Survei, Media Massa Dan Medsos : Tentukan Pilihan Rakyat Di Pilpres 2019

Survei, Media Massa Dan Medsos : Tentukan Pilihan Rakyat Di Pilpres 2019
sumber gambar : http://jabar.tribunnews.com

Pemilihan Presiden ke-8 Indonesia masih akan dilaksanakan pada 17 April 2019 mendatang, atau kurang lebih 11 bulan ke depan sejak artikel ini dibuat penulis, namun “perang opini, perang tagar atau hashtag dan perang propaganda” termasuk “perlombaan mengumumkan hasil survei” telah berlangsung begitu sengitnya antara kelompok pro Presiden Joko Widodo dengan kelompok pro Prabowo Subianto, sehingga kelompok nasionalis lainnya yang berhasrat agar kedua figur utama bangsa ini bersatu bukan berkontestasi dalam Pilpres 2019 dalam satu paket yaitu Jokowi sebagai capres dan Prabowo Subianto sebagai cawapres kurang bergabung suaranya, bahkan menurut Direktur Indo Barometer, M. Qudori jika Jokowi berpasangan dengan Prabowo Subianto maka Pilpres 2019 sudah finish alias selesai dengan ongkos ekonomi ataupun ongkos politik yang sangat murah alias efisien.

Berdasarkan pengamatan terhadap beberapa hasil survei terkait Pilpres 2019 yang dilakukan berbagai lembaga survei selama periode Januari s.d April 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

Poltracking. Hasil survei Poltracking yang dilakukan 27 Januari – 3 Februari 2018 dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan responden 1.200 orang margin of error kurang lebih 2,83% tingkat kepercayaan 95%. Elektabilitas Joko Widodo sebesar 45 s.d 57 persen, Prabowo Subianto 20 – 33 persen. Tren dan gap elektabilitas kedua figur ini juga tidak terlalu berbeda dengan survei Poltracking sebelumnya (November 2017) yakni berjarak 20 – 25 persen. Terkait kandidat Cawapres. Survei Poltracking menunjukan ada enam figur selain wapres inkamben Jusuf Kalla yang mempunyai elektabilitas di atas 5 persen dengan gap yang cukup signifikan dibanding nama-nama lain, yakni Jusuf Kalla 15,9%, Agus Harimurti 12,4%, Anies Baswedan 12,1%, Gatot Nurmantyo 11,4%, Ridwan Kamil 10,4%, Muhaimin Iskandar 7%, dan Khofifah Indar Parawansa 5,5%.

Litbang Kompas. Hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 21 Maret 2018 s.d 1 April 2018. Elektabilitas Presiden Joko Widodo mengalami kenaikan. Sementara elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengalami penurunan. Responden memilih Joko Widodo, apabila Pilpres digelar saat ini mencapai 55,9%, angka itu meningkat dibandingkan dengan enam bulan sebelumnya, yakni 46,3%. Sementara Prabowo Subianto sebesar 14,1%, turun dari hasil survei enam bulan lalu, yakni 18, 2%. Penurunan elektabilitas tidak hanya terjadi pada Prabowo Subianto, tetapi juga pada calon potensial lainnya, yakni mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo sebesar 1,8%, yang sebelumnya sebesar 3,3%. Survei dilakukan menggunakan metode tatap muka dilakukan kepada 1.200 responden dengan tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error plus minus 2,8% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Cyrus Network. Hasil survei yang dilakukan Cyrus Network yang dilakukan pada 27 Maret 2018 s.d 3 April 2018, dengan responden sebanyak 1.230 orang yang berasal dari 123 desa/kelurahan di 34 provinsi di Indonesia dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Metode survei menggunakan multistage random sampling, margin of error kurang dari 3%. Secara top of mind jika Pilpres dilaksanakan hari ini elektabilitas Joko Widodo mencapai 58,5%, elektabilitas Prabowo 21,8%, Gatot Nurmantyo 2,0% dan Hary Tanoesoedibjo 1,1%, belum memutuskan 4,1%, tidak memilih 0,3% dan tidak menjawab/rahasia 1,6%. Tidak berbeda dengan metode pertanyaan tertutup, elektabilitas Joko Widodo sebesar 56,7%, Prabowo 19,8%, Gatot Nurmantyo 3,2%, Hary Tanoesoedibjo 2,2%, Agus Harimurti 2,1%, belum memutuskan 4,1%, tidak memilih 0,3% dan tidak menjawab/rahasia 1,6%.

