KETAHANAN PANGAN DAN KETAHANAN NASIONAL

KETAHANAN PANGAN DAN KETAHANAN NASIONAL

Foto: Imam Mustofa (HKTI), BK

 

Oleh: Imam Mustofa (HKTI)

Ketahanan pangan yang dirumuskan FAO tahun 1996 pada intinya adalah kebutuhan masyarakat akan pangan terpenuhi, terjangkau secara harga, terjangkau juga secara fisik, dan ada kecukupan pangan. Tahun 1996 kita juga sudah punya undang-undang pangan. Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, maupun terjangkau.

*Modal Awalnya adalah Ketahanan pangan*
Tahun 2012 kita punya undang-undang pangan baru. Dalam undang-undang no 18 tahun 2012 tersebut, ketahanan pangan didefinisikan sebagai terpenuhinya pangan bagi negara juga secara perseorangan. Hal itu tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Jadi kalau kita rinci dimensi-dimensi ketahanan pangan adalah harus ada ketersediaan dan ada akses. Akses di sini adalah akses ekonomi, artinya orang mampu beli dan tersedia uangnya. Kemudian akses secara fisik, artinya barangnya tersedia.

Percuma kita punya uang tapi barangnya tidak ada, itu bisa dianggap tidak ada akses. Barangnya ada tapi kita tidak mampu membeli itu juga berarti tidak ada akses. Katahanan pangan juga mensyaratkan adanya stabilitas. Jadi tidak boleh sekarang pangan tersedia, besok tidak ada lagi barangnya.

*Hubungan Ketahanan Pangan dan Ketahanan Nasional*
Lalu apa keterkaitan antara ketahanan pangan dengan ketahanan nasional. Saya kira perlu diingatkan kembali pidato Bung karno pada 27 april 1952, saat peletakan batu pertama pembangunan kampus IPB. Pangan itu katanya menyangkut hidup matinya suatu bangsa.

Soekarno dalam pidatonya juga menceritakan gambaran statistik pangan yang ada waktu itu. Intinya adalah bahwa pangan harus disediakan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan konsumsi perkapita. Hal itulah yang memaksa kita harus mampu memproduksi pangan secara berkelanjutan dan meningkat seiring dengan pertambahan penduduk.

Waktu Soekarno mengatakan hal itu, jumlah penduduk masih di bawah 100 juta. Sekarang jumlah penduduk kita sudah lebih dari 250 juta. Inilah tantangan kalau kita ingin mewujudkan ketahanan pangan.

*Pangan Bagian Astagatra Ketahanan Nasional*
Tentu saat ini jauh lebih berat dan ini membutuhkan keseriusan perhatian dari kita. Segala sumber daya ketahanan nasional ini tidak akan berarti kalau tidak ada ketahanan pangan. Dalam hal ketahanan nasional kita ada Astagatra, yang salah satu gatranya adalah persoalan kesejahteraan yang berarti persoalan ekonomi.

Dalam hal tersebut pangan adalah salah satu indikator dari kesejahteraan. Tanpa pangan kesejahteraan pasti akan lumpuh. Kalau dalam suasana perang, segala strategi, teknologi, alutsista, personil, dan segala sumber daya militer akan lumpuh kalau tidak ada logistik pangan.

Pangan juga merupakan komoditas strategis, ekonomis, dan politis. Di lain pihak pangan atau hak mendapat pangan adalah persoalan hak asasi. Untuk itu ada hak warganegara mendapat pangan yang itu menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya.

Berdasarkan mandat undang-undang No.18 tahun 2012 kepada negara, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal itu merupakan perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yakni sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas

7 Agustus 2019
@ Kedai Kopi Banksaku jl. Biak Jakpus

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

jurnalintelijen

Subscribe

verba volant scripta manent