Indonesia Bangga Pada Masyarakat Adat Tabi/Mamta Papua

Menyusul masyarakat Perbatasan Papua New Guinea (PNG) sebagaimana disampaikan Ondoafi Wutung Stanis Tanfa Cilong menolak aksi demontrasi  Komite Nasional Papua Barat (KNPB), untuk menyambut Perwakilan Papua Barat United Liberation  Movement  of West Papua (ULMWP) menjadi observer  di  Melanesian Spreadhead Group (MSG) tahun 2015.

Kini giliran   seluruh elemen masyarakat yang mendiami wilayah adat Tabi/Mamta juga menyatakan  menolak aksi demo  mediator masyarakat Papua Barat, yang  direncanakan digelar di Lapangan Trikora Abepura, tanggal 13-14 Juli 2016. Demikian diutarakan Ondoafi Kampung Putali Nells Monim  didampingi Ketua Gerakan Pemuda Jayapura (Gapura) Jack Judzon ketika menyampaikan keterangan pers  di Abepura, Selasa (12/7).

Nells Monim menjelaskan,   gerakan-gerakan  separatis yang dilakukan KNPB tak boleh terjadi di Tanah Tabi, karena di tempat ini  zona integritas, ibukota Provinsi Papua,  dimana berdiri  rumah besar  yang didiami seluruh masyarakat dari berbagai suku bangsa di Nusantara, mulai dari  Gubernur,  Ketua DPRP, Kapolda, Pangdam, Bupati/Walikota dan seluruh warga masyarakat.

Dikatakannya,  aksi demo KNPB sebagaimana dilakukan sebelumnya, selain menentang ideologi Pancasila dan UUD 1945, juga  mengganggu Kamtibmas. Bahkan  melumpuhkan seluruh aktivitas masyarakat. “Saya  mengingatkan  pihak-pihak  yang menjadi pemicu atau mensponsori  kegiatan-kegiatan  KNPB  harus sadar, bahwa mereka telah   melakukan  tindakan  yang tak terpuji dan  tak bermartabat,” imbuhnya. Karenanya, ujarnya, masyarakat Tabi   harus serentak  untuk menghentikan gerakan-gerakan separatis.

Dikatakan, siapapun masyarakat yang ada di Tanah Tabi   mesti membangun  solidaritas, agar masyarakat setempat  mendapatkan kedamaian dan kenyamanan. Pihaknya  juga   menghimbau kepada pemimpin-pemimpin, agar bertindak  tegas dan berani untuk mengamankan Tanah Tabi dari kegiatan-kegiatan  yang dilakukan oknum-oknum yang  tak bertanggungjawab dan tak  bermartabat ini.

Sementara itu,  Jack Judzon mengatakan, pihaknya  benar-benar menolak  tegas semua bentuk kegiatan yang   mengatasnamakan rakyat Papua tersebut. Jika kegiatan itu hanya dilakukan  sekelompok orang, maka  tak bisa mengatasnamakan rakyat Papua.

Papua, menurutnya adalah rumah besar  didalamnya ada banyak suku bangsa yang bernaung, karena itu  tak bisa hanya satu suku berdiri mewakili rakyat Papua dan menyuarakan bahwa Papua merdeka. “Jika Papua ingin  merdeka, maka  ada kesepakatan  dari semua  pihak bukan  kesepakatan pihak-pihak tertentu,” lanjutnya.

Karena itu, tambahnya,  didalam negara hukum,  jika  ada tindakan-tindakan separatis,   kemudian merugikan kepentingan umum dan fasilitas  publik, seharusnya  oknum-oknum yang melakukan ditindak tegas. “Sekalipun TNI/Polri punya prosedur dalam penanganan-penanganan kasus-kasus,  tapi jika kegiatan  tersebut  dilakukan berulang-kali dapat disebut sebuah konflik yang sengaja ditimbulkan pihak-pihak tertentu,” tukasnya.

