku (4,5m3 per detik). Sektor jalan yaitu pembangunan jalan sepanjang 864 Km, preservasi jalan sepanjang 46.000 Km, pembangunan jembatan (8.037m), pembangunan jalan layang/terowongan (588 Km), pembangunan tol (25 Km) dan preservasi jembatan (497.515 m). Sektor perumahan yaitu pembangunan rumah khusus (5000 unit); rumah susun (6.238 unit), PSU perumahan (15.400 unit) dan rumah swadaya (180.000 unit). Sektor cipta karya yaitu pembangunan SPAM (13.059 liter/detik), penanganan infrastruktur kawasan permukiman perkotaan (1990 ha), penanganan infrastruktur kawasan permukiman perdesaan (867 ha), pengolahan air limbah (648.018 KK) dan pelayanan sistem persampahan (2.072.904KK). Hasil evaluasi Bappenas tahun 2017, pencapaian penyelesaian infrastruktur program prioritas 2018 yaitu 63% tercapai, 24% tercapai dengan kerja keras dan 13% tidak akan tercapai.
Ketiga, penyebab terjadinya pungli yaitu sarana dan prasarana tugas yang belum ideal; mekanisme kerja layanan publik yang belum sistematis; birokrasi yang belum sempurna; insentif yang belum optimal; pengawasan yang lemah serta meminimalkan pertemuan langsung petugas dengan masyarakat yang sedang meminta layanan publik. Beberapa sebab munculnya pungli antara lain karena tak paham prosedur, lamanya proses pelayanan, berkas persyaratan kurang lengkap, tidak sabarnya warga masyarakat menunggu serta mental oknum pelayanan dan pengawasan internal yang buruk.
Berdasarkan data Ombudsman RI (Oktober 2016), sektor yang paling banyak dilaporkan terjadinya suap dan pungli ada di sektor pendidikan (45%) dari seluruh laporan, sektor pertanahan (10%), penegakkan hukum (7%), administrasi kependudukan (6%), cukai dan pajak (6%), kepegawaian (5%), perhubungan(5%), perizinan (4%), kesehatan (3%) dan sektor lainnya (9%). Sementara data Kemendagri dari laporan masyarakat periode Januari s.d September 2016, ada 7 aspek rawan pungli yaitu kepegawaian, pendidikan, perizinan, dana desa, pelayanan publik, hibah dan bantuan sosial serta pengadaan barang dan jasa.
Merespons maraknya Pungli atau illegal levy, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang mengatur upaya pemberantasan pungutan liar secara terpadu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur juga mengeluarkan Surat Edaran no.5 tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungli dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Surat Edaran itu yang tidak hanya bersifat internal Kementerian PANRB, tetapi ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala LPNK, pimpinan kesekretariatan lembaga Negara, pimpinan Kesekretariatan LNS, Gubernur, Bupati dan Walikota.
Keempat, selama pemerintahan Jokowi juga ada komitmen kuat untuk mempercepat pembangunan perdesaan. Hal ini tergambar dari besarnya dana yang masuk ke desa dari berbagai sumber yaitu DAK dan dekonsruksi (Pusat), DAK dan tugas pembantuan (Provinsi), Dana desa, bantuan pemerintah, alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerag (PDRD) dan kegiatan pemberdayaan masyarakat (Kabupaten/Kota). Sumber dana : dana desa total alokasi selama 2017 (Rp 66 Triliun), DAK tahun 2017 (Rp 104,1 Triliun), alokasi anggaran K/L ke desa tahun 2016 (Rp362,6 Triliun), alokasi dana desa tahun 2017 (Rp 34,7 Triliun). Kebijakan dana desa : tahun 2015 sebesar Rp 20,67 Triliun penyerapannya sebesar 82,72% di 74.093 desa (setiap desa mendapat kurang lebih Rp 280,3 juta); tahun 2016 sebesar Rp 46,98 Triliun penyerapannya sebesar 97,65% di 74.754 desa (setiap desa mendapat kurang lebih Rp 643,6 juta); tahun 2017 sebesar Rp 60 Triliun penyerapannya sebesar 89,20% di 74.910 desa (setiap desa mendapat kurang lebih Rp 800,4 juta). Rekapitulasi pemanfaatan dana desa yaitu mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa (jalan desa 121.709 Km, jembatan 1.960 Km, pasar desa 5.220 unit, BUMDesa 21.811 unit, tambatan perahu 5.116 unit, embung 2.047 unit, irigasi 41.739 unit dan sarana olah raga desa 2.366 unit) dan kegiatan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa (penahan tanah 291.393 unit, air bersih 32.711 unit, MCK 82.356 unit, Polindes 6.041 unit, drainase 590.371 unit, PAUD 21.357 unit, Posyandu 13.973 unit dan sumur 45.865 unit).
