DINAMIKA PAPUA

DINAMIKA PAPUA

Jakarta-JI. Sebanyak 16 anggota dari Majelis Rakyat Papua diketahui melakukan perjalanan dari Jayapura menuju sejumlah provinsi yang terdapat mahasiswa asal Papua. Khusus di Manado, mereka diketahui telah melakukan pertemuan pada tanggal 29 Agustus 2019 lalu.
Berdasarkan data yang diterima, pada tanggal 26 Agustus 2019 terdapat 11 orang Jayapura menuju Manado melalui Sorong dengan menggunakan sebuah penerbangan . Adapun nama-nama mereka yaitu NR, Pdt. ET, AJ,PJ,ON,Sisca Abugau, Helena Hubi, Yeki Nerep, Yoelluiz Mulait, Wensislaus Fatubun, dan Rosinda Tabuni.
Kemudian, pada tanggal yang sama juga terdapat 5 orang Jayapura menuju Bali melalui Timika. Mereka yaitu Steady Penggu, Yebikon Nehemi, Pipina Wonda, Lenora Wanatorei, dan Yakonias Wabrar.
“Setelah dikonfirmasi, mereka yang melakukan perjalanan tersebut tercatat sebagai anggota dari MRP. Tujuan mereka yaitu bertemu dengan para mahasiswa yang belajar di provinsi-provinsi lain di luar Papua untuk melakukan eksodus,” kata salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan namanya.
Sementara itu, salah seorang mahasiswa asal Papua yang belajar di Manado mengatakan, ia bersama dengan para mahasiswa pernah melakukan pertemuan dengan anggota MRP dan DPRP untuk membahas masalah rasisme, diskriminasi dan tindakan persekusi terhadap mahasiswa Papua. Namun, pertemuan tersebut juga untuk meminta para mahasiswa kembali ke Papua atau melakukan eksodus.
“Kami diberitahu bahwa kami harus kembali ke Papua. Karena orang Papua telah membumi hanguskan orang non Papua dan katanya Papua akan segera merdeka sehingga kami harus membantu,” katanya.
Berdasarkan catatan, dari total mahasiswa asal Papua yang belajar di provinsi lain yaitu 1.300 orang, sebanyak 750 mahasiswa Papua di Manado telah melakukan eksodus. Padahal, Provinsi Manado merupakan daerah yang tidak pernah terjadi konflik antara masyarakat Papua dengan warga sekitar. Pada kejadian kerusuhan yang menyebabkan Papua dan Papua Barat memanas beberapa waktu lalu, Provinsi Manado juga tidak terjadi apa-apa atau aman terkendali.
“Waktu kami tiba di Jayapura, kami melihat bahwa kondisi Papua baik-baik saja. Namun ketika kami ingin kembali melanjutkan studi dengan menggunakan pesawat Hercules yang disediakan oleh Panglima TNI, para oknum MRP tersebut kembali memprovokasi kami untuk tidak kembali ke daerah asal studi,” katanya.
“Kata mereka kami harus mendapat izin dulu dari Gubernur Papua baru kami bisa kembali. Padahal saat ini sudah mulai masa kuliah,”ujarnya.
Gubernur Papua, Lukas Enembe menilai seharusnya pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah jika ingin bertemu dengan tokoh- tokoh Papua. Ia mengatakan tokoh-tokoh yang dilibatkan dalam menyelesaikan persoalan harus memiliki kapasitas yang jelas dan merepresentasikan rakyat Papua.
Lukas pun mengungkapkan bahwa banyak unsur-unsur tokoh daerah yang semestinya bisa dilibatkan oleh pemerintah pusat jika ingin menyelesaikan persoalan Papua. Bukan justru, pemerintah pusat mengundang tokoh dengan sembarangan, yang tidak memiliki kapasitas dalam menyelesaikan persoalan Papua.
“Papua ini ada pemerintahan daerahnya. Jika presiden ingin bertemu dengan tokoh-tokoh Papua, libatkan pemerintah daerah. Di sini ada Forkompimda. Ada Gubernur, Pangdam, Kapolda, DPRP dan MRP, Papua dan Papua Barat. Juga ada Ketua-ketua Sinode Gereja. Bukan ambil orang sembarangan tanpa kapasitas yang jelas,” kata Lukas lewat keterangaan tertulis yang diterima Suara.com Sabtu (14/9/2019) malam.
Lukas berpendapat pemerintah pusat semestinya bisa meminta pemerintah daerah untuk memfasilitasi tokoh-tokoh Papua bertemu presiden. Sehingga, apa yang dibicarakan dengan presiden benar-benar menyentuh akar persoalan.
Lukas pun lantas mempertanyakan kapasitas 61 tokoh Papua yang dipertemukan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara pada Selasa (10/9) lalu.
Sebab, Lukas menilai 61 tokoh tersebut sama sekali tidak menyampaikan persoalan yang terjadi di Papua, melainkan menyampaikan hal-hal yang sangat tidak substansial seperti pembangunan istana presiden di Papua, pemekaran hingga penempatan jabatan eselon 1 dan 2 di kementerian dan lembaga.
“Jika kemarin mereka menyampaikan akar persoalan Papua, kita terima. Mereka lupa bagaimana ratusan ribu orang Papua telah mati karena persoalan Papua ini. Menyelesaikan persoalan Papua ini bukan hal mudah,” katanya.
Karena itu, Lukas menduga ada kepentingan lain di balik pertemuan pemerintah pusat dengan 61 tokoh Papua tersebut.
“Saya menduga pertemuan itu dilakukan untuk kebutuhan diplomasi Indonesia di luar negeri saja. Untuk digunakan oleh Dubes-Dubes menjelaskan situasi dan kondisi Papua kepada pemerintah dimana mereka bertugas,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengkalim 61 tokoh Papua dan Papua Barat yang dipertemukan dengan Jokowi benar-benar telah disaring serta mewakili masyarakat dan tokoh adat.
Pandangan yang mengatakan Badan Intelijen Negara (BIN) berhasil melakukan perkerjaan dalam senyap untuk menenangkan situasi di Papua dipertanyakan. Pertanyaan itu datang dari kader muda Partai Gerindra, Iwan Sumule.
Menurut Iwan Sumule yang pernah menjadi calon anggota legislatif dari Papua, BIN mesti melakukan pencegahan dini kerusuhan agar tidak meluas. “Persoalan Papua masih terus berlarut-larut tanpa solusi yang jelas,” ujarnya kepada redaksi beberapa saat lalu.
“Kalau kerja-kerja senyap BIN itu nyata, mestinya kerusuhan di Papua tidak akan terjadi setelah ada perlakuan rasis di asrama Papua di Surabaya,” sambungnya. Dia juga mengatakan, tidak tepat apabila pertemuan 61 tokoh Papua dengan Presiden Joko Widodo, disebut sebagai indikator keberhasilan BIN mengendalikan situasi di Papua.
Bahkan, sambungnya, pertemuan itu menjadi ironi karena Gubernur Papua, Lukas Enembe, malah mempertanyakan pertemuan yang diinisiasi Kepala BIN Budi Gunawan itu (Red/berbagai sumber).

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

jurnalintelijen

Subscribe

verba volant scripta manent