Presiden Jokowi Wajib Mengetahui Hal Ini

Presiden Jokowi Wajib Mengetahui Hal Ini

Oleh : Kadarisman Sudibyo Winoto

Kemenangan pasangan Joko Widodo atau Jokowi dengan Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019 akan diikuti dengan pelaksanaan tanggung jawab pekerjaan dan risiko yang semakin berat dan besar. Setidaknya ada beberapa masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam yang perlu diketahui dan diselesaikan Jokowi dalam periode kedua kepemimpinannya antara lain : pertama, rencana pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Gampong Jawa yang disinyalir tidak sesuai perencanaan, sehingga terjadi penolakan dari masyarakat akibat lokasi pembangunan tersebut merupakan wilayah cagar budaya. Selain itu, perlu adanya program mangrove di pesisir pantai Kota Banda Aceh untuk menghambat terjadinya tsunami. Sementara, masih aktivitas ilegal kehutanan dalam bentuk perburuan, perambahan dan pembalakan liar. Selain itu, buruknya tata kelola juga mempengaruhi kerusakan hutan dan lingkungan di Aceh. Aceh memiliki 9 Wilayah Sungai Besar hampir seluruh wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat berbagai faktor, diantaranya maraknya aksi perambahan hutan dan penebangan kayu secara ilegal serta konversi lahan untuk kepentingan perkebunan skala besar maupun pertambangan.
Kedua, di Kota Sabang, Aceh, ada permasalahan kerusakan lingkungan akibat adanya beberapa titik Galian C yang dikelola secara ilegal oleh masyarakat. Sementara itu, kerusakan terumbu karang masih terjadi akibat adanya masyarakat yang melakukan pengeboman ikan menggunakan potasium dan racun. Beberapa isu yang menarik di Aceh Tengah, diantaranya masih maraknya illegal logging dan illegal mining. Maraknya illegal logging juga menyebabkan erosi dan berujung pada tanah longsor serta banjir. Di Aceh Timur, salah seorang Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf setempat mengatakan, isu lingkungan hidup yang paling menonjol di Kab. Aceh Timur saat ini adalah pengelolaan limbah salah satu perusahaan terkenal dan beberapa perusahaan lain di dalamnya. Kemudian, juga terdapat kerusakan ekosistem yang terjadi di Kecamatan Serbajadi, dimana hingga saat ini masih marak illegal logging.
Ketiga, ada dugaan pembiaran oleh pemerintah terkait pembangunan tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) oleh PT. PLN unit induk pembangunan II Medan di kawasan Tahura Lae Kombih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, dimana hingga saat ini belum memiliki izin pinjam pakai kawasan dari Gubernur Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 pasal 54 ayat 1,2 dan 3 tentang kehutanan. Pembangunan tower SUTT ini menyebabkan banyak pohon kayu di kawasan Tahura Lae Kombih ditumbangkan. Lingkungan rawa daerah Desa Ujung, Kab. Aceh Singkil, lokasinya sudah dialihfungsikan menjadi lahan HGU. Dengan dialihfungsikan rawa itu tentu akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Sementara itu, di daerah Lae Gombar, Kecamatan Kuta Baharu, sebelumnya juga ada pencemaran lingkungan berupa limbah pabrik perusahaan yang mencemari sungai dan limbah pabrik mencemari Sungai Lae Cinendang di Kecamatan Simpang Kanan.
Keempat, di Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, isu lingkungan hidup yang paling menonjol di Sebatik, Kabupaten Nunukan adalah penambangan pasir di Kecamatan Sebatik yang mengakibatkan tebing yang ada disepanjang pinggir pantai ambruk terkena gelombang laut yang mengakibatkan infrastruktur jalan, rumah masyarakat dan pemakaman mengalami ambruk. Sedangkan, penambangan galian C di wilayah Bukit Harapan yang beroperasi secara ilegal, dimana aktifitas penambangan tersebut mengakibatkan longsor. Selain itu, penambangan pasir pantai ilegal di wilayah Sei Manurung, Kecamatan Sebatik yang mengakibatkan abrasi.
Kelima, masyarakat Papua mengaharapkan Presiden yang dapat melindungi hak hak masyarakat Papua, secara khusus masyarakat Kabupaten Paniai merasa belum mendapatkan manfaat positif pertambangan sepanjang Kali Degeuwo. Akibat dari pertambangan tersebut menjadikan air keruh dan terjadinya banjir dan hutan gundul.
Keenam, di Muaro Jambi, masyarakat mengharapkan Jokowi-Ma’ruf Amin memperhatikan kebakaran hutan dan lahan yang salah satunya melibatkan perusahaan perkebunan maupun perhutanan, menurut data yang didapat ada sekitar 45 perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran tersebut, namun sampai dengan saat ini baru hanya 3 perusahaan yang menjalankan proses hukum.
*) Pemerhati lingkungan hidup

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

jurnalintelijen

Subscribe

verba volant scripta manent