Kemajuan Bidang Sosial Budaya dan Politik
Di bidang sosial budaya dan politik, banyak kemajuan yang ditorehkan selama pemerintahan Jokowi-JK seperti antara lain : pertama, ada komitmen kuat pemerintahan ini untuk memerangi ancaman Narkoba yang sudah masuk skala ancaman darurat dan kritis dalam teori the cycle of threats. Menurut laporan kinerja BNN tahun 2016 (Kompas, 2 Agustus 2017), Jumlah hasil aset yang disita dari tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan Narkotika selama tahun 2010 sebesar Rp 3,63 miliar, tahun 2011 sebesar Rp 33,17 miliar, tahun 2012 sebesar Rp 24,62 miliar, tahun 2013 sebesar Rp 52,37 miliar, tahun 2014 sebesar Rp 83,21 miliar, tahun 2015 sebesar Rp 85,33 miliar dan tahun 2016 sebesar Rp 279,11 miliar.
Kedua, pemerintahan sekarang ini gencar memerangi ancaman korupsi, dan ada komitmen kuat untuk terus memberdayakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai ujung tombak atau spearhead perang melawan korupsi. Terbukti, sejak KPK berdiri pada 2002, tercatat sudah ada 16 hakim dibawah MA dan 9 aparat pengadilan serta pegawai MA yang terjaring OTT oleh KPK. Mereka yang ditangkap KPK, bukan hanya hakim karir, melainkan juga hakim non karir atau ad hoc untuk tindak pidana korupsi. Hingga awal September 2017, ada 15 hakim, 11 advokat dan 7 panitera yang terjerat kasus korupsi.
Tidak hanya itu saja, perbaikan dalam penegakkan hukum juga dilakukan oleh pemerintahan ini, hal ini merespons laporan Ombudsman RI (Agustus 2017), ada 4 LP yang terindikasi dugaan maladministrasi terkait hak Napi sebanyak 963 kasus yaitu LP Kelas II A Pekanbaru (726 kasus); LP Kelas IIA Bekasi (192 kasus); LP Kelas IIA Bogor (12 kasus) dan LP Perempuan Kelas IIA Palembang (33 kasus). Hak yang tidak didapat Napi antara lain hak remisi, hak pembebasan bersyarat, hak cuti bersyarat, hak cuti menjelang bebas dan hak pengurangan masa hukuman. Beberapa faktor penyebab malaadministrasi yaitu faktor kedekatan emosional antara warga binaan/Napi dan petugas LP; Proses pengurusan hak-hak warga binaan yang dinilai berbelit dan minim sosialisasi; Perlakuan khusus bagi warga binaan dengan kemampuan finansial lebih.
Sedangkan, laporan tahunan LPSK tahun 2016, jumlah permohonan perlindungan yang diterima LPSK yaitu perlindungan fisik (34), perlindungan hukum (37), perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural dan fasilitas restitusi (39), pemenuhan hak prosedural (84), pemenuhan hak prosedural dan fasilitas restitusi (88), perlindungan fisik dan pemenuhan hak prosedural (140), bantuan medis dan psikologis (234), fasilitasi restitusi (333) dan bantuan medis (561). Berdasarkan jenis kasus yaitu pelanggaran HAM (796), korupsi (109), terorisme (16), perdagangan orang (140), Narkotika/psikotropika (6), kekerasan seksual terhadap anak (66), penyiksaan (28), pidana umum lainnya (564) dan kasus yang tidak terdapat unsur tindak pidana (2).
