DEMOKRASI DAN JAMINAN SOSIAL BUKAN HAL ANEH BAGI NEGARA MAJU

DEMOKRASI DAN JAMINAN SOSIAL BUKAN HAL ANEH BAGI NEGARA MAJU

Foto: Tangkapan layar webinar LP3ES, Senin (16/11)

Jaminan sosial itu berbeda dengan welfare state, memang jaminan sosial dan negara kesejahteraan itu berkaitan, tapi tidak semua jaminan sosial itu dilaksanakan dalam konteks negara kesejahteraan. Intinya jaminan sosial itu adalah perlindungan ketika ada situasi krisis, krisis itu baik krisis keluarga, krisis personal, krisis kehilangan pekerjaan, sakit dan lain sebagainya, demikian diungkapkan oleh Akademisi Universitas Diponegoro Retna Hanani, Senin (16/11) dalam sebuah webinar yang diadakan oleh LP3ES yang bertema “Demokrasi dan Sistem Jaminan Sosial”.

Kaitan antara demokrasi dan jaminan sosial untuk negara-negara maju itu bukan sesuatu yang aneh. Demokrasi dalam konteks pertarungan politik itu selalu punya dan dibicarakan dalam konteks siapa akan memberikan apa, salah satunya adalah health policy dan ini suatu yang sangat biasa. Di Indonesia ini adalah isu yang baru,  demokrasi itu hampir selalu tidak pernah dibicarakan dalam konteks jaminan sosial. Isu demokrasi dan jaminan sosial di negara-negara berkembang itu hampir jarang diperbincangkan bersama-sama, karena salah satu alasannya adalah isu jaminan sosial selalu di dekati secara teknokratis, ujar Retna Hanani.

Ketua Dep Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Amalinda Savirani mengatakan bahwa kalau kita mau bicara hak kita sebagai warga negara, para penyedianya itu tidak selalu melalui jalur demokratis, karena sudah banyak perdebatan jalur demokratis, terlalu lama, proses bertele-tele, mending lewat teman, kenalan, network yang kemudian lebih aktif menyelesaikan masalah. Menurut saya jaminan sosial nasional itu dimulai dari lokal,  di Kabupaten Jembrana I Gede Winase termasuk yang awal-awal mendeteksi, merangkum atau membuat program-program yang disebut sebagai populis, dimulai dari lokal.

Apa sih isu publik yang paling dianggap penting, isu publik itu sangat contested di Indonesia, tapi ketika kami bertanya pada ahli apa sih yang paling penting, yang paling penting itu sebagian besar adalah soal pelayanan publik. Disini layanan publik yang dimaksud adalah kesehatan dan pendidikan, juga soal terkait dengan yang nomor dua terbesar dengan ekonomi, pengangguran, situasi-situasi perburuhan, ujar Amalinda.

Menurut Akademisi UPN Veteran Jakarta, Fachru Novian bahwa melihat apa yang terjadi pada demokrasi sekarang ini rasanya sangat ruwet, bagaimana mengeksplisitkan logika demokrasi di Indonesia, mungkin di negara lain logika demokrasinya sudah lebih tereksplisitkan sehingga sudah lebih stabil, mapan. Lalu di Indonesia bagaimana kita mengeksplisitkan logika demokrasi itu, saya rasa kita perlu mengeksplisitkan agar demokrasinya itu memiliki logika dan itu bisa dipakai bersama-sama untuk hidup bersama.

Apa itu demokrasi, mungkin meskipun sebelum masa modern sudah ada demokrasi, misalnya apa yang dsampaikan oleh Aristoteles, tetapi mungkin kita harus berangkat dari modernitas dimana modernitas itu memiliki tiga pilar yaitu pengetahuan, negara dan pasar.  Di Indonesia sendiri sejarah Indonesia melihatkan bahwa tahun 1945-1867 itu ada demokrasi terpimpin misalnya, lalau dari 1967 -1998 itu ada demokrasi Pancasila yang memang mengeksplisitkan logika demokrasi, yang memang logikanya terpimpin, logikanya Pancasila tetapi kalau kita lihat sekarang apa demokrasinya, apakah demokrasi individualis, apakah demokrasi agama  atau demokrasi apa, ujar Fachru mengakhiri.(Red)

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

jurnalintelijen

Subscribe

verba volant scripta manent