Median. Hasil survei yang dilakukan Media Survei Nasional (Median) yang dilakukan  pada pertengahan April 2018 dengan responden sebanyak 1.200 orang, margin of error sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95%. Sampel dipilih secara acak dengan teknik multistage random sampling serta proporsional atas populasi di provinsi dan gender dengan kontrol kualitas terhadap 20% sampel yang ada. Sebanyak 46,4% responden ingin Joko Widodo diganti tokoh lain, jumlah tersebut lebih banyak ketimbang responden yang memilih Joko Widodo memimpin kembali, yakni sebesar 45,22%. Ada 8,41% responden yang memilih untuk tidak menjawab pertanyaan. Riset yang dilakukan Median, elektabilitas Joko Widodo masih menjadi yang tertinggi dengan 36,2%.

Indikator. Hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia (Indikator) yang dilakukan pada 25 Maret – 31 Maret 2018, dengan responden sebanyak 1.200 orang yang memiliki hak pilih, berusia 17 tahun atau sudah menikah. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan margin of error plus minus 2,9%. Sebanyak 39,9% memilih Joko Widodo, sementara 12,1% memilih Prabowo. Adapun persentase nama-nama lain tidak mencapai 1%, ketika ditanya mengenai calon Presiden yang akan dipilih apabila Pemilu 2019 digelar hari ini. Pada saat responden disodorkan daftar nama-nama atau survei semi terbuka, sebanyak 51,9% memilih Joko Widodo, dan 19,3% memilih Prabowo, Anies Baswedan 2,2%, Agus Harimurti 2%, Gatot Nurmantyo 1,7%, Jusuf Kalla 1% dan yang tidak menjawab 12,7%. Elektabilitas Joko Widodo menjadi 56,5%, Prabowo 24,2%. Saat nama dikerucutkan menjadi 5 : Jokowi, Prabowo, Gatot Nurmantyo, Agus Harimurti dan Anies Baswedan, nama-nama lainnya tidak lebih dari 5%, dan yang tidak menjawab 9,5%. Selanjutnya saat survei dengan simulasi 2 nama (head to head) antara Joko Widodo dan Prabowo, 60,6% memilih Joko Widodo, 29% memilih Prabowo dan tidak memilih 10,4%

PolcoMM Institute. Hasil survei PolcoMM Institute yang dilakukan pada 18 Maret – 21 Maret 2018. Elektabilitas Presiden Joko Widodo unggul jauh dari para pesaingnya. Hasil survei menunjukan siapa yang akan dipilih responden pada Pilpres 2019 mendatang. Jokowi memperoleh 49,08%, disusul Prabowo Subianto 29,67%. Sementara itu, calon presiden lain yakni mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo 3,50%, Gubernur NTB TGB Zainul Majdi 1,75%, Gubernur DKI Anies Baswedan 1,58% dan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Pemenangan Pilkada dan Pilpres Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono 0,75%. Sedangkan yang tidak menjawab 9,41%. Selain itu, jika Pilpres dilaksanakan saat survei berlangsung dengan pertanyaan terbuka, maka Jokowi dipilih responden sebesar 51,83%, Prabowo 31,42%,  Gatot Nurmantyo sebesar 3,25%, TGB Zainul 2,00%, Anies Baswedan 1,55% dan Agus Harimurti 0,83%. Survei dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi dan dilakukan dengan wawancara langsung secara tatap muka pada responden dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% dan margin of eror sebesar 2,83%.

