URGENSI REGULASI PELARANGAN KEBERADAAN OPM

URGENSI REGULASI PELARANGAN KEBERADAAN OPM
Foto: OPM, sumber foto: Suara.com

 

Oleh:  Fikri Syariati*

Amat tidak mudah bagi kita melupakan salah satu peristiwa tersadis dalam sejarah modern Indonesia pasca Orde Baru yang terjadi di Kab. Nduga, Papua, pada tanggal 1 Desember 2018. Ketika itu, sebanyak 31 orang pekerja PT Istaka Karya dibunuh secara brutal oleh Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) pimpinan Egianus Kogoya, dikarenakan salah seorang diantara para pekerja tersebut mengambil foto perayaan Hari Ulang Tahun Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (HUT TPN/OPM) yang dilakukan KKSB tersebut.

Tidak berhenti disitu, KKSB terus melakukan aksi teror baik kepada masyarakat setempat maupun kepada aparat keamanan yang menjaga kondusifitas wilayah di Papua. Hal ini misalnya, pada 16 Agustus 2019 di sekitar KM 39 Jalan Trans Wamena-Habema, Kab. Jayawijaya, Papua, oleh KKSB pimpinan Egianus Kogoya melakukan penembakan terhadap konvoi kendaraan pengangkut logistik milik Satgas Pengamanan Daerah Rawan dari Yonif 751/VJS, mengakibatkan satu orang prajurit TNI meninggal dunia a.n. Pratu Sirwandi M Sahidillah.

Selain itu, pada 30 Desember 2019 di Bewani Baru, Kab. Keerom, Papua, sejumlah pasukan TPNP/OPM) pimpinan Orelek Jikwanak melakukan penghadangan dan penembakan terhadap rombongan prajurit TNI yang akan mengambil logistik di Pos Kali Asin, Kampung Yeti, Distrik Arso Timur, Kab. Keerom, mengakibatkan satu orang prajurit TNI meninggal dunia dan satu orang lainnya terluka. Aksi ini diklaim Sebby Sembom (Jubir TPN/OPM) sebagai perang pembebasan nasional untuk kemerdekaan Papua Barat.

Pemerintah tentunya tidak bisa terus membiarkan berbagai aksi kebrutalan KKSB dan TPN/OPM ini terus berlanjut. Alinea keempat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 telah secara eksplisit menyebutkan tujuan negara Indonesia, salah satunya yaitu untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Selain itu, Pemerintah juga berkewajiban langsung melindungi masyarakat sebagaimana termaktub dalam Pasal 28G UUD 1945 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Berdasarkan hal tersebut, maka pendekatan keamanan berupa pembentukan satuan-satuan tugas khusus oleh TNI/Polri untuk menjamin rasa keamanan masyarakat Papua menjadi suatu hal yang legal dilakukan Pemerintah. Namun diluar itu, Pemerintah perlu secara khusus merumuskan suatu undang-undang untuk melarang keberadaan serta aktivitas OPM dan seluruh organ yang terhimpun di dalamnya. Adanya undang-undang yang secara khusus melarang OPM akan menimbulkan dampak hukum dan sosial, baik bagi masyarakat umum maupun para kombatan OPM tersebut.

Dampak hukum tersebut misalnya, TNI/Polri yang bertugas di Papua mendapat kepastian hukum untuk melakukan tugasnya memberantas kelompok separatis di Papua. Selain itu, para kombatan OPM yang tertangkap pun dapat dikenakan hukuman seberat hukuman kepada para teroris. Adapun dampak sosial misalnya, bantuan-bantuan yang selama ini diberikan kepada OPM oleh kelompok kepentingan tertentu dapat terhenti karena hal tersebut telah ditetapkan sebagai aktivitas yang melanggar hukum negara.

Menggunakan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan permasalahan Papua tanpa diimbangi dengan pendekatan hukum, dapat diibaratkan seperti mengikuti lomba lari namun menggunakan sendal. Kita akan tetap dapat berlari dan mungkin mencapai garis finish, namun hal tersebut akan sangat melelahkan dan memakan waktu yang lebih panjang. Dengan adanya UU yang melarang keberadaan dan seluruh aktivitas OPM, maka penyelesaian permasalahan kelompok separatis Papua akan lebih mudah dilakukan Pemerintah, serta rasa aman masyarakat di Papua akan semakin terjamin.

*Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial Politik

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

jurnalintelijen

Subscribe

verba volant scripta manent