Deklarasi Bersama Tolak dan Lawan Politik Uang Dan Politisasi SARA

Deklarasi Bersama Tolak dan Lawan Politik Uang Dan Politisasi SARA

Atas nama Bawaslu, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh pimpinan partai politik, Kementrian dan Lembaga Negara, Organisasi Masyarakat, Pemantau, Media Cetak dan Elektronik serta seluruh jajaran KPU, Bawaslu, Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers yang tergabung dalam Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Iklan Kampanye. Ucapan terimakasih kami sampaikan atas kesediaan dan kesiapannya untuk menolak dan melawan praktik politik uang dan politisasi SARA dalam penyelenggaraan Pilkada.

Komitmen bersama ini menjadi kunci bagi kita semua untuk secara bersama-sama menciptakan setiap tahapan Pilkada 2018 bebas dari pengaruh politik transaksional dan penggunaanSARA dalam kampanye Pilkada.

Tantangan proses demokrasi kita semakin lama semakin dinamis.Tantangan tersebut bisa datang dari berbagai pihak dan sangat mungkin mempengaruhi kualitas pelaksanaan Pilkada yang berintegritas.

Bawaslu memiliki komitmen dan tanggungjawab untuk memastikan integritas Pilkada dengan mengajak semua pihak untuk terlibat. Aspek penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi adalah bagian penting dimana semua pihak terlibat berkontribusi terhadap tinggi rendahnya kualitas Pilkada.

Diantara hambatan kualitas Pilkada adalah Politik Uang dan Politisasi SARA. Politik uang menjadi musuh kita bersama karena praktik ini akan menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Politisasi SARA berpotensi menganggu persaudaraan dalam negara kesatuan Indonesia.

Politik uang merupakan kerawanan yang terjadi di banyak daerah pada Pilkada sebelumnya dan juga pada Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014. Praktik bagi-bagi uang maupun barang, seperti Sembako hingga pembangunan sarana publik merupakan contoh kasus maraknya pelanggaran Pemilu terkait politik uang.

Hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu menunjukkan pelaporan atau peristiwa praktik politik uang dinilai sangat rawan di 7 (tujuh) di daerah Pilkada. Sebaran pada ketujuh provinsi ini merupakan terbanyak ketiga dibanding indikator kerawanan tinggi lainnya.

Adapun potensi penggunaan SARA, berdasarkan hasil pemetaan IKP, ada delapan provinsi,yaitu Sumatera Utara,Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara,dan Papua yang termasuk daerah dengan tingkat kerawanan tinggi. Sementara lima provinsi termasuk dalam daerah dengan tingkat kerawanan sedang. Hanya empat provinsi yang termasuk dalam daerah dengan tingkat kerawanan rendah dalam aspek politik identitas.

Kerawanan aspek politik identitas didominasi oleh tingginya kerawanan pada indikator substansi materi kampanye dalam berbagai bentuk dan media, adanya hubungan kekerabatan antara calon, dan substansi materi kampanye dalam berbagai bentuk dan media.

Oleh karena itu, menghadapi tantangan tersebut, Bawaslu mengajak semua komponen bangsa khususnya bagi pemangku kepentingan kepemiluan di tanah air, untuk sama-sama mewujudkan pemilu yang bersih, berkualitas, dan menjunjung nilai-nilai luhur bangsa. Yaitu kita bersama-sama melakukan “*Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang serta Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 yang Berintegritas”. *

Melalui deklarasi ini, kita hendak menyampaikan pesan kepada semua pihak bahwa penyelenggara Pemilu, Partai Politik, Kementrian- Lembaga dan seluruh rakyat Indonesia secara sungguh-sungguh sepakat dan berkomitmen untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas; tanpa praktik politik uang dan politisasi SARA. *“Bersama rakyat awasi Pemilu, Bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu”*

*) Abhan, Ketua Bawaslu RI. Tulisan ini adalah materi sambutan yang
bersangkutan saat acara deklarasi tolak dan lawan politik uang serta
politisasi SARA di Jakarta.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

jurnalintelijen

Subscribe

verba volant scripta manent