Ketika Jokowi Membangun Papua

Pembangunan infrastruktur di Papua menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tercatat Presiden Jokowi telah lima kali berkunjung mengawasi pembangunan infrastruktur di Papua.

Anggaran besarpun, pemerintah gelontorkan untuk Papua melalui dana otonomi khusus dan dana transfer daerah. Tak tanggung-tanggung, pada tahun anggaran 2016 saja, total dana yang dialokasikan untuk Papua mencapai Rp 85,7 triliun. Fantastis bukan?

Meski demikian, dengan anggaran yang dialokasikan belum sebanding dengan peningkatan yang ingin dicapai. Sebagaimana keluhan yang disampaikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia bahwa permasalahan tak semata hanya pada dana. Tak begitu terlihatnya pembangunan di bagian timur Indonesia diindikasikan akibat kementerian dan pemerintah daerah terintegrasi dengan baik dan ditambah lagi dengan lokasi yang tak mudah terjangkau.

Pembangunan di Papua merupakan wujud kepedulian Presiden dalam rangka kesetaraan hak asasis manusia bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, pembangunan di bagian timur Indonesia tak boleh mengabaikan nilai-nilai kebudayaan Papua.

Melalui pendekatan-pendekatan budaya ialah kunci untuk menyukseskan pembangunan daerah dan masyarakat Papua. Berikut rentetan pembangunan di Papua.

Pengoptimalan Pembangunan Infstruktur Kelistrikan

Pemerintah telah meluncurkan Program Indonesia Terang (PIT) dengan memfokuskan bangunan pada pembangkit dan mengalirkan listrik ke wilayah-wilayah terisolir. Alhasil sebanyak 6 infrastruktur kelistrikan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat telah diresmikan pada kunjungan kerja Presiden pada 17 Oktober 2016.

Adapun keenam infrastruktur tersebut ialah pembangkit Listrik Tenaga Air Orya Genyem 2 x 10 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Prafi 2 x 1, 25 MW, Saluran Udara Tegangan Tinggi 70 kilo Volt Genyem–Waena–Jayapura sepanjang 174,6 kilo meter sirkit, Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kilo Volt Holtekamp-Jayapura sepanjang 43,4 kilo meter sirkit, Gardu Induk Waena–Sentani 20 Mega Volt Ampere dan Gardu Induk Jayapura 20 Mega Volt Ampere.

Pembangunan Pelabuhan Wasior

Pada kunjungan keempat Presiden ke Manokwari telah meresmikan Pelabuhan Wasior sebagai bagian dari program tol laut. Pelabuhan Wasior merupakan jenis pelabuhan pengumpul yang dicanangkan oleh Kementerian Perhubungan dan mulai dibangun pada tahun 2005 dengan menelan biaya sekitar Rp 79 miliar.

Bandara Elit Dominie Eduard Osok

Kini Papua juga memiliki bandara megah yaitu, bandara elit Dominie Eduard Osok (DEO). Bandara Domine Eduard Osok memiliki landasan pacu (runway) sepanjang 2.060 meter dan lebar 45 meter yang bisa didarati oleh pesawat berbadan lebar (wide body) dan pesawat propeller. Kelak panjang bandara Domine Eduard Osok akan ditingkatkan menjadi 2.500 meter dengan luas terminal bandara sekitar 13.700 meter persegi. Sehingga dengan pengembangan bandara tersebut diharapkan dapat melayani penerbangan domestik dan juga penerbangan perintis yang dapat menjangkau daerah distrik penyokong seperti Ayawasi, Inawatan, Teminabuan, dan Waisai.

Percepatan Pembangunan Jalan Lintas Perbatasan Papua

Salah satu pembangunan vital sebuah infrastruktur ialah jalan. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), saat ini telah tersambung 800,58 kilometer jalan lintas perbatasan, dari total panjang mencapai 1.105,8 kilometer. Jalan lintas perbatasan ini merupakan jalan yang sejajar dengan garis batas negara Indonesia-Papua Nugini yang berada di sisi timur Pulau Papua, membentang dari Jayapura di ujung utara hingga Merauke di ujung Selatan. Bersamaan dengan itu, terus dilakukan pembangunan jalan lintas trans Papua yang akan menghubungkan antara Papua dan Papua Barat.

Satu Harga BBM

Ini merupakan salah satu kebijakan di era Presiden Jokowi yang banyak mendatangkan decak kagum sekaligus tanda tanya, apakah rencana ini dapat terlaksana dengan baik. Akan tetapi, hari demi hari terus menunjukkan suatu tanda keseriusan pemerintah untuk membangun kesejahteraan di seluruh Indonesia, tanpa terkecuali di daerah bagian timur. Adanya kebijakan satu harga BBM di Papua diharapkan dapat menjadi katalisator turunnya biaya logistik, menghapuskan kesenjangan antara wilayah Indonesia barat, tengah, dan timur, serta mengejar ketertinggalan yang saat ini masih dirasakan oleh masyarakat Papua.

Progres peningkatan pembangunan, tampak jelas dari serangkaian perhatian dan usaha Presiden untuk membangun infrastruktur di Bumi Cendrawasih. Keseriusan pemerintah Kabinet Kerja menunjukkan sebuah langkah maju yang signifikan. Sebagaimana dibenarkan oleh Ketua DPR RI, Setya Novanto bahwa pemerintahan Presiden Jokowi sangat prioritas membangunan infrastruktur skala besar di seluruh Papua dan Papua Barat. Perhatian yang serius dalam pembangunan yang merata di tanah Papua diharapkan dapat menarik minat investor asing, sehingga meningkatkan taraf hidup bahkan kesejahteraan masyarakat di Negeri Mutiara Hitam.

*) Ferdiansyah, Pemerhati Sosial dan Politik