Kerawanan Pilkada DKI Jakarta
Kursi Gubernur DKI Jakarta sangat menggiurkan. Daya tarik nilai APBD 2016 sebesar Rp 67,1 triliyun dan keuntungan sebagai barometer politik membuat banyak pihak berkepentingan untuk mendapatkan kursi Gubernur DKI Jakarta. Basuki Tjahaja Purnama sebagai calon gubernur petahanan masih menjadi calon yang paling kuat. Sementara calon-calon alternatif seperti Sandiaga Uno yang kemungkinan berpasangan dengan Sekda DKI JakartaDcr. H. Saefullah, M.Pd, sudah mulai menunjukkan keberadaaanya.
PDI Perjuangan yang menjadi satu-satunya partai yang bisa mengusung pasangan tanpa perlu berkoalisi masih menunjukkan siapa yang akan diusung. Banyak kemungkinan yang akan terjadi hingga detik terakhir. Persoalan yang lebih penting daripada sekedar menerka siapa pasangan calon yang maju adalah mengetahui kerawanan yang ada pada Pilkada DKI Jakarta. Kerawanan perlu dipetakan dan diperhatikan karena terkait dengan ancaman-ancaman yang bisa terjadi.
Dalam teori tentang analisis kerawanan (kerentanan) merujuk pada Prunckun (2010, 2015), disebutkan bahwa kerawanan terdari dari tiga aspek yaitu daya tarik, kemudahan diserang, dan dampak. Jika aspek-aspek tersebut diuraikan satu per satu maka dapat diketahui bagaimana memperkecil kerawanan tersebut sehingga bisa menghambat terjadinya ancaman-ancaman terhadap Pilkada DKI Jakarta secara umum yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan stabilitas politik Indonesia.
Daya Tarik
Di awal tulisan ini sudah disebutkan bahwa DKI Jakarta mempunyai APBD yang cukup fantastis, sekitar Rp 67 trilyun. Hal ini tentu saja mempunyai daya tarik yang sangat besar. Dengan APBD sebesar itu maka banyak hal bisa dilakukan. Gubernur DKI menjadi sangat menarik karena mempunyai kuasa dan “modal” yang cukup kuat.
Dari sisi politik, jabatan Gubernur DKI Jakarta sangat prestisius. Selain bisa meningkatkan eksistensi partai pengusung, jabatan ini juga mempunyai nilai kuat bagi pemangkunya secara pribadi. Jakarta adalah pusat aktivitas politik, Jakarta menjadi pusat perhatian dari seluruh Indonesia.
Kekuatan anggaran dan kekuatan politik di DKI Jakarta membuat jabatan Gubernur DKI Jakarta mempunyai daya tarik yang sangat besar. Hal inilah yang membuat partai politik melakukan segala upaya untuk dapat memenangkan pertarungan calon yang diusungnya.
Kemudahan Diserang / Sistem Pengamanan
Polri dibantu dengan TNI serta aparat keamanan lainnya termasuk BIN tentu akan sekuat tenaga dalam mengamankan DKI Jakarta dalam kegiatan pilkada. Jakarta selain sebagai barometer politik juga merupakan barometer keamanan. Jakarta rusuh makan seluruh dunia akan mengetahui dan dampaknya luar biasa bagi Indonesia.
Hal yang bisa membuat Jakarta menjadi tidak aman dalam hajat demokrasi Pilkada ini adalah jika terjadi konflik bermotif SARA. Calon Gubernur petahana sangat rentan untuk menjadi sasaran isu SARA. Daerah yang paling rawan terhadap ancaman konflik bermotif SARA adalah Jakarta Utara. Penguatan pengamanan di Jakarta Utara harus lebih maksimal. Intelijen harus lebih aktif melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap isu-isu SARA dalam Pilkada DKI Jakarta.
Isu sara adalah api, dan pilkada adalah bensin. Meniupkan api ke arah bensin dampaknya adalah kebakaran. Pilkada DKI Jakarta nilai kemudahan diserangnya sangat tinggi. Namun dengan kinerja Polri dan TNI yang sudah teruji, seharusnya potensi-potensi ancaman konflik SARA bisa dideteksi dan dicegah sejak dini. Peran intelijen sangat vital dalam menurunkan nilai kemudahan diserang.
