Pembangunan Lancar, Papua Semakin Aman
Ketimpangan pembangunan di wilayah Papua dibandingkan wilayah lain di Indonesia mulai ditepis oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Infrastruktur sebagai salah satu kunci penggerak pembangunan digenjot oleh pemerintah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan dana Rp 7,6 triliun pada 2017 untuk Papua. Pembangunan ini diharapkan mampu untuk mengurangi potensi konflik yang dipicu oleh kecemburuan sosial dan ekonomi.
Pembangunan Jalan Trans Papua ditargetkan tersambung seluruhnya pada 2018-2019. Jalan Trans Papua sepanjang 4.330,07 kilometer pada tahun 2016, sudah tembus 3.851,93 kilometer. Pembangunan jalan baru di Jalan Trans Papua tahun 2016 mencapai 231,27 kilometer, untuk tahun 2017 akan ada penambahan jalan baru 143,35 kilometer. Jalan Perbatasan Papua sepanjang 1.098,2 kilometer, pada tahun 2016 telah dibuka sepanjang 884,3 kilometer. Pada akhir tahun 2017 ditargetkan 892,3 kilometer sudah tembus.
Langkah strategis pemerintah lainnya yang sangat penting untuk menyejahterakan Papua adalah dengan memberlakukan BBM satu harga. Saat ini ada 9 titik di Papua yang harga BBMnya sama dengan Jawa. Sembilan titik tersebut adalah Kecamatan Ilaga di Puncak Jaya, Kecamatan Elelim di Yalimo, Kecamatan Kenyam di Nduga, Kecamatan Kasonawega di Memberamo Raya, Kecamatan Kobakma di Memberamo Tengah, Kecamatan Karubaga dan Wenam di Tolikara, kecamatan Supaga di Intan Jaya, Kecamatan Anggi di Pegunungan Arfak, dan Kecamatan Moswaren di Sorong Selatan. Harga sebelumnya premium dan solar antara Rp 30.000-100.000 sekarang menjadi premium Rp 6.450/liter dan solar Rp 5.150/liter.
Papua layak mendapat perhatian lebih dari pemerintah Indonesia. Setelah bertahun-tahun sejak merdeka, dibandingkan dengan daerah lain Indonesia, Papua tertinggal. Di sisi lain di Papua tersimpan sumber daya alam yang potensial. Potensi pertambangan mineral, bentang alam sebagai potensi pariwisata, dan kekayaan budaya Papua sangat besar. Wajar jika Papua layak mempunyai predikat mutiara yang terpendam.
Pemerintah Indonesia melalui kebijakan Presiden Joko Widodo saat ini berusaha untuk menggali mutiara yang terpendam tersebut. Pembangunan di Papua tentu saja bukan hal yang mudah. Perlu kerja keras dan strategi yang matang agar pembangunan dapat dilaksanakan di wilayah Papua yang penuh tantangan. Kondisi geografis yang sangat berat disertai dengan potensi gangguan keamanan oleh kelompok separatis yang menginginkan merdeka lepas dari Indonesia, menjadi tantangan yang berat bagi pelaksanaan pembangunan. Namun hal itu tidak membuat pemerintah Indonesia bersama pemerintah Propinsi Papua kecil nyali. Strategi mengajak TNI untuk melaksanakan pembanguan Papua terutama pada sektor infrastruktur berjalan sukses. Terbukanya akses ke pelosok Papua membuka mata masyarakat bahwa pemerintah Indonesia hadir bagi Papua.
Pendekatan pembangunan yang adil, merata dan transparan ini secara signifikan membuat Papua berangsur-angsur semakin aman. Bukti konkret dari dukungan masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia adalah dengan bergabungnya anggota Organisasi Papua Merdeka ke Indonesia. Tercata bahwa pada tahun 2017 ini Pemerintah Indonesia berhasil merangkul 154 orang anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk kembali ke pangkuan ibu pertiwi.
Kebijakan Presiden Joko Widodo dalam membangun Papua tentu tidak akan berhasil jika unsur pemerintah lainnya tidak mendukung. Peran TNI yang sangat vital dalam mengawal dan melaksanakan pembangunan infrastruktur layak mendapat pujian. Selain itu pemerintah Propinsi yang selaras dengan irama pemerintah pusat untuk terus mengejar ketertinggalan dengan Propinsi lain harus mendapat apresiasi.
Presiden Joko Widodo berhasil merangkul hati rakyat Papua. Kerja nyata yang dilakukan antara lain dengan membuka akses ke pelosok Papua, kebijakan satu harga BBM dengan Pulau Jawa, dan mulai dilaksanakan program listrik di Papua secara nyata membuat kehadiran pemerintah dirasakan oleh masyarakat Papua.
Meskipun pembangunan sudah menampakkan hasil di Papua, pemerintah tidak boleh mengabaikan potensi ancaman dari kelompok separatis yang terlihat diprovokasi oleh pihak luar. Saat ini Melanesian Spearhead Group (MSG) sangat aktif mendorong Papua lepas dari Indonesia. Dukungan lain juga terus mengalir dari United Liberation Movement of West Papua (ULMWP), Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Dukungan dari komunitas-komunitas tersebut tentu akan memicu perhatian dari dunia internasional dan akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Namun dengan keyakinan bahwa Papua layak mendapat prioritas pembangunan dan dilakukan dengan tulus demi kesejahteraan masyarakat, maka keyakinan bahwa masyarakat Papua tetap merah-putih tidak perlu diragukan.
*) Stanislaus Riyanta, pengamat intelijen dan keamanan, alumnus Pascasarjana Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia.
Catatan : Tulisan ini pernah dimuat di Majalah TOPNasional Edisi I Agustus 2017.