Menurutnya, TNI/Polri mesti   mengambil langkah tegas untuk segera menghentikan aksi-aksi ini. Jika  tak dihentikan,   maka pihak lain akan menilai  terjadi      sebuah proses pembiaran yang dilakukan dalam rangka atau   kepentingan-kepentingan  satu atau dua orang di  Tanah ini untuk mencari keuntungan lewat konflik ini. “Konflik ini   tak saja muncul,  karena ada suatu  kepentingan,  tapi konflik ini  bisa  diciptakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok,” terangnya (http://bintangpapua.com/masyarakat-tabi-juga-tolak-demo-knpb/)

Semakin Meluas Penolakan Terhadap KNPB

Bagaimanapun juga, Indonesia sangat bangga dengan sikap tegas masyarakat adat di Papua yang direfleksikan melalui pendapat Ondoafi Wutung Stanis Tanfa Cilong, Ondoafi Kampung Putali Nells Monim  dan Ketua Gerakan Pemuda Jayapura (Gapura) Jack Judzon yang sangat menyadari bahaya separatisme yang disuarakan kelompok KNPB dan kawan-kawan di Papua. Selain itu, pendapat ketiga tokoh Papua ini juga mencerminkan memiliki sikap seorang nasionalis sejati yang tidak menginginkan tanah kelahirannya yaitu Papua selalu dipolitisir untuk kepentingan sesaat kalangan aktivis di Papua terutama yang bergabung dalam KNPB.

Penolakan masyarakat adat di Papua terhadap aksi unjukrasa yang dilakukan KNPB selama ini jelas menggambarkan bahwa masyarakat adat di Papua semakin menyadari mereka selama ini telah menjadi “korban politik” para aktivis yang mengupayakan kemerdekaan Papua dari Indonesia, walaupun dalam kenyataannya ternyata gerakan mereka berkolaborasi dan memperjuangkan kepentingan asing di Papua.

Adanya penolakan dari masyarakat adat ini diperkirakan akan dibantah atau dicounter oleh kelompok KNPB dan para pendukung gerakan separatis Papua lainnya, bahwa masyarakat adat tersebut telah digalang atau dimobilisasi oleh aparat Indonesia yang bekerja di Papua. Tudingan KNPB seperti ini adalah hal yang lumrah dan harus dimengerti oleh masyarakat adat Papua bahwa di era perang informasi sekarang ini selalu diwarnai perang propaganda, namun masyarakat adat di Papua harus yakin bahwa tudingan KNPB cs kepada Indonesia selama ini tidak benar dan hanya omong kosong saja.

Masyarakat adat di Papua harus yakin bahwa integrasi Papua ke Indonesia adalah sah baik dari hukum nasional maupun aturan hukum Internasional, sehingga penulis yakin KTT MSG yang berakhir tanggal 16 Juli 2016 tidak akan pernah menyetujui ULMWP menjadi anggota penuh MSG, karena bagi komunitas negara MSG bahwa posisi Indonesia jauh lebih penting dan strategis dibandingkan ULMWP serta negara-negara MSG ketakutan hubungan diplomatiknya terganggu dengan Indonesia jika mereka memilih mendukung kemerdekaan Papua dari Indonesia.

Masyarakat adat di Papua juga harus percaya bahwa pemerintahan Jokowi-JK sangat memiliki komitmen kuat untuk memajukan wilayah Papua dan Papua Barat, hal ini berbeda dengan omong kosong dan janji palsu KNPB yang akan mensejahterakan Papua jika lepas dari Indonesia karena, sejauh ini penulis belum melihat adanya program KNPB yang positif bagi Papua kecuali selama ini KNPB hanya menyebarkan kebencian kepada Indonesia.

Sekali lagi, bangsa Indonesia secara keseluruhan sangat bangga dan mendukung pernyataan dan sikap heroik masyarakat adat di Papua dalam mempertahankan kelangsungan integrasi Papua di Indonesia. Penulis bahkan khawatir jika KNPB terus menyuarakan propaganda dan agitasinya, ada kemungkinan masyarakat adat di seluruh Papua mendesak dan melakukan langkah pengusiran terhadap aktivis KNPB cs dari tanah Papua.

*) Wildan Nasution adalah Pengamat masalah Papua, lulusan Pasca Sarjana UTP Palembang dan tinggal di Batam, Kepri.