LSI Denny JA. Hasil Survei LSI Denny JA yang dilakukan pada  7 – 14 Januari 2018. Elektabilitas Jokowi sebagai petahana masih tertinggi dibanding capres lainnya. Hasil survei menyebutkan bahwa elektabilitas Jokowi saat ini mencapai 48,50%. Sementara, elektabilitas gabungan kandidat capres pesaing Jokowi sebesar 41,20%. Sedangkan sebanyak 10,3% responden lainnya belum menentukan pilihan. Survei dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan wawancara langsung terhadap 1.200 responden dengan margin of error plus minus 2,9%. Wawancara dilakukan serentak di 34 provinsi.

INES. Hasil survei Indonesia Network Election Survei (INES) yang dilakukan pada 12 s.d 28 April 2018 dengan responden 2.180 orang yang dipilih secara proporsional di 408 Kabupaten/kota di Indonesia. Metode yang dilakukan dengan Multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,1% dengan tingkat kepercayaan 95%. Ketika ditanya jika Pemilu dilakukan hari ini siapa Presiden yang akan dipilinh, Prabowo unggul 50,20%, Joko Widodo 27,70%, Gatot Nurmantyo 7,40%, dan tokoh lain 14,70%. Saat menggunakan pertanyaan tertutup, Prabowo memperoleh suara diatas 54,50%, Joko Widodo 26,10%, Gatot Nurmantyo 9,10%, dan tokoh lain 10,30%.

Indo Barometer. Hasil Survei Indo Barometer yang dilakukan pada 23 s.d 30 Januari 2018. Menempatkan Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Dalam simulasi 2 nama Jokowi vs Prabowo, Jokowi unggul dengan angka 48,8%, sedangkan Prabowo berada di angka 22,3%. Sebanyak 17,2% responden belum memutuskan, 6,0% masih merahasiakan, 1,2% tidak akan memilih, dan 4,5% tidak menjawab. Di samping itu, Indo Barometer melakukan survei konstelasi umum Capres 2019 dengan hasil sebagai berikut Joko Widodo 32,7%, Prabowo Subianto 19,1%, Basuki Tjahaja Purnama 2,9%, Gatot Nurmantyo 2,7%, Anies Baswedan 2,5%, Agus Harimurti Yudhoyono 2,5%, Jusuf Kalla 2,1%, Ridwan Kamil 1,5%, Sohibul Iman 1,0%, Hary Tanoesoedibjo 0,8%, Tito Karnavian 0,7%, Susilo Bambang Yudhoyono 0,7%, Ganjar Pranowo 0,5%, Wiranto 0,3%, Deddy Mizwar 0,2%, Mahfud MD 0,2%, Khofifah Indar Parawansa 0,2%, Megawati Soekarnoputri 0,2%, belum ada calon 2,0%, belum memutuskan 15,3%, rahasia 5,4% dan tidak jawab 6,5%. Survei dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan Jumlah sampel sebanyak 1.200 responden di 34 provinsi dengan margin of error sebesar 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner.

Sebelumnya, menilik temuan survei Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) yang dirilis 2017 lalu, Jokowi masih lemah pada segmen pemilih milenial yang hanya 31,7%. Bahkan Jokowi kalah dari Prabowo Subianto yang mengantongi 35,7%. Karenanya, kelemahan tersebut bisa menjadi peluang bagi penantang lain untuk dimaksimalkan sebaik mungkin.

Secara garis besar, dapat ditarik kesimpulan dari berbagai hasil survei diatas bahwa seperti yang dikatakan Arend Lijphart (1968), Indonesia merupakan negara yang termasuk dalam kategori centrifugal democracy, di mana perilaku elitenya sangat kompetitif.

