Lemahnya Penantang Joko Widodo

Lemahnya Penantang Joko Widodo

Tinggal beberapa bulan lagi waktu yang tersisa bagi partai politik untuk mengusung capres dan cawapresnya sebagai syarat bertanding pada Pilpres 2019. Joko Widodo sudah memastikan diri untuk maju pada Pilpres 2019. Tidak hanya klaim personal, namun Joko Widodo sebagai petahana didukung oleh koalisi partai yang cukup kuat yaitu PDIP (109 kursi), Golkar (91 kursi), PPP (39 kursi), Nasdem (35 kursi), Hanura (16 kursi), dengan total 290 atau 51,8% total kursi di DPR.

Joko Widodo yang maju dengan percaya diri tidak diimbangi oleh munculnya penantang yang sepadan kekuatannya. Prabowo Subianto adalah salah satu penantang Joko Widodo yang sudah mendeklarasikan diri untuk maju pada Pilpres 2019. Deklarasi yang mundur beberapa kali ini membuktikan sulitnya Prabowo untuk membentuk koalisi. Kepastian Prabowo untuk menerima mandat dari Partai Gerindra, yang mempunyai 73 kursi di Senayan, didukung oleh PKS dengan kepemilikan 40 kursi. Total kekuatan untuk mendukung mandat bagi Prabowo dalam Pilpres 2019 adalah 113 kursi atau 20,2% dari total kursi di DPR.

Koalisi minimalis yang memberikan mandat kepada Prabowo Subianto ini masih terlihat lemah sebagai penantang Joko Widodo. Platform sebagai kubu koalisi pemerintah belum terlalu kuat untuk menggalang massa melawan kubu Joko Widodo, yang secara koalisi lebih lengkap mewakili keragaman Indonesia. Faktor lain yang menjadi alasan lemahnya kekuatan koalisi minimalis pengusung Prabowo adalah adanya permasalahan di internal PKS, yang tentu akan berpengaruh terhadap maksimalnya kinerja mesin partai dalam mendukung calon yang diusung.

Penantang Joko Widodo lainnya, yang menyatakan siap untuk maju pada Pilpres, adalah Gatot Nurmantyo. Pensiunan Jendral TNI, dengan jabatan terakhirnya adalah Panglima TNI, dalam berbagai kesempatan menyatakan siap untuk maju sebagai Capres pada Pilpres 2019. Namun keinginan Gatot Nurmantyo tersebut masih sulit untuk diwujudkan. Hingga tulisan ini dibuat, belum ada satupun partai politik pemilik kursi di Senayan yang secara resmi akan mengusung Gatot Nurmantyo sebagai capres maupun cawapres.

Anies Baswedan, Gubernur DKI saat ini, disebut oleh banyak pihak sebagai salah satu orang yang mempunyai kesempatan untuk melawan Joko Widodo pada Pilpres 2018. Kekuatan Anies sebagai Gubernur DKI,  merupakan penguasan daerah strategis di jantung politik Indonesia. Prediksi bahwa Anies akan menjadi salah satu lawan Joko Widodo dalam Pilpres 2019 cukup masuk akal, mengingat sudah terjadi propaganda-propaganda terkait peluang bagi Anies untuk maju dalam Pilpres 2019. Namun permasalahan Anies Baswedan adalah sama dengan Gatot Nurmantyo, yaitu belum ada satu pun partai politik yang mau mengusungnya.

Kabar burung yang akhirnya beredar mengabarkan bahwa Gatot Nurmantyo akan menggunakan perahu Gerindra dan koalisinya sebagai kendaraan menuju Pilpres 2019. Namun tentut saja kabar ini belum bisa dipastikan kebenarannya mengingat belum ada penyataan resmi dari Gerindra dan koalisinya termasuk dari Gatot Nurmantyo dan Prabowo Subianto yang diperkirakan akan menjadi king maker.

Berbagai pertemuan tokoh politik yang menjadi perbincangan dan sorotan publik seperti antara Gatot Nurmantyo dengan Prabowo Subianto, Luhut B Panjaitan dengan Prabowo Subianto, maupun antara  Sandiaga Uno dengan Romahurmuziy, menunjukkan betapa rumitnya untuk membangun koalisi politik penantang Joko Widodo. Bahkan pertemuan-pertemuan seperti inilah yang akhirnya menimbulkan persepsi akan muncul koalisi miring antara  Joko Widodo-Prabowo Subianto. Persepsi ini muncul, sekali lagi, sebagai bukti bahwa penantang Joko Widodo mempunyai kekuatan yang lemah.

Joko Widodo memang masih terlalu kuat untuk dilawan pada Pilpres 2019. Berbagai survei menunjukkan elektabilitas Joko Widodo masih sangat tinggi. Kelompok oposisi yang gagal menaikkan angka elektabilitasnya akhirnya terpaksa menggunakan cara lain dengan menurunkan elektabilitas Joko Widodo. Cara untuk menurunkan elektabilitas Joko Widodo adalah dengan melakukan propaganda, memengaruhi persepsi masyarakat dengan menyebarkan berita atau kabar tertentu yang negatif tentang Joko Widodo dan pemerintah. Materi propaganda yang disebarkan ini berkaitan hal-hal yang menjadi titik lemah Joko Widodo seperti isu-isu ketidakberpihakan Joko Widodo dan pemerintah terhadap kelompok mayoritas, isu tenaga kerja asing, isu hutang negara, dan isu-isu lain, bahkan  ditemukan propaganda untuk melemahkan Joko Widodo dalam framming agama.

Hingga saat ini, para penantang Joko Widodo, yang sudah resmi dengan dukungan partai, maupun yang hanya sekedar mengajukan diri, belum menunjukkan program-program unggulan untuk menggalang dukungan dari masyarakat. Belum siapnya partai pengusung dan program kerja yang akan dijadikan daya tarik utama tersebut semakin jelas menunjukkan bahwa para penantang tersebut masih terlalu lemah untuk menjadi lawan tanding Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Kekuatan Joko Widodo sebagai petahana yang memiliki koalisi kuat, memang tidak terbantahkan, dan pasti disadari oleh lawan-lawan politik Joko Widodo. Akhirnya lawan politik tersebut mencoba melemahkan kekuatan Joko Widodo dengan segala cara. Hal inilah yang akhirnya membuyarkan fokus perhatian kelompok oposisi, yang seharusnya membangun koalisisi dan menyiapkan program kerja, tetapi justru sibuk melakukan manuver-manuver yang tujuannya adalah melemahkan elektabilitas Joko Widodo.

Sebagai kubu petahana yang cukup kuat, Joko Widodo dan tim suksesnya tidak boleh jumawa dan takabur. Berbagai isu sensitif akan diarahkan kepada Joko Widodo untuk menggerus kekuatan politiknya. Meskipun lawannya secara aturan kursi masih lemah, namun tim sukses dari kubu penantang adalah tim-tim militan.

Joko Widodo perlu menguatkan tim suksesnya agar mampu menangkal dan melakukan kontra atas serangan-serangan terhadap dirinya. Kemampuan kontra-propaganda mutlak dimiliki oleh tim sukses Joko Widodo agar tidak menjadi bulan-bulanan kelompok opisisi. Meskipun lemah namun kelompok oposisi ini cukup militan. Lemahnya kekuatan penantang Joko Widodo harus tetap dihadapi dengan kewaspadaan dan kesiapan yang cukup tinggi. (*)

*) Stanislaus Riyanta, pengamat intelijen, saat ini sedang studi Doktoral di bidang kebijakan, di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

jurnalintelijen

Subscribe

verba volant scripta manent