S INDRO TJAHYONO: PERAN PANGAN BAGI KETAHANAN NASIONAL HANYA ILUSI, JIKA TIDAK ADA OTORITAS PANGAN YANG HANDAL

S INDRO TJAHYONO: PERAN PANGAN BAGI KETAHANAN NASIONAL HANYA ILUSI, JIKA TIDAK ADA OTORITAS PANGAN YANG HANDAL

Berbagai persoalan pertanian dan pangan mengemuka dalam forum group discusion (FGD) yang mengambil tema “Peran Pangan dalam Ketahanan Nasional” yang diadakan pada Rabu 7Agustus 2019 di Kedai Kopi Banksaku , Jalan Biak, Jakarta Pusat. FGD tersebut menghadirkan S Indro Tjahyono (analis pangan), Mayjen Saurip Kadi (Staf Ahli Menko Polkam), Imam Mustofa (HKTI), dan Ahmad Yakup (INAgri).

Menjawab banyaknya pertanyaan kenapa banyak kebijakan pertanian dan pangan yang tidak terwujud di lapangan, S Indro Tjahyono mengatakan : “Itulah yang memang menjadi perhatian para ahli yang saat itu menyusun undang-undang pangan”. Kebijakan pangan yang bersifat multisektoral dan multistakeholder hanya bisa dijamin keterlaksanaannya jika dibangun otoritas pangan yang berskala nasional. Bahkan dalam undang-undang pangan yang dikeluarkan tahun 2012 , tiga tahun setelah diundangkan ,yakni bulan November 2015 otoritas pangan itu sudah harus berdiri.

Badan Pangan Nasional Diabaikan
Indro menceritakan bahwa dalam seminar “Kebijakan dan Strategi Pangan” yang diadakan di Bulog pada tahun 2014 telah disimpulkan perlu segera dibentuk Badan Pangan Nasional (BPN). BPN berada di bawah presiden dan mengkordinasikan stakeholder pangan seperti Kementan, KemenLHK, KemenPUPR, KemenATR/BPN, Kemendag, Kemenkop, Kemendes, Kemendikbud, dll. Bahkan TNI dan Polri serta BUMN (Bulog) dilibatkan agar stabilitas pangan berada dikordinasikan oleh otoritas yang kuat.

Melalui pihak yang dekat dengan RI 1, konsep badan pangan telah diserahkan ke presiden. Tetapi sampai periode pertama pemerintahan Jokowi berakhir amanat undang-undang pangan tersebut belum direalisasikan. “Pantaslah jika kebijakan pangan tidak terealisasi dan masalah pangan terus muncul seperti api dalam sekam”, ujar Indro.

Melalui otoritas pangan ini sistem dan leadership yang mengendalikan urusan pangan bisa ditegakkan. Hal ini mengingat bahwa kebijakan pangan harus berbasis perencanaan apalagi variabelnya cukup banyak dan dinamis. Aspek iklim, ekonomi, sosial, dan teknis dalam urusan pangan bersifat struktural dan sekaligus juga konjungtural.

Kalau kita ingin menjadikan pangan berperan strategis dalam ketahanan nasional, BPN adalah sistem komandonya. Kondisi rapuh dari faktor-faktor produksi pangan atau pertanian tidak boleh dibiarkan. Semua faktor harus dalam kondisi mantab dan terjamin kontinuitasnya.

Faktor-Faktor Produksi Pertanian Rapuh
Yang dimaksudkan mantab adalah terencana, terarah, dan terukur. Misalnya harus ada tanah atau lahan pertanian yang dikuasai penuh pemerintah, sehingga cadangan pangan nasional tetap terpenuhi. Untuk itu Bulog sebenarnya punya program onfarm yang direncanakan untuk menjamin stabilitas stock cadangan pangan. Namun tidak dilaksanakan.

Pengadaan bibit juga masih rapuh, karena masih mengandalkan pasokan bibit yang eksklusif. Pengadaan benih dan bibit lokal atau endemik yang diusahakan petani sendiri dibatasi. Sifat monokultur bibit ini sebenarnya rentan terhadap serangan hama secara massal.

Dalam pasokan pupuk selama ini dirasakan selalu muncul permasalahan. Kelangkaan dan fluktuasi harga pupuk selalu menghantui petani. Upaya petani mengusahakan pupuk organik menghadapi persaiangan dari PPL yang mengharuskan penggunaan jenis pupuk dan varietas tanaman tertentu.

Pengairan untuk sawah atau tanaman padi yang seharusnya dapat diselesaikan oleh irigasi teknis, ternyata tidak terwujud. Tidak semua segmen saluran irigasi ; primer, sekunder, tersier; dalam kondisi baik. Alhasil air yang sampai ke lahan pertanian tidak maksimal dan ajeg.

Inovasi budidaya yang dilakukan petani tertekan oleh adanya hak paten dari produsen benih. Hal ini membuat petani tidak bisa melakukan pemuliaan dan produksi benih secara domestik. Sementara banyak petani yang ditangkap dan diadili karena mengusahakan benih sendiri.

Hilangnya Kemandirian, Menguatnya Ketergantungan
Dari kenyataan di atas terbukti bahwa kemandirian dan hak petani dalam menentukan budidaya dan usaha taninya masih belum optimal. Faktor-faktor produksi pertanian dikendalikan oleh para aktor yang memiliki posisi dan relasi yang asimetris terhadap petani. Peran pemerintah sebagai regulator, enabler, dan fasilitator belum berpihak pada petani, produk dalam negeri, serta swakarsa dan swadaya petani.

Salah satu indikator belum adanya keberpihakan pada petani adalah rendahnya HPP (harga pembelian pemerintah) terhadap produk padi petani. Rendahnya HPP pemerintah ini sangat berpengaruh terhadap NTP (Nilai Tukar Petani). NTP ini membandingkan antara pendapatan petani dengan biaya produksi dan biaya hidup petani. Jika NTP rendah dan usaha di bidang pertanian dipandang tidak lagi menguntungkan, maka petani akan menjual lahan pertanian dan beralih profesi.

Penurunan yang terjadi pada pertanian akan berakibat pada penurunan produksi dan cadangan pangan nasional. Ini kemudian dijadikan peluang untuk melakukan impor pangan, yang kemudian berdampak pada sekaratnya produk pertanian. Ini akan lebih jauh meningkatkan ketergantungan yang membuat ketahanan nasional semakin rapuh.

Yang perlu dipikirkan juga dalam kontek peran pangan bagi ketahanan nasional adalah cadangan pangan sebagai logistik untuk perang. Soviet hancur dan tidak sanggup berperang karena cadangan pangannya sangat tergantung dengan pasokan pangan negara Barat.

Dalam menjaga ketahanan nasional, Indonesia harus berhitung tentang logistik pangan untuk tentara dan cadangan pangan yang disediakan saat kondisi perang ditetapkan. Belanda mengalahkan Sultan Agung, karena lumbung penyimpanan logistik pasukan Mataram diobrakabrik oleh tentara kolonial***

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

jurnalintelijen

Subscribe

verba volant scripta manent