Ketiga, indeks kemerdekaan pers di Indonesia dari tahun ke tahun selalu membaik, hal ini menunjukkan terjadinya komunikasi sosial dan komunikasi massa yang baik antara pemerintahan ini dengan komunitas pers. Menurut Indeks Kemerdekaan Pers 2016, indeks kebebasan politik (63,44), kebebasan ekonomi (61,87) dan kebebasan hukum (61,33). Berdasarkan tiga kelompok informan, pemerintah (kebebasan politik 71,63, kebebasan ekonomi 66,29 dan kebebasan hukum 68,29), bisnis/pengusaha (kebebasan politik 69,46, kebebasan ekonomi 66,96 dan kebebasan hukum 64,40), sipil (kebebasan politik 61,20, kebebasan ekonomi 57,86 dan kebebasan hukum 56,45). Indeks kebebasan pers per propinsi yaitu Kalbar (75,68), Aceh (72,39), Kepulauan Riau (70,60), Kalsel (70,34), Banten (69,92), NTB (68,55), Lampung (67,99), Sumsel (69,27), DIY (66,54), Papua (63,88) dan DKI Jakarta (62,75).
Bidang pertahanan dan pemberantasan terorisme
Pemerintahan Jokowi-JK juga fokus untuk terus memperkuat bidang pertahanan, karena kekuatan militer yang disegani lawan dan kawan akan menjadi faktor determinan diplomasi dan jaminan keamanan investasi. Apalagi dengan visi menciptakan Poros Maritim Dunia, Pemerintahan Jokowi memiliki empat prioritas yaitu; pertama, pembangunan postur kekuatan minimal esensial (minimum essential force/MEF) TNI, utamanya peningkatan kesiapan tempur (combat readiness) matra udara. Kedua, perwujudan visi Presiden Jokowi berupa Poros Maritim Dunia khususnya dari aspek pertahanan kelautan (maritim). Ketiga, peningkatan kemandirian dalam pemenuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista), antara lain jet tempur, kapal selam, propelan (zat pendorong) untuk roket dan rudal, radar, tank medium, dan kapal selam. Lalu keempat, pengambilalihan kontrol sebagian ruang udara Indonesia yang masih dikendalikan oleh Singapore FIR (Flight Information Region), yakni ruang udara Kepulauan Riau, Kepulauan Natuna dan perairannya.
Prioritas pertama (pembangunan postur MEF TNI) ditargetkan selesai tahun 2024 sejak dimulai tahun anggaran 2010. Dari beberapa sumber pembangunan postur tahap pertama hingga 2014 telah mencapai sekitar 40 persen. Namun, Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin malah menyebut pembangunan MEF saat ini (tahap kedua) baru tercapai 12 hingga 13 persen (detikcom, 4 Desember 2017). Perbedaan angka yang signifikan dapat terjadi antara lain, karena penyesuaian rencana kebutuhan, baik kapabilitas militer, anggaran pertahanan maupun target waktu, dibandingkan dengan realisasi.
Dalam upaya penyelamatan WNI yang terpapar ideologi teroris dan radikal, sudah banyak yang dilakukan pemerintahan Jokowi. Sepanjang Januari s.d Juni 2017, 161 orang atau 52 KK WNI dari 12 provinsi yang dideportasi dari Turki karena akan bergabung dengan ISIS telah kembali ke Indonesia. Berdasarkan data LSM C-Save, provinsi dengan pengikut terbanyak adalah Jabar (13 KK), Jatim (10 KK), Jateng (8 KK), Lampung (5 KK), Jakarta dan Banten (4 KK), Sumbar, Jambi, Kalbar, Aceh, Batam dan Sumsel (1 KK).
Untuk pemberantasan terorisme, sudah digambarkan bahwa wilayah Jawa Barat telah menjadi basis kelompok radikal DI/TII atau NII. Dari Jawa Barat, DI/TII dan NII menyebar ke Aceh, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat. Jawa Tengah dikenal basis JI dan JAT. “Banyak aktivis radikal di Jateng, DIY, Jatim dan Sumut hasil rekrutan simpatisan Masyumi yang kecewa kebijakan politik Orba,”kata Solahuddin dari Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial UI.
Sedangkan, laporan Institute for Policy Analysis of Conflict merilis laporan yang menyebutkan sedikitnya ada 50 PRT perempuan asal Indonesia yang bekerja dikawasan Asia Timur ambil bagian dalam kelompok diskusi ekstrimis. Sebanyak 43 diantara mereka pernah atau masih bekerja di Hongkong. Laporan ini jelas sudah ditindaklanjuti oleh jajaran Kementerian Luar Negeri.
*) TW Deora, Penulis adalah pemerhati masalah politik. Tinggal di Bukittinggi, Sumatera Barat
