Sandiwara Dibalik UU MD3

Sandiwara Dibalik UU MD3

Menurut investigasi jurnalistik yang dilakulan oleh sebuah media, ditengarai ada SANDIWARA antara Presiden Jokowi (PJ) dengan Menkumham, Yasonna Laolly (YL), terkait UU MD3. Jika investigasi itu valid, temuan tsb bisa membantu menjelaskan mengapa PJ tidak mau mengeluarkan Perppu kendati beliau mengatakan mendengar “keresahan” rakyat.PJ sampai hari ini hanya menolak tandatangan saja yang sejatinya TIDAK ADA PENGARUHNYA sama sekali terhadap berlakunya UU yang¬† bermuatan pasal-pasal yang, oleh banyak pihak, disebut bisa merusak demokrasi itu.

PJ pada akhirnya harus tunduk kepada kepentingan politik parpol, khususnya PDIP yang sangat diuntungkan dengan revisi UU MD3 itu. Yakni diperolehnya posisi pimpinan DPR yang selama periode ini tidak dimilikinya karena ulah koalisi KMP sebelumnya. Padahal, jika PJ mengeluarkan Perppu, bisa saja yang dianulir adalah pasal-pasal yang tidak terkait dengan masalah kursi pimpinan, tetapi yang terkait dengan hal-hal yang bisa digunakan oleh DPr untuk menghambat atau bahkan merusak pengembangan demokrasi. Namun tentu saja persoalan ini sangat berkaitan dengan berbagai kompromi yang dilakukan antara Parpol di DPR dan juga Pemerintah yang diwakili oleh Menkumham yang notabene adalah juga seorang politisi dari PDIP.

Dengan kompromi tsb PJ memang akan dianggap sebagai anak baik dan petugas partai yang patuh oleh PDIP. Tetapi pada saat yang sama juga mengurangi kredibilitas beliau di mata para pendukungnya, khusunya mereka yang mendambakan konsolidasi demokrasi berjalan terus.

Akankah sandiwara PJ & Menkumham itu berakhir dengan sebuai happy ending, yaitu keluarnya Perppu apabila MK nanti menolak gugatan peninjauan hukum (JR) yang kini diajukan oleh beberapa organisasi masyarakat sipil itu? Bisa ya bisa tidak. Tetapi kalau melihat dan menimbang faktor politik yang sedang berkembang saat ini, probabilitas itu tampaknya kecil.

Akan berbeda halnya jika rakyat Indonesia terus menerus mengingatkan kepada PJ bahwa beliau bisa menjadi orang nomor satu di negeri ini adalah karena buah dari reformasi dan sistem demokrasi yang digulirkan dan dipertahankan selama ini. Jangan sampai sejarah mencatat bhw beliau adalah salah satu proponen yang membawa kemunduran (setback) bagi demokrastisasi yang makin jauh. SEMOGA!

*) Muhammad AS Hikam, dosen di President University

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

jurnalintelijen

Subscribe

verba volant scripta manent