Pengamat Politik: Hoax Mengganggu Keamanan Nasional
Tim Mabes Polri akhirnya berhasil menggulung kelompok pembuat dan penyebar hoax yang selama ini meresahkan masyarakat. Aktor-aktor penyebar hoax ditangkap di berbagai kota seperti di Surabaya, Bali, Sumedang, Pangkalpinang, Palu, dan Yogyakarta, oleh Tim dari Direktorat Cyber Bareskrim dan Direktorrat Keamanan Khusus Baintelkam Mabes Polri. Sindikat yang tergabung dalam The Family Muslim Cyber Army (MCA) berhasil dideteksi dan diungkap menjadi penyebar konten-konten hoax yang berkaitan dengan aksi penyerangan ulama, kebangkitan Partai Komunis Indonesia, dan konten-konten negatif terhadap pemerintah.
Tindakan yang dilakukan oleh Mabes Polri tersebut, menangkap belasan orang di berbagai kota yang telah diselidiki terlibat dalam The Family MCA tersebut disikapi beragam oleh masyarakat yang secara dominan positif dan diapresiasi. Muhammad AS Hikam, pengamat politik senior, mengatakan bahwa kinerja yang dilakukan oleh Polri ini patut diapresiasi karena berhasil mengungkap hoax yang sangat meresahkan dan menggangu keamanan nasional.
“FMCA harus diminta bertanggungjawab karena bisa dianggap melakukan penistaan terhadap agama dan ummat Islam. Pihak aparat keamanan perlu mengusut tuntas bukan saja siapa pelaku di lapangan, tetapi yang lebih penting adalah aktor intelektual di belakangnya. Ini bukan saja individu-individu tetapi juga organisasi-organisasi yang terkait, baik dari organisasi masyarakat sipil maupun parpol.” Ungkap dosen dari President University tersebut.
Mantan menteri di era Presiden Gus Dur tersebut juga berharap ormas seperti NU & Muhammadiyah pro aktif melakukan pengaduan dan tuntutan agar FMCA tersebut ditindak tegas karena menggunakan simbol agama untuk kegiatan yang meresahkan tersebut.
“Penyebaran hoax ini harus diungkap tuntas karena hal ini sudah terkait dengan keamanan nasional dan eksistensi NKRI. Kegaduhan-kegaduhan terkait isu penyerangan terhadap ulama dan kebangkitan Partai Komunis Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini karena hoax yang beredar secara masif di masyarakat, dan ini harus diakhiri.” pungkas Doktor ilmu politik alumnus Universitas of Hawaii ini. (*)
