Parpol Berdeklarasi Bersama Bawaslu RI Melawan Politik Uang dan Politisasi Sara

Parpol Berdeklarasi Bersama Bawaslu RI Melawan Politik Uang dan Politisasi Sara

Presiden menginstruksikan melawan kampanye hitam, SARA, fitnah dan ujaran kebencian. Politik uang dan politisasi SARA harus dan wajib dilawan karena merupakan racun demokrasi, merusak peradaban dan demokrasi serta menghancurkan sendi-sendi politik dan bernegara.

Demikian dikemukakan Tjahjo Kumolo dalam acara “Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang serta Politisasi SARA untuk Pilkada yang Berintegritas 2018” yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI di Royal Kuningan Hotel, Jakarta (10/2/2018) yang juga dihadiri Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri mengatakan, Bawaslu terus menerus melakukan gerakan pengawasan Pemilu, sehingga Pemilu semakin efektif dan dirasakan masyarakat.

“Arahan Presiden RI antara lain konsolidasi demokrasi agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat pada Pilkada 2017 mencapai 74%, dan dalam Pilkada Serentak 2018 ditargetkan 78%; Presiden menginstruksikan untuk melawan politik uang dan politisasi SARA dengan para Paslon adu program, konsep dan gagasan,” ujar Tjahjo Kumolo yang juga politisi PDIP tersebut.

Sedangkan, Ketua Bawaslu RI, Abhan dalam sambutannya mengatakan, tantangan demokrasi semakin dinamis yang dapat mengakibatkan kualitas Pilkada terganggu. Salah satu tantangan tersebut adalah politik uang dan politisasi SARA. Politisasi SARA mengganggu persaudaraan bangsa.

“Kegiatan deklarasi tolak, lawan politik uang dan politisasi SARA agar tahapan Pilkada 2018 yang akan kita lakukan berjalan lancar dan berintegritas, karena itu kami mengajak semua pihak terlibat dan berkontribusi demi kesuksesan Pilkada 2018,” ujar lelaki asal Jawa Tengah ini.

Sementara itu, DR. Harjono yang juga Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu-DKPP RI dalam sambutannya engatakan, pihaknya menyambut baik acara ini, menjadi sangat menarik karena fokusnya tidak hanya Parpol peserta Pemilu, tetapi juga penyelenggara Pemilu harus bebas dari politik uang. *“*Penyelenggara Pemilu bila ditemukan terlibat politik uang, maka DKPP RI tidak akan memberikan ampun,” tegasnya.

Adapun isi deklarasi tolak, lawan politik uang dan politisasi SARA untuk Pilkada 2018 berintegritas yang dibaca perwakilan Parpol yaitu : pertama, mengawal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota tahun 2018 dari praktik politik uang dan politisasi SARA, karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat. Kedua, tidak menggunakan politik uang dan SARA sebagai cara mempengaruhi pilihan pemilih karena mencederai integritas penyelenggaraan Pilkada. Ketiga, mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan visi, misi dan program kerja, bukan karena politik uang dan SARA. Keempat, mendukung pengawasan dan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh pengawas Pemilu terhadap praktik politik uang dan politisasi SARA. Kelima, tidak akan melakukan intimidasi, ujuran
kebencian, kekerasan atau aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat menganggu proses penanganan pelanggaran politik uang dan SARA.

*) Bayu Kusuma, pemerhati masalah Indonesia. Tinggal di Jakarta Selatan.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

jurnalintelijen

Subscribe

verba volant scripta manent