Disamping itu, besar kemungkinan bahwa pilihan responden ketika ditanya dalam survei juga tergantung kepada pengetahuan yang dimiliki responden terkait perkembangan politik terkini, ideologi politiknya, pemberitaan di media massa bahkan gosip atau hoax yang beredar di masyarakat. Menurut Stuart Hall dalam artikel Notes on Deconstructing ‘the Popular’ (1981) bisa membantu kita untuk membaca fenomena ini. Bagi Hall, budaya pop seperti gosip tidak bisa dimaknai sepenuhnya sebagai media yang mengukuhkan wacana dominan dalam masyarakat, tapi juga arena potensial untuk melawan wacana dominan itu. Artinya budaya pop lebih tepat dilihat dan dimaknai sebagai arena pertarungan wacana dan ideologi yang dominan dan tersubordinasi dalam masyarakat.

Hasil survei diatas juga menggarisbawahi, keunggulan Jokowi dikarenakan banyak inovasi dalam pemerintahannya. Jokowi menawarkan partisipative government. Menurut Guy Peter (2001), model ini berupaya memberikan ruang pelibatan masyarakat dalam peningkatan kemampuan birokrasi dan pelayanan. Langkah ini mendobrak kebiasaan lama yang mungkin terjadi di Indonesia seperti dikemukakan Thomas Carothers dalam Confrontating the Weakest Link : Aiding Political Parties in New Democracies di Jurnal Carnegie Endowment in International Peace (2006), mendeskripsikan partai di Indonesia sebagai organisasi yang sangat leader centric yang didominasi lingkaran kecil elit politisi. Salah satu problem mendasar Indonesia adalah sentralitas kekuasaan yang menguat pada pribadi, kelompok atau institusi tertentu. Wilner menyebutnya sebagai “neopatrimonial regime”, Karl D Jackson menyebutkan “bureaucratic polity”, William R Liddle mengistilahkan “personal rule” dan McDougall menyebutnya “technocratic state”.

Siapa yang mengontrol netralitas lembaga survei ?

Dari berbagai hasil survei diatas, yang cukup menarik untuk dicermati adalah hasil survei yang dilakukan oleh Indonesia Network Election Survei (INES), sebab hasil surveinya sangat berbeda dengan hasil lembaga survei lainnya. Hampir mayoritas lembaga survei memenangkan Joko Widodo, dan hanya INES yang mengunggulkan Prabowo Subianto. Tidak heran jika menimbulkan pertanyaan apakah hasil-hasil survei ini merupakan “pesanan”, bagaimana kevalidan metodologinya serta siapakah sumber dana mereka ketika melakukan survei.

Arief Budiman (Ketua Komisi Pemilihan Umum/KPU Pusat) mengatakan, KPU mempersilakan lembaga survei yang ingin melakukan pemantauan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 untuk mendaftarkan diri. Hal tersebut merupakan upaya KPU dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga survei selama Pilkada dan Pemilu 2019 berlangsung. Persyaratan pendaftaran lembaga survei pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yaitu harus berbadan hukum, mencantumkan profil lengkap lembaga, metode pelaksanaan survei, dan sumber pendanaan. Sementara terkait akreditasi lembaga survei, KPU tidak memiliki kewenangan dan keahlian untuk melakukan akreditasi, sehingga asosiasi profesi lembaga survei diharapkan dapat melakukan akreditasi tersebut.

Sementara itu, Hasyim Asyari (Komisioner KPU RI) mengatakan, KPU tidak dapat melakukan pembatasan terhadap kinerja lembaga survei dan konsultan politik. Namun, asosiasi profesi lembaga survei dan konsultan politik dapat mengawasi profesionalitas anggotanya selama Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Pada lembaga survei terdapat kode etik untuk menguji metodologi dan perilaku lembaga survei. Asosiasinya harus ikut mengawasi karena terdapat potensi calon yang akan menggunakan lembaga survey yang merangkap konsultan politik untuk meningkatkan citra dan elektabilitas calon tertentu. Di sisi lain, KPU juga meminta agar lembaga survei mengungkapkan secara transparan terkait sumber dana, sehingga publik mengetahui kinerja lembaga survei tersebut secara jelas.

