Kesepakatan Kapolri-GNPF MUI Membendung Ancaman Mobokrasi
Kesepakatan yang berhasil terbuhul antara Polri dengan GNPF-MUI terkait rencana gelar demo ‘Super Damai’ pada 2 Desember yang akan datang (Aksi 212) adalah capaian yg patut diacungi jempol. Berkat kerja keras usaha tersebut Jend Pol M. Tito Karnavian berhasil mengajak pihak penanggungjawab demo 212 utk bernegosiasi dan mencari titik temu. Hasilnya Polri dan GNPF MUI berhasil melakukan pembatasan (containment) terhadap dampak aksi demo yg selama ini dikhawatirkan akan bereskalasi besar dan berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab sehingga bisa mengancam keamanan dan ketertiban umum serta jalannya pemerintahan.
Berdasarkan kesepakatan yang diumumkan dalam konperensi pers bersama di kantor MUI itu, terdapat beberapa poin penting, antara lain
- Memindahkan lokasi demo dari Jl. Thamrin dan Bundaran HI ke kawasan Monas. Ini penting dalam konteks pengawasan dan kontrol thd para demonstran yg berjumlah sangat besar agar tidak meluas spt dlm demo 411 yang lalu.
- Membatasi durasi aksi tidak sampai malam, hanya dari jam 8.00 pagi sampai jam 13.00. Dengan rentang waktu ini keamanan juga akan relatif mudah dijaga oleh aparat, baik Polri maupun pasukan bantuan dari TNI.
- Rencana Jumatan dan istighotsah serta dzikir di jalan raya berhasil dipindahkan dari jalan ke kawasan Monas, sehingga kekhawatiran akan terganggunya pengguna jalan di seluruh wilayah Jakarta tak ada lagi.
- Penyelenggara demo 212 mendapat jaminan tak akan ada pembatasan terhadap para peserta demo yang mau datang dari luar Jakarta. Tak ada larangan atau himbauan atau instruksi registrasi kendaraan besar (bus) yang akan mengangkut mereka dari luar Jakarta.
- Last but not the least, pihak penyelenggara demo bisa diajak ikut mencegah terjadinya pemanfaatan aksi mereka oleh pihak-pihak ketiga. Kendatipun Polri adalah yang menjadi leading sector dalam keamanan tersebut, tetapi adanya komitmen dari pihak GNPF MUI sangat bermakna.
Dari beberapa poin di atas, maka publik Jakarta dapat bernafas lega karena ancaman terjadinya eskalasi demo dan penunggangan terhadapnya sudah mulai bisa diperkecil walaupun tentu saja kewaspadaan masih tetap diperlukan. Semuanya memang masih ada di atas kertas dan perlu pembuktian nanti di lapangan pada 2 Desember yang akan datang.
Namun capaian Polri pada hari ini perlu diapresiasi oleh publik Jakarta dan bahkan seluruh rakyat Indonesia. Khususnya hasil jerih payah dari Kapolri dan Panglima TNI serta jajarannya, termasuk Polda Metro Jaya, selama beberapa minggu terakhir pasca- demo 411. Kendati aparat keamanan menghadapi berbagai resistensi yang sengit dari berbagai arah tak terkecuali dari internal Pemerintah sendiri, tetapi semuanya berhasil dilalui.
Maka itu tak berlebihan jika saya mengatakan bahwa pihak yang ada di lingkaran Presiden Jokowi dan aparat Pemerintah kini harus lebih percaya diri terhadap langkah-langkah yang dilakukan secara sinergis antara Kapolri dengan Panglima TNI serta komunitas intelijen negara. Statemen-statemen yang kontraproduktif dan atau bisa menimbulkan tafsir yg meragukan kedua pemimpin Polri dan TNI tersebut mesti dihentikan. Misalnya saja statemen-statemen yang meragukan kemungkinan adanya upaya makar dari pihak-pihak yg ingin memanfaatkan aksi demo. Hal ini sesungguhnya tidak tepat dan bisa mengurangi soliditas internal Pemerintah sendiri. Sudah saatnya mereka bekerja bersama dan sinergis untuk kepentingan keamanan nasional dan stabilitas politik Pemerintahan Presiden Jokowi.
Bagaimanapun juga stabilitas keamnan nasional dan Pemerintah Presiden Jokowi akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan semua upaya mencari solusi bagi konflik politik yang kini sedang berkecamuk di ibukota negara itu. Soliditas dan rasa percaya kepada kemampuan aparat kepolisian, TNI, dan komunitas intelijen negara adalah sebuah sine qua non atau keharusan yg tak bisa ditawar-tawar lagi.
“Demokrasi Yes, Mobokrasi No!”
*) Muhammad A S Hikam, pengajar di Universitas Presiden, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Sesko TNI dan Universitas Pertahanan.
