Prediksi dan Analisis Politik 2016 Bagi Sektor Bisnis

Hal yang berkaitan dengan politik selalu menyita energi suatu organisasi, dan biasanya berujung pada pengeluaran yang besar untuk sesuatu yang kecil atau bahkan tidak ada artinya. Kegaduhan-kegaduhan yang terjadi sebagai dampak dari proses politik lebih banyak menjadi sesuatu yang dianggap oleh rakyat sebagai dagelan, lelucon, atau kejadian yang tidak pantas dilakukan dalam suatu tatanan negara yang sedang membangun. Energi negara terkuras hanya untuk melihat “iklan” aktivitas politik.

Bagimana kondisi politik Indonesia pada 2016? Bagaimana dampak aktivitas politik terhadap dunia bisnis? Bagaimana Prediksi dan analisis politik yang akan terjadi pada tahun 2016? Skenario apa yang harus disiapkan untuk menghadapi pertunjukkan politik supaya dunia bisnis tetap berkelanjutan dan tidak terseret arus politik?

Kegaduhan Kabinet

Kegaduhan kabinet Presiden Joko Widodo diperkirakan masih akan tetap berlanjut di tahun 2016. Tidak stabilnya partai politik terutama blok KMP akan membuat galau para elit politiknya. Dampak dari kegalauan ini adalah provokasi-provokasi yang memancing kegaduhan di kabinet. Motivasinya macam-macam, ada yang sengaja untuk membuat persepsi publik bahwa menteri di kabinet Joko Widodo tidak kompeten, dan ada pula motivasi untuk mendapat “panggilan”. Menteri di kabinet Joko Widodo yang akan mendapat serangan tentu saja menteri dari kalangan profesional.

Dampak kegaduhan kabinet ini bagi dunia bisnis adalah keraguan investor untuk berinvestasi di Indonesia terutama investor yang berhubungan dengan BUMN. Menteri BUMN akan menjadi objek utama sasaran serangan para elit politik, tidak hanya pihak oposisi tetapi juga pihak partai pendukung pemerintahan. Serangan dari partai pendukung justru lebih agresif dan ambisius dibanding pihak oposisi.

Bisnis di sektor kelautan diperkirakan akan tumbuh dengan agresif dan optimis. Menteri Kelautan dan Perikanan akan menjadi Menteri dari kabinet Joko Widodo yan berasal dari kalangan profesional tetapi kebal terhadap serangan elit politik.

Dunia bisnis perlu menyiapkan skenario jika terjadi kegaduhan yang berkaitan dengan Kementrian BUMN. Kementrian ini menjadi sorotan dan incaran banyak pihak karena dianggap sebagai “lumbung padi” atau “pundi-pundi” yang menggiurkan dan membuat liur menetes untuk diicipi.

Konflik Internal Partai

Golkar dan PPP akan berjuan keras melalui konflik internalnya. Semester pertama 2016 akan menjadi masa-masa tersulit bagi kedua partai tersebut. Hal ini justru akan menguntungkan Presiden Joko Widodo yang akan sedikit terhindar dari serangan Golkar sebagai oposisi. Konflik internal partai tidak akan berpengaruh langsung terhadap dunia bisnis, kecuali bisnis yang dimiliki atau ada hubungan dengan elite partai tersebut.

Diperkirakan islah antar kubu di internal partai yang berkonflik akan terjadi pada semester I 2016 hingga menjelang lebaran. Dunia bisnis sebaiknya menjauhkan diri dari urusan partai yang sedang berkonflik, kecuali memang sudah siap untuk ikut menanggung political cost sebagai energi kontes politik.

“Hubungan Baik” dengan Kepala Daerah

Pasca pilkada serentak 2015 akan dihasilkan kepala daerah yang baru di beberapa daerah. Beberapa bisnis akan terpengaruh dengan karakter kepala daerah terutama bisnis infrastruktur, property, pertambangan, perkebunan, dan energi. Pasca memenangkan pilkada tentu kepala daerah kan menjalin relasi yang menguntungkan dengan pihak-pihak yang dianggap bisa mendukung pemerintahannya.

