Isu LGBT Di Parlemen: Zulhas & Mahfud Md
KETUA MPR-RI, Zulkifli Hasan atau Zulhas, mengatakan bahwa sudah ada 5 Fraksi di Parlemen yang menyetujui perilaku lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) berkembang di Indonesia. Ketum Partai PAN itu berbicara di Kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jalan Raya Sutorejo Nomor 59, Mulyorejo, Surabaya, Sabtu (20/1/2018). Pernyataan itu, tentu saja, segera memicu kontroversi dan respon dari kalangan Parlemen cenderung sangat negatif.
Pihak-pihak fraksi parpol di DPR, semuanya menolak sinyalemen Zulhas. Wakil-wakil dari Partai-partai Gerindra, PDIP, PKS, dan PPP serta PKB, misalnya, dengan tegas menolak atau minimum merasa tak paham dengan apa yang dinyatakan Zulhas tsb. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, sebuah alat kelengkapan DPR yang berwenang dalam pengelolaan legislasi, juga menolak tegas. Menurut Ketuanya, Firman Subagyo (FS), yg juga anggota Fraksi Partai Golkar, mengatakan bahwa statemen Zulhas tidak benar. Bukan saja belum pernah ada rencana pembahasan masalah LGBT, tetapi juga semua Fraksi di DPR menolak LGBT, kata FS.
Zulhas belum pernah merespon dan/ atau mengkalrifikasi omongannya. Bahkan saat bicara di forum publik itu pun ia tidak menyebutkan secara detail fraksi-fraksi apa yang ditudingnya menyetujui LGBT tsb. Ini mengisyaratkan bahwa statemen Zulhas bisa mengarah kepada hoax atau bahkan pembohongan publik apabila tidak didukung fakta dan bukti yang bisa diertanggungjawabkan secara hukum.
Dalam perkembangannya, tampaknya bukan hanya Ketua MPR-RI saja yang bicara soal LGBT dan Parlemen, tetapi juga mantan Ketua MK, Prof. Mahfud MD (MMD). Beliau mensinyalir bahwa isu LGBT sudah merasuki lembaga-lembaga Negara seperti DPR dan MPR. Bahkan pakar hukum Tatanegara itu mengatakan: “Ada kucuran dana 180 Juta Dollar AS utk legalkan LGBT tsb.” Tidak dijelaskan sumber dana sebesar itu datang dari pihak apa, termasuk dari negara mana.
*) Muhammad A S Hikam, pengajar di Universitas Presiden, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Sesko TNI dan Universitas Pertahanan.