Mochammad Afifuddin (Komisioner Bawaslu RI) mengatakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta lembaga survei terbuka soal hasil survei yang dibuatnya khususnya ada atau tidaknya keterkaitan dengan tim sukses pihak tertentu. Sumber `karena dana yang digunakan lembaga survei yang menjadi bagian tim pemenangan tergolong biaya kampanye.

Media massa, Medsos dan pilihan politik.

Kekuatan dan peran semakin strategis media massa, termasuk saat ini media sosial sangat menentukan dalam menentukan arah politik di era kontemporer saat ini Hal ini membenarkan media massa tidak boleh dipandang remeh dalam membentuk landscape politik suatu negara. Setidaknya pada 1841, Thomas Carlylle membuat pernyataan pers sebagai the fourth estate atau cabang kekuasaan keempat, disamping eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Setelah itu, banyak pakar memperhatikan kekuatan dan peran media massa. Kekuatan media massa ini digambarkan oleh Malcolm X dengan pernyataan bahwa “the media’s the most powerfull entity on earth.  They have the power to make the innocent guilty and to make the guilty innocent, and that’s power.  Because they control the minds of the masses”. Sedangkan, hipotesis Mutz & Reeves (2005) tentang media massa dan kepentingan politik setidaknya menjelaskan bahwa penggambaran politik di media massa memiliki kecenderungan untuk menyederhanakan, kecenderungan untuk menyalahkan pihak tertentu, menempatkan politik selalu negatif, maupun sebaliknya. Sementara, Deleuze mengatakan, media bisa menjadi rizome yang menelan habis subyektifitas politik. William Rivers dalam “Media Massa dan Masyarakat Modern (2003)”pada dasarnya, kondisi di dunia nyata mempengaruhi media massa, dan ternyata keberadaan media massa juga dapat mempengaruhi kondisi nyata dunia.

Little Jhon dalam “Theories of Human Communication” mengatakan, informasi yang diberikan oleh media tidak selamanya benar-benar berdasarkan fakta, media terkadang memanfaatkan kemampuan mereka sebagai pengendali opini publik untuk menyamarkan suatu fakta yang ada dan menciptakan fakta-fakta yang mereka ulas berkali-kali seolah merupakan fakta yang benar. Dari situlah opini publik berubah dan mulai terbentuk dengan keanekaragaman fakta baru yang diangkat oleh media.Oleh karena itu, media dapat menjadi penghalang yang menutupi kebenaran.

Selanjutnya, Maxwell Mc Combs dalam bukunya Setting the Agenda: the Mass Media and Public Oppinion. Polity Press: Cambridge (2006) mengatakan, kemampuan mempengaruhi dan mengarahkan publik agar berpikir tentang isu tertentu, sehingga menjadi prioritas pemikiran dan topik pembicaraan dikenal sebagai peran penempatan agenda media.

Dari faktor ini, menghadapi Pilpres 2019, Presiden Joko Widodo juga cukup diuntungkan, karena jika tidak ada aral melintang dan “political force majeur”, maka Joko Widodo didukung kalangan konglomerat media massa di Indonesia, seperti Harry Tanoesoedibjo dan Surya Paloh jelas berada dibelakang Joko Widodo.

Mungkin pertarungan akan sengit terjadi di ranah Medsos dengan adanya fenomena botmageddon alias membajirnya akun-akun anonim atau akun pseudo di Medsos terutama twitter. Disinilah penting bagi para pendukung capres-capres yang akan maju ke Pilpres 2019 untuk membuat kontra narasi di Medsos dalam rangka menghalau hoax yang menyerang jagoannya, dan membangun “possitive news and chat framing on social media” untuk membangun citra, simpati dan mobilisasi politik terhadap jagoan masing-masing. Semoga.

*) Erlangga Pratama, Pemerhati masalah strategis nasional.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

jurnalintelijen

Subscribe

verba volant scripta manent