MERONGRONG KEDAULATAN RAKYAT

MERONGRONG KEDAULATAN RAKYAT

Foto: Orient Patriot Riwu Kore, Bupati Sabu Raijua, NTT terpilih yang memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat, sumber foto: PortalNtt.com

Jakarta- Koordinator Nasional Forum Mahasiswa Merah Putih (FMMP) Dimas Prayoga menanggapi persoalan warga negara Amerika Serikat (AS). Orient P Riwu Kore, yang diterpilih dan ditetapunjukkan sistem kependudukan di Indonesia masih berantakan, yang tekan sebagai Bupati Sabu Raijua, NTT. Dengan terpilihnya saudara Orient P Riwu Kore sebagai Bupati Sabu Raijua yang ternyata berwarga negara AS menntu “Menteri dalam negeri harus mendapatkan evaluasi serius dari DPR-RI”.

Terlebih beliau menyatakan bahwa pilkada serentak tahun 2020 kemarin merupakan pilkada yang sukses dan lancar. “Hal ini bukan hanya mencoreng nama baik Indonesia tapi juga sudah merongrong kedualatan bangsa.” ujar Kornas FMMP.

Sebelumnya memang Menteri dalam negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut “pilkada serentak 2020 merupakan salah satu keberhasilan Indonesia”, Tidak hanya Mendagri, PDIP sebagai partai pengusung juga harus bertanggung jawab atas kejadian memalukan ini. “Kami sebagai kader muda bangsa, tentu merasa sangat malu dan sakit hati sekali, masa garam saja sudah impor, beras juga impor, nah ini kepala daerah juga masih mau impor dari luar. Seolah tidak ada lagi generasi bangsa yang bisa memimpin.” tegas Dimas.

Tito menambahkan bahwa angka partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2020 mencapai 76,09 persen.

Dia menyebut pilkada serentak 2020 merupakan salah satu keberhasilan Indonesia, Tito membandingkan tingkat partisipasi pemilih pilkada serentak dengan negara Amerika Serikat dan Korea Selatan, “ini adalah pemilihan terbesar kedua di seluruh dunia” ujar Tito.

“Pihak terkait harus bertanggung jawab, karena ini bukan hanya soal data kependudukan saja tapi lebih dari itu Kedaulatan Bangsa juga dipertaruhkan, karena Warga Negara Indonesia (WNI) syarat Mutlak menjadi Kepala Daerah” tambah Ongky Fachrurrozie Korpus DEMA PTKIN Se-Indonesia.

Jika merujuk Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, dijelaskan syarat mutlak menjadi kepala daerah adalah WNI. Hal itu diatur dalam Pasal 7.

Berikut bunyi Pasal 7:
(1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali kota dan Calon Wakil Wali kota.

“Mestinya pihak-pihak yang bertanggungjawab atas hal ini di evaluasi sedini mungkin, karena ini akan menjadi penyulut kekecewaan publik terhadap kinerja pemerintah, terlebih masyarakat masih berjuang melawan pandemi covid-19, pemerintah akan sangat lalai dalam hal ini.” Fahrurrozi Sekretaris Nasional FMMP “Inilah yang membuat saya selaku putra daerah NTT yang merasa bahwa pihak Penyelenggara Pilkada tidak teliti atau teledor dalam bersikap. Kita ketahui juga bahwa bupati terpilih tahun 2020 kabupaten Sabu Raijua di rekomendasi PDI Perjuangan,

Sayangnya salah satu partai politik pengusung ini memilih diam tak bersuara.” Mahmud Koordinator BEM Malang Raya yang juga Putra Daerah NTT. “Perlu ada pemeriksaan lebih lanjut apakah penerbitan KTP elektronik sebagai syarat pendaftaran bakal paslon ini, karena akibat kesengajaan atau kelalaian, Jika memang dia merupakan WNA, Orient tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah.” Tambah Putra Daerah NTT ini.

Selain itu ia juga terancam sanksi. Pasal 180 ayat (2) UU Pilkada mengatur sanksi pidana bagi siapa saja yang dengan sengaja melakukan perbuatan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi paslon atau paslon yang tidak memenuhi persyaratan. Berharap agar penegak hukum kasus tersebut tidak boleh hanya sampai dengan merekomendasikan Orient diserahkan ke polisi karena dianggap membohongi publik dan merusak sistem pemilu. (Red)

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

jurnalintelijen

Subscribe

verba volant scripta manent