Dampak
Dampak jika terjadi ancaman-ancaman gangguan keamanan dalam Pilkada DKI sangat besar. Jakarta menjadi pusat perhatian secara nasional dan pusat perhatian dunia secara global. Pusat ekonomi dan bisnis Indonesia di Indonesia. Jika terjadi gangguan keamanan terkait aktifitas Pilkada maka enonomi dan bisnis di Indonesia secara signifikan akan terganggu.
Konflik yang terjadi di Jakarta akan mudah dipantau di daerah lain. Jika yang terjadi konflik antar partai politik kemungkinan akan kecil untuk menyebar ke propinsi lain. Namun jika tang terjadi adalah konflik SARA sebagai dampak adanya Pilkada DKI Jakarta, maka dampaknya kemungkinan akan menyebar dalam lingkup nasional.
Isu SARA terlihat sengaja ditiupkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menekan calon gubernur petahana. Dengan tekanan ini diharapkan calon gubernur petahana akan terpengaruh dan berdampak pada perolehan suaranya. Banyak senjata yang bisa digunakan oleh kubu oposisi dari calon petahana untuk menciptakan dampak buruk bagi pilkada DKI Jakarta ini.
Rekomendasi
Tingkat kerawanan Pilkada DKI Jakarta sangat tinggi. Dari aspek data tarik, kemudahan diserang, dan dampak, dapat disebutkan bahwa semuanya sangat tinggi. Tingkat kerawanan yang tinggi menunjukkan bahwa ancaman mudah terjadi.
Jenis ancaman yang mungkin terjadi dengan tingginya kerawanan Pilkada DKI Jakarta seperti konflik horizontal patut diwaspadai dengan serius. Untuk mencegah ancaman terjadi dan untuk menurunkan nilai kerawanan maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- KPU sebagai regulator dan Bawaslu sebagai pengawas Pilkada DKI harus secara tegas mencegah dan menangani jika dalam Pilkada DKI ini ada muatan SARA. Tingkat sensitfitas yang tinggi terhadap isu SARA sebaiknya ditekan sedemikian rupa supaya tidak menjadi bibit-bibit konflik.
- Peran intelijen dari aparat keamanan seperti dari Polri, BAIS, dan BIN lebih ditingkatkan. Jejaring intelijen yang sudah cukup kuat harus dimaksinalkan tidak hanya pada kegiatan deteksi dini tetapi juga pada kegiatan pencegahan dini. Perlu diingat bahwa jika terjadi konflik SARA maka intelijen akan dicaci maki, walaupun jika intelijen berhasil mendeteksi dan mencegah konflik tidak akan dipuji.
- Melakukan pemetaan ancaman secara lebih serius terutama untuk menghindari adanya penyusup dan provokator yang ikut bermain di air keruh. Banyak kepentingan dalam Pilkada DKI Jakarta ini, dan kepentingan tersebut tentu saja akan diupayakan dengan segala cara.
- Merangkul tokoh-tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh agama, dan para pemimpin lokal agar saling bekerja sama dan berkolaborasi untuk menjada Jakarta tetap damai. Secara politik masyarakat akan terpecah-pecah menjadi beberapa kubu, namun perlu disadarkan dan diciptakan rasa nasionalisme yang kuat untuk mengantisipasi politik adu domba.
Hajat pesta demokrasi tidak akan lama lagi dimulai. Aura panas sudah menyebar ke mana-mana. Jika tidak cepat untuk dikendalikan dan ditangani maka akan menjadi ancaman yang serius bagi Jakarta. Kerawanan yang cukup tinggi di Jakarta membuat ancaman gangguan keamanan mudah terjadi.
Ancman sulit diprediksi kapan dan darimana terjadi, yang bisa dilakukan adalah menekan kerawanan terutama dengan cara menjaga suhu politik tetap dingin, tidak mudah terprovokasi, dan berorientasi pada pemahaman bahwa kita semua adalah satu bangsa. Nasionalisme dan kedewasaan berpolitik adalah kunci untuk menjaga ancaman terkait Pilkada tidak terjadi di Jakarta.
*) Stanislaus Riyanta, analis intelijen dan terorisme, alumnus Program Pascasarjana S2 Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia, tinggal di Jakarta.