Perusahaan mempunyai kepentingan untuk menjalin hubungan baik dengan kepala daerah. Karakter kepala daerah yang berbeda-beda dan tidak bisa distandardkan akan menyulitkan pola perusahaan untuk menjalin “hubungan baik”.

Hubungan baik dengan kepala daerah seharusnya dilakukan dengan cara yang baik dan untuk tujuan yang baik, bukan dengan cara dan tujuan yang memancing KPK untuk turun tangan. Apalagi KPK dengan pimpinan yang baru perlu portofolio sebagai bukti memang layak dipilih sebagai pimpinan KPK.

Skenario terbaik bagi dunia bisnis untuk menjalin hubungan baik dengan Kepala Daerah adalah dukungan kepada Kepala Daerah melalu program-program Corporate Social Responsibility.

Dinamika Buruh

Gerakan buruh pada tahun 2015 ini seolah justru menunjukkan bahwa aksinya sudah anti klimaks. Isu upah dalam bentu PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang dijadikan musuh bersama para buruh masih belum bisa menunjukkan kemauan para elit buruh. Bahkan gerakan buruh di 2015 jauh lebih “tidak bertenaga” dibanding 2014.

Kaum buruh diperkirakan sudah lelah untuk bermain dengan modus aksi jalanan. Beberapa perusahaan bahkan sudah bersikap tegas dengan buruhnya yang bermain dengan aksi jalanan. Trend yang akan terjadi buruh akan lebih realistis untuk bekerja dan meningkatkan produktifitas daripada melakukan aksi jalanan. Elit buruh pada 2016 diperkirakan akan mulai meninggalkan aksi jalanan dan melakukan perlawanan dengan aksi konsitusi.

Aksi-aksi konstitusi tidak hanya dilakukan untuk melawan negara, namun diperkirakan perlawanan hukum kelompok buruh akan terjadi kepada perusahaan. Hal ini akan cukup merepotkan perusahaan teruatama yang kurang menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah daerah.

Perusahaan yang sudah mempunyai bibit-bibit konflik dengan serikat pekerja diharapkan menyiapkan skenario-skenario untuk memperkuat kemampuan advokasi hukum. Hubungan baik dengan pemerintah daerah perlu ditingkatkan mengingat perusahaan yang hubungan dengan pemerintah daerah diperkirakan akan menjadi mainan elit politiknya dengan memanfaatkan massa termasuk kelompok buruh.

Kesimpulan

Dinamika politik pada tahun 2016 bagi sektor bisnis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum pengaruh politik pada tahun 2016 bagi sektor bisnis akan sedikit berkurang dibanding tahun 2015. Kecuali di daerah yang mempunyai kepala daerah baru (bukan incumbent) hasil dari pilkada serentah Desember 2015.
2. Kewaspadaan perlu dilakukan terhadap sektor bisnis yang mempunyai organisasi buruh ekternal dan elitnya berafiliasi dengan partai politik. Elit organisasi buruh ini akan menggunakan energi perusahaan untuk mendongkrak eksistensinya guna tujuan politik.
3. Kegaduhan-kegaduhan politik tidak bisa dihindarkan. Ancaman bagi sektor bisnis lebih banyak bersumber dari sebagian elit politik secara individu, namun hal ini sangat merepotkan.
4. Langkah terbaik bagi sektor bisnis untuk tetap berkelanjutan tanpa terpengaruh oleh hiruk pikuk politik adalah membangun social networking dengan masyarakat sekitar, dan membangun hubungan baik dengan aparat penegak hukum secara positif.

Stanislaus Riyanta (Mahasiswa S2 Kajian Stratejik Intelijen – Universitas Indonesia)