Strategi Perjuangan Khilafah Pasca Pembubaran HTI

Strategi Perjuangan Khilafah Pasca Pembubaran HTI

Sangat menarik mempertanyakan bagaimana perjuangan menegakkan khilafah untuk menggeser ideologi Pancasila pasca pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia, sebuah Ormas yang selama ini dikenal getol memperjuangkan sistem khilafah atau caliphate system di Indonesia.

Setelah berdiskusi dengan banyak kalangan melalui WA, ada sejumlah perkiraan terkait strategi yang akan dilakukan pendukung penegakkan sistem khilafah (bukan hanya eks HTI tapi ada kemungkinan pihak lainnya) antara lain : pertama mereka akan menyusup di organisasi politik legal, dimana dengan strategi ini mereka akan masuk atau mempengaruhi legislatif, supaya produk UU menguntungkan kepentingan pragmatis mereka. Ajang Pilkada 2018 dan Pileg serta Pilpres 2019 menjadi “perfect entry point” untuk merealisasikan strategi ini.

Kedua, yang paling bahaya kalau eks HTI dan pendukung khilafah bisa influence penegak hukum dan militer, melalui jalur dunia pendidikan.

Ketiga, mereka tetap melakukan propaganda melalui berbagai sarana seperti Medsos, penerbitan buletin dakwah, pertemuan dengan cover pengajian/majelis taklim, melalui Medsos dan buletin dakwah. Ada yang mempunyai ide perlu diantisipasi kajian-kajian dalam bentuk pengajian tertutup, sekaligus ajang rekrutmen anggota baru.

Keempat, sepertinya perjuangan akan berlanjut lewat Penegakan syariat/hukum Islam secara konstitusional. Konsep yg ditawarkan HRS dan MMI secara hukum dan konstitusi adalah legal/sah. Tapi memang berbeda dengan konsep Khilafah yang disosialisasikan HTI selama ini. Konsep HRS dan MMI adalah pemberlakuan syariat/hukum-hukum Islam saja tanpa merubah dasar falsafah negara Pancasila, artinya Negara Indonesia tetap ada, sementara konsep Khilafah HTI adalah nationless, tidak ada lagi batasan negara. Konsep HTI sangat sulit atau kalau boleh dikatakan hampir mustahil mendapat dukugan dari mayoritas umat Islam di Indonesia, karena konsepnya yang menihilkan Pancasila dan negara, sementara mayoritas Muslim yang pro terhadap syariat Islam pun menentang konsep HTI dan tidak mempersoalkan konsep Pancasila. Kelompok yang sejalan dengan konsep HTI kemungkinan kelompok Salafi jihadi, tapi jumlahnya sangat kecil dan bergeraknya pun di bawah tanah.

Kelima, ada beberapa kemungkinan eks HTI atau pendukung khilafah lainnya akan kembali dengan pola lama menjadi gerakan bawah tanah untuk memperbesar basis melalalui halaqah-halaqah, mereka tetap bergerak seperti saat ini yaitu hidup tanpa legalitas dan kemudian berkolaborasi dengan kelompok gerakan islam politik dengan mengembangkan isu populisme islam sebagai milestone agar tetap bisa meneruskan gagasan khilafah; atau bermetaformosa menjadi organisasi baru artinya kerja-kerja politik membangun basis massa melalui halaqah, terutama sasaran segmen masyarakat intelektual.

Menyikapi perkembangan strategis ini, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dibantu atau kerjasama antar lembaga dengan K/L perlu segera membuat jaringan untuk menyosialisasikan penguatan ideologi Pancasila dan mengomunikasikan adanya ancaman masuknya ideologi baru atau ideologi transnasional melalui Pilkada, Pileg dan Pilpres mendatang dengan tujuan jangka panjang mereka merubah landscape ideologi, politik dan sosial budaya masa depan di Indonesia, dan hal ini menjadi tantangan bagi BPIP untuk mengantisipasi dan menggagalkannya.

*) Toni E dan Torkis T Lubis, Kedua penulis adalah pemerhati masalah strategis Indonesia.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

jurnalintelijen

Subscribe

verba volant scripta manent