GATOT NURMANTYO SEBAGAI ASET DEMOKRASI Oleh : Johanes Dharmana Oetoro

GATOT NURMANTYO SEBAGAI ASET DEMOKRASI Oleh : Johanes Dharmana Oetoro

Jenderal Purn Gatot dikenal sebagai sosok yang cukup tegas dan sensasional. Gatot pernah menimbulkan kontroversi saat menduga adanya penyelundupan 5.000 senjata ilegal oleh lembaga negara lain. Gatot juga dikagumi umat Islam karena dianggap selalu membela, terutama saat dirinya memutuskan muncul di aksi-aksi Bela Islam berjilid-jilid.

Beberapa pernyataannya juga sempat menuai kontroversi. Gatot pernah mengungkit isu PKI bangkit. Meski demikian, Gatot dikenal sebagai Panglima TNI yang membuat gebrakan membatalkan pengadaan helikopter AgustaWestland-101 (AW 101) oleh Mabes TNI AU.

Berikut sekilas sepak terjang Gatot saat menjabat panglima TNI: Pertama,  membatalkan Pengadaan Heli AW 101. Pada 29 Juli 2016, Mabes TNI AU menandatangani kerja sama pengadaan AW 101 dengan PT Diratama Jaya Mandiri. Proyek ini sebelumnya telah diminta Presiden Joko Widodo untuk ditunda karena dianggap terlalu mahal–memakan dana Rp 738 miliar.

Gatot pada 14 September 2016, meminta KSAU untuk membatalkan pembelian AW 101. Pada 29 Desember 2016, dia menerbitkan surat perintah tentang tim investigasi pengadaan pembelian heli AW 101, dilanjutkan dengan menjalin kerja sama tanggal 24 Februari 2017 dengan Polri, BPK, PPATK, dan KPK untuk proses pengusutan.

Pada akhirnya, proyek itu dinyatakan terindikasi korupsi. Meski demikian, helikopter itu sudah mendarat di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.

Catatan penting dari langkah Gatot Nurmantyo terkait masalah ini jelas menunjukkan Gatot Nurmantyo adalah tokoh yang anti korupsi, sehingga selaras dengan arus utama bangsa yang saat ini membutuhkan “panglima” yang berdiri paling depan berperang melawan “tsunami korupsi” di Indonesia.

Kedua,  mengadakan Nobar G30S/PKI. Ketika sebagai Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pernah memerintahkan jajaran internalnya untuk mengadakan nonton bareng film G3OS/PKI. Perintah Gatot ramai dibahas lantaran beberapa pihak menyatakan film itu berat sebelah dan hanya untuk kepentingan rezim Orde Baru.

Sang Jenderal rupanya tidak ambil pusing atas polemik pemutaran film G30S/PKI di lingkup internal institusinya. Dia menegaskan acara nonton bareng film kontroversial itu memang perintahnya.

 

Penulis memberikan catatan terkait masalah ini yaitu menunjukkan Gatot Nurmantyo adalah kader dan aset demokrasi serta bangsa yang anti PKI,  karena memang komunis adalah musuh laten yang membahayakan Pancasila.  Bisa jadi sikap Gatot yang anti PKI ini akan dilawan oleh kader kader PKI yang harus kita yakini sudah tumbuh menjamur di Indonesia pasca reformasi seperti sel sel teror,  sehingga memberantas benih komunis harus dilakukan secara tegas oleh pemerintah seperti upaya memberantas teroris.

Ketiga,  penyelundupan 5.000 senjata ilegal. Eks Panglima TNI itu pernah mengeluarkan pernyataan isu pembelian 5.000 pucuk senjata di luar instansinya yang kemudian menimbulkan polemik.

Isu mengenai penyelundupan senjata ini bermula dari pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam acara internal. Pernyataan Gatot bukan untuk dipublikasikan secara luas. Dalam pernyataanya itu, Gatot mengatakan ada institusi di luar TNI dan Polri yang hendak membeli 5.000 senjata.

Keempat,  muncul di Aksi Bela Islam 411 dan 212. Selain tegas, Gatot dikenal dan dikagumi karena kedekatannya dengan massa Islam di saat ada aksi bela Islam berjilid-jilid.

Catatan penting dari langkah GN adalah dia telah menanamkan “saham politik” dalam komunitas Islam. Memiliki hubungan yang harmonis dengan Islam adalah salah satu kunci menaiki jalur politik. Catatan catatan diatas jelas menunjukkan Gatot Nurmantyo adalah aset demokrasi.

Penulis adalah analis di Cersia.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

jurnalintelijen

Subscribe

verba volant scripta manent