Aparat Keamanan Di Kawasan Tambang Diduga Menggunakan Fasilitas Freeport Indonesia
Dalam laporan Human Rights Watch, aparat keamanan di kawasan tambang diduga menggunakan fasilitas Freeport Indonesia
seperti kendaraan, kantor, juga peti kemas perusahaan untuk mengangkut orang-orang. Tentu saja banyak yang berakhir dengan penyiksaan dan bahkan pembunuhan. Dari data laporan Polda Papua ke Pusat Keuangan Mabes Polri, Freeport diketahui telah mengucurkan dana sebesar Rp 43,9 miliar untuk Polda Papua pada 2015 dan Rp 21,4 miliar pada paruh tahun pertama 2016.
Juga kita tak bisa melupakan laporan Freeport-McMoran pada Komisi Sekuritas dan Bursa AS yang mencatat bahwa mereka menggelontorkan uang sebanyak 4,7 juta dolar AS pada 2001, dan 5,6 juta AS pada 2002, untuk keperluan “jasa
keamanan pemerintah”. Oleh aparat keamanan Indonesia, dana besar itu dianggap sebagai “bantuan dari seseorang yang punya niat baik”.
Demikian salah satu orasi yang dikemukakan kalangan aktifis Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Surabaya dalam aksi unjuk rasa mereka di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur belum lama ini seraya menambahkan, PT Freeport Indonesia telah lama menjadi malapetaka bagi bangsa West Papua. Kehadiran Freeport di tanah Papua tak bisa dipisahkan
dengan kehadiran pelanggaran terhadap HAM dan kerusakan lingkungan di tanah Papua. Juga, pemerintah Indonesia ikut andil dalam mala petaka yang diderita bangsa West Papua.
“Demi pengamanan proses penanaman modal, operasi-operasi militer digelar. Setelah Operasi Trikora pada 19 Desember 1961, ada beberapa operasi militer lain seperti Operasi Banten Kedaton, Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi Kancil, Operasi Naga, Operasi Rajawali, Operasi Lumbung, Operasi Jatayu. Operasi lewat laut adalah Operasi Show of Force, Operasi Cakra, dan
Operasi Lumba-lumba, Operasi Jayawijaya dan Operasi Khusus. Nyaris semuanya dilakukan demi penguasaan wilayah West Papua. Demi kenyamanan dan keamanan proses penanaman modal belaka,” ujar Stevanus Pigai.
Pada tahun 2000, ujar Ketua Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Surabaya ini, ELSHAM Papua membuat laporan tentang kekerasan aparat keamanan yang terjadi di berbagai wilayah di West Papua. Di Paniai, tercatat 614 orang meninggal, 13 orang hilang, 94 orang diperkosa. Di Biak, 102 orang meninggal, 3 orang hilang, 37 orang dianiaya, 150 orang ditahan. Di Wamena,
475 orang meninggal. Di Sorong, 60 orang meninggal, 5 orang hilang, dan 7 orang korban pemerkosaan. Di Jayawijaya, 137 orang meninggal, 2 orang hilang, 10 orang menjadi korban pemerkosaan, 3 orang menjadi korban penganiayaan. Belum lagi pembakaran rumah ibadah, kampung, rumah. Itu pun belum termasuk wilayah-wilayah lainnya, yang belum terdata dengan baik.
Menurutnya, selain terhadap kekerasan terhadap kemanusiaan, Freeport Indonesia juga berperan besar pada kerusakan alam West Papua. Puluhan ribu hutan telah diubah menjadi hutan mati. Peluapan sungai akibat endapan limbah yang masuk dalam kategori limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya). Limbah tailing yang dibuang ke Sungai Ajkwa, salah satu sungai di antara
lima sungai lain di Mimika. Masih ada sungai-sungai lain seperti Sungai Aghawagon, Sungai Otomona, Sungai Minjerwi, Sungai Aimoe, dan Sungai Tipuka. Freeport Indonesia telah mengkontaminasi perairan dengan cairan asam berbahaya bagi kehidupan aku atik.
Dalam aksi unjuk rasanya, AMP Kota Surabaya menuntut “Usir Asing dan Tutup Freeport”, “Audit kekayaan Freeport serta berikan pesangon untuk buruh”, “Audit cadangan tambang dan kerusakan lingkungan’, “Tarik TNI/Polri organik dan non-organik dari tanah West Papua’, “Hentikan rekayasa konflik di Timika”, “Berikan hak menentukan nasib sendiri solusi demokratik bagi
bangsa West Papua”, “Usut, tangkap, adili dan penjarakan pelanggaran HAM selama keberadaan Freeport di West Papua”,“Biarkan rakyat dan bangsa West Papua menentukan masa depan pertambangan Freeport di Tanah West Papua”, dan “Freeport wajib merehabilitasi lingkungan akibat eksploitasi tambang”.
